Tiga Gubernur Gagal Atasi Pengangguran

Tiga Gubernur Gagal Atasi Pengangguran

0
BAGIKAN
Foto: M. Raidhil Fitran, S.Sos.

oleh M Raidhil Fitran, S.Sos (Direktur Mercusuar Institute)

Peringkat penggangguran di Banten pada tiga Gubernur berbeda, tidak mengalami perubahan. Selalu berada di posisi tiga teratas dalam rataan nasional, padahal jumlah perusahaan di Banten sangatlah banyak dari data BPS pada tahun 2016 terdapat 14000 perusahaan, hal ini menandakan peran Gubernur dipertanyakan ?

Pada era Gubernur Atut persentase pengangguran di tahun 2012 sebesar 10,24%, dan selama masa jabatannya akan berakhir, digantikan oleh wakilnya menjadi PLT Gubenur, karena tersandung kasus hukum, tidak mengalami perubahan posisi angka pengangguran.

Berlanjut pada masa  Gubernur Rano Karno, BPS merilis per Maret 2016 diangka 8,92% mengalami penurunan. Namun tetap saja jumlah pengangguran di Provinsi Banten masih berada pada peringkat tiga teratas se Indonesia, berlanjut setelah lengsernya dua Gubernur dan digantikan oleh Wahidin Halim sebagai Gubernur terpilih pada pilkada 2017 yang lalu, masyarakat berharap besar akan adanya sebuah perubahan siknifikan dari Gubernur baru, yakni meningkatkannya jumlah pekerja di Banten, namun pada kenyataannya setahun menjabat Gubernur, melalui data BPS persentase pengangguran di Banten sebesar 8,52% dan menempatkan langsung pada posisi tertinggi se-Indonesia.

Melihat kenyataan dan persentase angka pengangguran di tiga Gubernur berbeda, artinya tidak memiliki inovasi dan langkah startegis dalam menyelesaikan masalah pengangguran. Sesuai dengan permasalahan di atas, perlu kita cermati hal apa saja, yang dilakukan oleh ketiga Gubernur dalam menyelesaikan pengangguran.

Pada masa kepemimpinan Atut, tidak terlihat terobosan untuk menekan angka pengangguran, jangankan pengangguran peningkatan sumber daya yang lainpun luput dari pantauannya sehingga pada masanya Provinsi Banten seperti tidak memiliki seorang Gubernur, berlanjut pada Gubernur Rano Karno di periode yang sama, dimana mengambil peran menggantikan posisi Atut sebagai Gubernur, dalam penanganan pengangguranpun sama hasilnya nihil. Ditambah 1 tahun perjalanan Gubernur Wahidin, secara mengejutkan Provinsi Banten dinobatkan sebagai provinsi dengan angka pengangguran tertingi se-Indonesia, dan hampir Sama dengan dua Gubernur sebelumnya,  tidak terlihat narasi apa yang akan dibangun oleh Gubernur untuk menyelesaikan tingginya pengangguran di Provinsi Banten, ditambah lagi sistem peningkatan jaminan mutu yang dilakukan oleh Dinas-Dinas terkait seperti Dinas Pendidikan dan Ketenagakerjaan di masing-masing rezim tidak berjalan optimal, sebab dalam angka pengangguran terbuka terbanyak di Banten selalu didominasi lulusan dari Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dimana SMK/SMA merupakan naungan langsung dari Dinas Pendidikan Provinsi.

Baca Juga :   “Gerak Menggerakan, Hebat Menghebatkan” Geliat Literasi Bersama PPMN

Adapun pemerintahan saat ini cendrung memberikan pernyataan yang bias dalam setiap pertanyaan  ketika menyinggung soal pengangguran di Provinsi Banten. Seharusnya dengan masuknya Provinsi Banten sebagai peringkat tertinggi di Indonesia perlu melakukan tindakan cepat bagaimana secara regulasi dan taktis menyelesaikan permasalahan pengangguran yang semakin tahun, semakin memprihatinkan. Walupun Provinsi ini sudah memiliki Perda No 6 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, itu tidak cukup untuk mengatasi pengangguran, sebab butuh proteksi khusus dari eksekutif dalam menyelesainkan pengangguran tersebut.

Pada Kenyataannya penyumbang tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Banten berasal dari lulusan SMK, ini merupakan sinyal gagalnya sistem pendidikan yang ada, sehingga proyeksi SMK sebagai lulusan yang siap kerja, ternyata tidak bisa dilakukan, tentu ini ada beberapa faktor kenapa tingkat pengangguran terbuka tertinggi, berasal dari lulusan yang sengaja diproyeksikan sebagai tenaga siap kerja.

Pertama tidak adanya integrasi antara Pemerintah Provinsi dan Kota/Kab dalam hal mensupervisi bagaimana cara menurunkan angka pengangguran yang setiap tahun terus bertambah.

Baca Juga :   Efektifitas Piket Guru terhadap Motivasi Belajar Siswa di SMKN 05 Kota Serang

Kedua pemerintah provinsi dalam perencanaan (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) RKPD di tiap tahunnya tidak mengalokasikan dana khusus untuk menyelesaikan masalah pengangguran, dinas terkaitpun yang seharunya mempunyai agenda untuk rangka menurunkan laju pengangguran, sepertinya memelihara angka pengangguran.

Ketiga dalam segi tata kelola pemerintahanpun, Gubernur seharunya membuat Peraturan Gubernur terkait penyelesaian pengangguran, dan ini tidak pernah dibuat sekalipun oleh semua Gubernur di Banten. Adapun legislatif fungsi sebagai pengawasan dari jalannya pemerintahan dipertannyakan ?,

keempat soft skill maupun hard skill yang ada di SMK tidak sesuai dengan kebutuhan industri, sehingga bagaimana industri mau menerima lulusan dari SMK, bila standar jaminan mutu yang harusnya dipenuhi oleh SMK tidak sesuai dengan kebutuhan industri, dan ini merupakan pekerjaan rumah bagi dinas dan badan terkait untuk bisa menyelesaikan permasalahan tersebut.

Kelima praktek memasukan pekerja di perusahaan, oleh pihak penguasa wilayah Jawara/LSM, tidak pernah melihat kualifikasi kebutuhan perusahaan, hanya memasukan saja dengan dalih penyerapan pekerja dilingkungan perusahaan harus diprioritaskan, dan mereka mendapatkan pemasukan dari pekerja yang diterima perusahaan melalui mereka, dan ini sudah rahasia umum. Bila faktor-faktor yang ada tidak dibenahi, hasil pilkada 2017 yang menghabiskan banyak uang rakyat terbuang percuma.

Walapun Provinsi Banten dikenal sebagai kawasan industri dan sebagai penyangga Ibu Kota, dengan belasan ribu perusahaan tumbuh berkembang di Banten, namun masyarakatnya tidak pernah merasakan kodisi kelayakan yang cukup, dari akibat lemahnya pengawasan serta inovasi pemerintah untuk menanggulangi pengangguran di Provinsi Banten.

TINGGALKAN KOMENTAR

thirteen − 6 =