Sinergi Tingkatkan Kompetensi Aparatur Desa Untuk Kelola Dana Desa

Sinergi Tingkatkan Kompetensi Aparatur Desa Untuk Kelola Dana Desa

0
BAGIKAN

Oleh : Fajar Sidik S.H., M.Medkom

Program Dana desa merupakan salah satu program strategis yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Melalui Program Dana desa, pemerintah tidak hanya memberikan otoritas yang luas kepada desa, tetapi juga diberikan dukungan pendanaan yang signifikan. Berbagai capaian dan dampak positif selama empat tahun pelaksanaan program dana desa telah banyak dibuktikan.

Namun demikian catatan negatif seperti tingkat korupsi dan kurang optimalnya tata kelola Dana desa masih banyak dijumpai. Berdasarkan hasil reviu literatur, sebagai penyebab utama dan pertama adalah rendahnya kapasitas dan kualitas SDM pengelola Dana desa.

Untuk itu, kegiatan pembinaan baik berupa pelatihan maupun asistensi merupakan salah satu cara yang tepat untuk menyelesaiakan akar permasalahan tersebut. Namun demikian, agar hasil yang akan didapat bisa lebih optimal, maka pembinaan yang dilakukan perlu disinergikan lintas unit, khususnya antara Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa PDTT.

Salah satu cara pemerintah untuk mewujudkan tujuan bernegara, salah satunya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dapat dilakukan melalui Dana desa. Konsep dan strategi yang dikembangkan pemerintah untuk mencapai tujuan tersebut yakni dengan melaksanakan pembangunan dari entitas pemerintahan terkecil yang ada di Indonesia yaitu desa.

Saat ini, desa tidak hanya diberikan kewenangan atau otorisasi yang luas, tetapi juga didukung dengan sumber dana yang besar dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) melalui pengalokasian Dana desa. Dengan dukungan tersebut, setiap desa diharapkan dapat mengelola potensi desa yang ada guna menunjang kesejahteraan dan ekonomi warganya.

Sebagai tindak lanjut dan bentuk komitmen pemerintah untuk memulai pembangunan dari desa, pemerintah telah melakukan langkah-langkah yang sangat strategis. Sebagai langkah pertama dan utama, pemerintah telah mendorong terbitnya Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dengan terbitnya undang-undang tersebut, desa diberikan kepastian hukum dan diberikan kewenangan yang lebih luas dalam mengelola urusannya sendiri sesuai dengan kewenangannya. Langkah strategis pemerintah berikutnya adalah terkait dengan penguatan sumber dana desa.

Pemerintah telah mengalokasikan Dana desa di dalam postur APBN sejak tahun 2015. Bahkan, alokasi Dana desa memiliki tren yang meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan, pada Tahun 2015 alokasi Dana desa adalah sebesar Rp20,7 triliun atau rata-rata sebesar Rp280 juta per desa. Dari tahun ke tahun alokasi dana desa terus bertambah hingga pada tahun 2022 ini mencapai Rp68 triliun atau rerata Rp920 juta/desa.

Optimalisasi dana desa dengan dukungan dana yang besar, telah memberikan banyak dampak positif. Hasil kajian akademis, penelitian, dan evaluasi atas pelaksanaan program dana desa membuktikan adanya berbagai macam output dan dampak positif yang telah dihasilkan oleh program tersebut. Sebagai contoh, berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan, bahwa Program dana desa telah menghasilkan berbagai output infrastruktur yang sangat mendukung perekonomian desa dan peningkatan kualitas hidup warga desa.

Baca Juga :   Semangat Berbangsa Dalam Kekayaan NKRI

Capaian outcome dari penyaluran dana desa selama tahun 2015 sampai dengan 2020 bisa dilihat dari indikator jumlah penduduk miskin di desa. Menurut data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk miskin di desa terbukti menurun yakni pada Maret 2015 sebanyak 17,89 juta jiwa, kemudian menurun menjadi 15,26 juta jiwa pada Maret 2020.

Dari data tersebut terlihat bahwa pemanfaatan dana desa berpengaruh positif terhadap penurunan jumlah penduduk miskin di desa (sebelum pandemi Covid-19 melanda di Indonesia).

Selama tahun 2015 sampai dengan 2020, dana desa telah menghasilkan beragam capaian output berupa infrastruktur yang sangat bermanfaat bagi kelangsungan hidup di desa.

Infrastruktur yang menunjang aktivitas ekonomi masyarakat berupa jalan desa sepanjang 261.877 KM, jembatan (1.494.804 meter), pasar desa (11.944 unit), BUMDES (39.844 kegiatan), tambatan perahu (7.007 unit), embung (5.202 unit), irigasi (76.453 unit), dan sarana olahraga (27.753 unit).

Dana desa juga dipergunakan untuk membangun infrastruktur dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat, meliputi penahan tanah (237.415 unit), air bersih (1.281.168 unit), sarana MCK (422.860 unit), Polindes (11.599 unit), drainase (42.846.367 meter), PAUD desa (64.429 kegiatan), Posyandu (40.618 unit), dan sumur warga (58.259 unit). Hal ini memperlihatkan dana desa memberi manfaat bagi masyarakat desa.

