Trend Pariwisata Banten

Trend Pariwisata Banten

0
BAGIKAN

Penulis :
Nama : Eko Supriatno, M.Si, M.Pd.
Lembaga : Dosen FISIP UNMA Banten

Banteninfo(opini),- Penulis memandang sudah lama bahwa provinsi Banten menjadi daerah tujuan wisata utama di indonesia, Provinsi Banten sebagai provinsi yang memiliki 526 obyek wisata, beberapa pantai, seperti anyer dan carita, pulau umang, tanjung lesung, ujung kulon, baduy, serta ada 81 tradisi, 1.999 sanggar tradisional, dan 681 sanggar tari modern, menjadi modal potensi budaya dan destinasi wisata untuk dikembangkan serta berpeluang untuk dijadikan produk unggulan dan favorit untuk wisatawan mancanegara. Menurut data Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA), dari 526 obyek dan daya tarik wisata, baru sekitar 10 persen yang telah dikembangkan.

Ditambah, dunia pariwisata Banten diwarnai dengan kemunculan obyek-obyek wisata alternatif. Istilah ini merujuk pada obyek yang memang memiliki daya tarik wisata, namun belum disentuh oleh dinas pariwisata dan kebudayaan, belum pula banyak diketahui oleh khalayak.

Obyek wisata ini dimunculkan oleh komunitas maupun pribadi yang memiliki minat tertentu. Selain gerakan komunitas, beberapa pribadi juga memiliki kepedulian dan aktif bertindak untuk menggali potensi tersembunyi tersebut. Kegiatan wisata yang terjadi dapat dikatakan bersifat spontan dan sepenuhnya berawal dari adanya permintaan (demand) dari para wisatawan. di sini penyedia jasa wisata lebih bersifat reaktif atas permintaan ini. maka dapat dimaklumi bahwa kemampuan dan fasilitas yang dimiliki pun masih apa adanya.

Geliat akar rumput semacam ini tentu merupakan gejala yang sangat menggembirakan bagi harapan majunya dunia pariwisata Banten. ketika ruh gerak wisata ada di tangan masyarakat (baik pribadi maupun komunitas), di sinilah sebenarnya sedang terjadi demokratisasi pariwisata. yaitu ketika setiap simpul kegiatan wisata sungguh merupakan wujud pertemuan kepentingan antarkelompok masyarakat, dengan relasi yang saling menguntungkan dan memberdayakan.

Dalam situasi demikian pemprov Banten dituntut kearifannya untuk mengambil sikap yang tepat. tentu sudah bukan masanya lagi jika penanganan dunia wisata ditempatkan semata-mata dalam penggalangan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kemaslahatan para pelaku wisata tentu harus diletakkan pada prioritas pertama.

Sektor Pariwisata sangat potensial untuk pemberdayaan ekonomi rakyat dan mempunyai multiplier effect yang sangat luas. Karena usaha-usaha di sektor pariwisata terkait langsung dengan banyak sektor lain yang mempengaruhi kehidupan ekonomi rakyat.

Trend pariwisata modern yang juga makin diminati masyarakat dalam negeri adalah mencari kekhasan lingkungan alam dan budaya. Pelestarian keanekaragaman sumber-sumber daya hayati dan kekhasan budaya lokal merupakan langkah terbaik untuk menarik lebih banyak wisatawan, yang pada gilirannya akan memberikan manfaat kepada ekonomi global.

Baca Juga :   Citayam Fashion Week dan Gerakan Ekonomi Kaum Marjinal

Dalam kondisi krisis global yang potensial mempengaruhi pariwisata domestik, langkah yang paling tepat adalah meningkatkan promosi dengan sasaran utama wisatawan domestik. Promosi dan pemasaran pariwisata yang efektif harus dimulai dengan pengembangan destinasi pariwisata yang berdaya tarik tinggi. Untuk mengantisipasi dampak krisis ekonomi global pada pariwisata Indonesia, khususnya terkait dengan masalah ketenagakerjaan, perlu dibangun kerjasama yang lebih erat antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat luas.

Pariwisata Berbasis Masyarakat

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan mengamanatkan bahwa salah satu tujuan kegiatan kepariwisataan adalah upaya melestarikan alam, lingkungan dan sumberdaya dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup, memberdayakan masyarakat setempat dan menjamin keterpaduan antarsektor, antar daerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam rangka otonomi daerah serta keterpaduan antar pemangku kepentingan.

Konsep pengembangan pariwisata berbasis masyarakat merupakan langkah efektif untuk menjadikan sektor pariwisata memberikan manfaat optimal kepada masyarakat. Strategi khusus pemberdayaan ekonomi rakyat melalui pariwisata dilakukan dengan konsep community based tourism (CBT) atau pariwisata berbasis masyarakat, adalah dengan melibatkan masyarakat lokal dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program-program pariwisata. Masyarakat lokal menjadi pemanfaat utama dari kegiatan pariwisata lokal.

