SERAPAN ANGGARAN APBN DI PROVINSI BANTEN TAHUN 2022

SERAPAN ANGGARAN APBN DI PROVINSI BANTEN TAHUN 2022

0
BAGIKAN
(Sumber foto : Medcom.id)

Oleh : Ari Sarifudin

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah instrumen untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara dalam pembiayaan pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan pencapaian pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan nasional, stabilitas perekonomian dan menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum.

APBN  dapat berfungsi sebagai stimulus untuk dapat terus mendorong belanja negara yang efektif, inklusif, terukur dan memiliki dampak langsung kepada perekonomian masyarakat, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah .

APBN disusun berdasarkan pada Penganggara Berbasis Kinerja yang prinsipnya menekankan pada konsep penganggaran yang disusun bukan hanya berdasarkan penyerapan anggagran tapi juga berorientasi pada Output dan Outcome.

Penyerapan anggaran adalah bagian dari pelaksanaan anggaran , penyerapan anggaran yang berkualitas merupakan hal yang sangat penting dalam pelaksanaan anggaran Tidak semata-mata hanya penyerapan anggaran atau hanya sekedar harus menghabiskan anggaran, tapi bagaimana bisa mengoptimalkan anggaran yang diterima agar betul-betul dilaksanakan sesuai dengan yang sudah direncanakan sehingga betul-betul harapan output, outcome, ataupun sampai ke impact terhadap perekonomian masyarakat, pemerintah daerah serta pemerintah pusat betul-bisa betul dapat terwujud.

Sebagai gambaran pada Tahun Anggaran 2022, menurut data yag diperoleh pemerintah pusat telah mengalokasikan dana yang bersumber dari APBN yang disalurkan  melalui 37 Kementerian dan Lembaga dan 372 satuan kerja yang ada di Provinsi Banten sebesar  Rp14.33 Triliun,  yang  terdiri dari anggaran Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp9,98 Triliun dan Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp4.35 triliun.

Baca Juga :   Memperkosa Negeri Dalam Kendali Sistem Ekonomi Global

Belanja Pemerintah Pusat menurut fungsi adalah semua pengeluaran negara yang digunakan untuk menjalankan fungsi pelayanan umum, fungsi pertahanan, fungsi ketertiban dan keamanan, fungsi ekonomi, fungsi lingkungan hidup, fungsi perumahan dan fasilitas umum, fungsi kesehatan, fungsi pariwisata dan budaya, fungsi agama, menurut jeninya Belanja Pemerintah Pusat yang digunakan untuk membiayai belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, pembayaran bunga utang, subsidi, belanja hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain.

Sedangkan dana Tranfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) adalah bagian dari Belanja Negara yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dan desa dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan yang telah diserahkan kepada Daerah dan Desa.

Untuk anggarn TKDD yang di alokasikan di Provinsi Banten berupa DAK Fisik Sektor Pendidikan 7.18%, DAK Fisik Sektor Kesehatan dan KB 2,56%, DAK Fisik Konektivitas 1.51%, DAK Fisik Sektor Pertanian, Kelautan, Perikanan, Lingkungan Hidup dan Kehutanan 1,40%, DAK Fisik Pengembangan Kawasan, Industri dan Perdagangan 2,03%, Dana Alokasi Khusus Non Fisik 57,16%, Dana Desa 28,16% .

Berdasarkan data capaian realisasi sampai dengan triwulan III tahun 2022 realisasi belanja untuk Provinsi Banten   mencapai 60.73 % untuk dana anggaran yang berasal dari belanja pemerintah Pusat dan 65,11 % untuk capaian realisasi anggaran TKDD, sedangkan secara keseluruhan  keseluruhan realisasi anggara mencapai 62,06 % dari pagu anggaran belanja, hal tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan target capaian realisasi yang ditetapkan untuk triwulan III tahun 2022 yaitu sebesar 70 persen,  artinya bahwa sekitar 37,94 % anggaran yang tersedia akan direalisasikan pada triwulan terakhir di tahun 2022.

Baca Juga :   Pengeluaran Pemerintah dan Geliat Ekonomi Daerah*

Belanja modal adalah jenis belanja yang rendah capaian realisasinya dibandingkan dengan jenis belanja lainnya (belanja pegawai,belanja barang, belanja sosial) pada triwulan III 2022 realisasi belanja modal yaitu sebesar 42.70 dari pagu Rp2,04 Triliun dan biasanya diselesaikan pada akhir tahun anggaran. Beberapa hal permasalahan terkait dengan belanja modal diantaranya :

  • Perencanan pelaksanaan anggaran atau kegiatan yang kurang tepat, ketika anggaran turun pada awal tahun, satuan kerja belum dapat melakukan proses lelang atau melakukan realisasi anggran belanja, karena masih harus menunggu juknis dari eselon diatasnya dan peraturan terkait lainnya, seharusnya satker sudah mampu melakuikan pra lelang ketika DIPA telah diterima;
  • Keterlambatan yang disebabkan lamanya proses lelang karena gagal lelang atau adanya sanggahan lelang dari peserta yang tidak puas karena kalah lelang.  ini memerlukan waktu yang cukup lama untuk melakukan proses lelang kembali ;
  • Keterlambatan karena adanya pagu blokir;
  • Adanya DIPA baru atau penambahan pagu anggaran menjelang beberapa bulan sebelum akhir tahun anggaran.

Harapannya dari kondisi ini pada  triwulan IV tahun anggaran 2022 dengan sisa waktu yang ada dengan  kerja yang lebih optimal, progresif, sehingga semua anggaran yang sudah dialokasikan oleh pemerintah dapat diserap secara optimal sesuai target yang ditetapkan dan hasilnya dapat  berimplikasi positif terhadap peningkatan perekonimian dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Banten.

TINGGALKAN KOMENTAR

eight + two =