Salah satu warning yang perlu menjadi perhatian pengelolaan dana desa adalah data Indonesian Corruption Watch (ICW) yang merilis data bahwa pada tahun 2015 terdapat 17 kasus korupsi Dana desa. Angka tersebut meningkat drastis menjadi 154 kasus di tahun 2021. Hal ini tentu menjadi catatan penting bagi kinerja penyaluran dana desa di Indonesia.

Selain itu, catatan penting lainnya adalah terkait dengan lemahnya tata kelola Dana desa. Berdasakan hasil kajian yuridis yang dilakukan oleh Mongilala (2016) mengenai pengelolaan dan pertanggungjawaban dana desa, ditemukan adanya potensi terjadinya penyalahgunaan pengelolaan dana desa yang besar. Hal itu disebabkan karena tidak maksimalnya proses perencanaan, penggunaan dana yang tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan desa, ketidaksiapan pemerintah desa sebagai pengelola dana desa, hingga pelaporan pertanggungjawaban yang tidak tepat waktu dan tidak sesuai dengan standar yang berlaku.

Terkait dengan lemahnya perencanaan, selain akan dapat berakibat pada penggunaan dana yang tidak sesuai dengan kebutuhan, juga dapat mengakibatkan program dana desa tidak memberi dampak signifikan bagi pertumbuhan pembangunan daerah.

Permasalahan tersebut muncul karena adanya beberapa sebab, seperti rendahnya kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), lemahnya pengawasan dan aspek regulasi. Namun, dari hasil reviu yang dilakukan penulis terhadap beberapa penelaahan literatur tentang tata kelola dana desa, ditemukan penyebab utama ketidakberhasilan program dana desa adalah terkait dengan kapasitas SDM.

Sebagai contoh, penelitian yang dilakukan oleh Meutia dan Liliana (2016) mengungkap bahwa desa-desa masih memiliki permasalahan di dalam menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban dana desa. Hal ini dikarenakan keterbatasan SDM dalam menguasai tata kelola dana desa khususnya pada aspek pelaporan dan pertanggungjawaban.

Baca Juga :   8 Ciri Pasangan Tak Memahamimu Walaupun Dia Sudah Kenal Lama

Penelitian ini didukung oleh hasil penelitian lain, yang dilakukan oleh Mondale dan kawan-kawan (2017), yang menyatakan bahwa faktor kunci tata kelola keuangan dana desa adalah kompetensi dan kualitas SDM, partisipasi masyarakat dan pengawasan oleh Badan Pengawas Desa (BPD).

Sementara itu, faktor penyebab utama kasus korupsi penggunaan dana desa menurut kajian ICW adalah minimnya kompetensi aparat pemerintah desa, lemahnya transparansi dan kurangnya pengawasan. Hal ini juga diperjelas oleh lembaga anti rasuah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang telah mengidentifikasi bahwa ada empat celah dalam penggunaan dana desa yaitu, tata laksana, kelembagaan dan regulasi, pengawasan, serta kualitas dan integritas SDM pengurus dana desa.

Merujuk hasil-hasil penelitian tersebut di atas yang menyatakan bahwa kapasitas SDM pengelola Dana desa merupakan faktor yang signifikan dalam menentukan keberhasilan tata kelola maupun capaian dana desa, maka diperlukan upaya-upaya nyata pemerintah untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kemampuan dan kualitas aparatur pengelola dana di desa.

Asistensi dan bimbingan diperlukan agar SDM pengelola dana desa  mampu memahami dan mengatasi permasalahan-permasalahan di semua tahapan tata kelola keuangan yaitu dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Asistensi dan bimbingan juga diperlukan agar perangkat desa memiliki integritas yang tinggi.

Upaya Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Desa

Dalam upaya peningkatan kualitas SDM pengelola dana desa, pemerintah dapat mendorong peran aktif beberapa instansi yang berkaitan dengan program dana desa yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa PDTT, dan Kementerian Keuangan. Kementerian Dalam Negeri merupakan instansi pembina sekaligus pengawas dana desa.

Tiga kementerian tersebut, dapat memberikan asistensi peningkatan tata kelola dana desa kepada aparatur desa, termasuk mekanisme dan regulasi dana desa sehingga sejalan dan mendukung arah pembangunan daerah. Kementerian Desa PDTT juga sangat diperlukan untuk memberikan arahan agar penggunaan dana desa tepat sasaran, sehingga output dan dampak yang dihasilkan atas penggunaan dana desa menjadi lebih optimal.

Sementara itu, Kementerian Keuangan sebagai instansi penyalur dana desa diharapkan tidak hanya berhenti sampai dengan penyaluran saja. Kementerian Keuangan sebagai instansi yang memahami betul tata kelola keuangan yang baik, diharapkan dapat berperan lebih banyak untuk memberikan asistensi tata kelola keuangan dana desa dari tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban.

Tentu saja untuk mendapatkan hasil yang optimal dalam meningkatkan kualitas SDM pengelola dana desa tidak cukup dilaksanakan secara parsial oleh masing-masing instansi. Untuk itu, diperlukan sinergi yang baik antara ketiga instansi tersebut.

Kegiatan pembinaan maupun pelatihan secara masif dengan melibatkan ketiga instansi tersebut secara bersama-sama akan lebih efektif dan efisien dalam mencapai output peningkatan kapasitas dan kualitas SDM pengelola dana desa. Mungkinkah ini dilakukan?

TINGGALKAN KOMENTAR

twelve + eighteen =