Konsep Pariwisata Berbasis Masyarakat banyak diterapkan dalam penyelenggaraan wisata petualangan, wisata budaya, dan ecotourism sehingga model CBT sangat cocok untuk pelestarian sumber-sumber daya lokal baik sumber daya alam maupun budaya.

Secara konseptual prinsip dasar kepariwisataan berbasis masyarakat adalah menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama melalui pemberdayaan masyarakat dalam berbagai kegiatan kepariwisataan, sehingga kemanfaatan kepariwisataan sebesar-besarnya diperuntukkan bagi masyarakat.Sasaran utama pengembangan kepariwisataan haruslah meningkatkan kesejahteraan masyarakat (setempat).

Pariwisata berbasis masyarakat (community bassed tourism) dikembangkan berdasar prinsip keseimbangan dan keselarasan antar kepentingan steakeholder pembangunan pariwisata termasuk pemerintah, swasta, dan masyarakat. Secara ideal prinsip pembangunan pariwisata berbasis masyarakat menekan pada pembangunan pariwisata “dari masyarakat, oleh masyarakat, untuk masyarakat”.

Dalam setiap tahapan pembangunan, yang dimulai dari perencanaan, pembangunan dan pengembangan sampai dengan pengawasan (monitoring) dan evaluasi, masyarakat setempat harus dilibat secara aktif dan diberikesempatan untuk berpartisipasi karena tujuan akhir adalah untuk meningkatkan kesejateraan dan kualitas hidup masyarakat.

Baca Juga :   BEM UNINDRA PGRI Harus Out Of The Box Dalam Menjalankan Tugas, Fungsi dan Perannya.

Masyarakat sebagai pelaku utama dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat berperan disemua lini pembangunan baik perencana, investor, pengelola, pelaksana, pemantau maupun evaluator. Namun demikian meskipun pembangunan pariwisata berbasis masyarakat menekankan pada faktor masyarakat sebagai komponen utama, keterlibatan lain seperti pemerintah dan swasta sangat diperlukan. Masyarakat setempat atau yang tinggal di daerah tujuan wisata sangat mempunyai peran yang amat penting dalam menjunjung keberhasilan pembangunan pariwisata di daerahnya.

Peran serta masyarakat di dalam memelihara sumber daya alam dan budaya yang berpotensi untuk menjadi daya tarik wisata tidak dapat diabaikan.Dalam konteks ini yang sangat penting adalah upaya memberdayakan masyarakat setempat dengan mengikut sertakan mereka dalam berbagai kegiatan pembangunan pariwisata.

Untuk itu pemerintah sebagi fasilitator dan steakholder lainnya harus dapat mengimbaukan dan memberikan motivasi kepada masyarakat agar bersedia berpartisipasi aktif dalam pembangunan pariwisata. Walaupun tidak berarti bahwa masyarakat setempat memiliki hak mutlak, pembanguan pariwista berbasis masyarakat tidak akan terwujud apabila penduduk setempat merasa diabaikan, atau hanya dimanfaatkan, serta merasa terancam dengan kegiatan pariwisata di daerah mereka.

Pentingnya RIPPD!

Kepariwisataan merupakan salah satu sektor pembangunan yang sangat penting bagi suatu daerah. Untuk memberikan payung hukum dan kebijakan nasional tentang pariwisata, telah ditetapkan UU No 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan dan Peraturan Pemerintah No 50 tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010–2025.

Sebenarnya dengan adanya perda Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah, bisa menjadi dasar pijakan arah pembangunan kepariwisataan yang komprehensif, berkesinambungan dan inovatif dalam menghadapi persaingan dunia kepariwisataan yang semakin ketat dan juga berdasarkan pada visi dan misi gubernur dan wakil gubernur dalam RPJMD Provinsi Banten 2017‐2022.

Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah juga adalah langkah strategis dan konkrit dari kepemimpinan WH-Andika. Pasalnya, kedepan, industri pariwisata merupakan andalan provinsi Banten. Untuk itu, perencanaan menjadi sangat penting, terlebih melibatkan semua pihak yang terkait.

Perlu adanya “identifikasi permasalahan kepariwisataan” sebagai langkah awal dalam membuat rencana induk kepariwisataan. Misal dengan mencari feedback dari wisatawan yang telah berkunjung, dan juga kaitan dengan destinasi wisata, perparkiran, retribusi, kemacetan jalan, tarif rumah makan, transportasi, dll.

Dalam hal ini pemprov dapat berfungsi sebagai regulator sekaligus fasilitator bagi kemajuan obyek wisata alternatif tersebut. sebagai trend destinasi wisata yang berkembang secara spontan !.

(Pub/Robay)

TINGGALKAN KOMENTAR

3 + 15 =