Saya Pancasila: Antara Idealita dan Realita

Saya Pancasila: Antara Idealita dan Realita

0
BAGIKAN
Foto: Burmansyahtia Darma,S.H. / Istimewa

oleh Burmansyahtia Darma,S.H. (Pemerhati masalah Hukum, Sosial dan Politik)

Lubuklinggau – Pemerintah menetapkan bahwa 1 juni adalah hari lahirnya pancasila, bahkan 1 Juni juga ditetapkan sebagai hari libur nasional. Sejak ditetapkannya pancasila sebagai dasar dan ideologi negara sebagaimana tergambar jelas dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pancasila Sebagai sebuah ideologi negara, mengalami perjalan panjang yang tidaklah mulus, mulai dari ditetapkannya rumusan sila-silanya  yang melalui dialog bahkan perdebatan panjang hingga menjadi kesepakatan para pendiri bangsa, hingga percobaan penggantian pancasila dengan ideologi atau paham lain.

Pada kesempatan ini, penulis tidak akan mengurai  tentang sejarah lahirnya pancasila ataupun heroiknya pancasila dipertahankan sebagai ideologi negara, namun penulis mencoba melihat pancasila sebagai sebuah harapan masa depan bangsa yang kaya akan keanekaragaman.

Beberapa waktu yang lalu, ketika menjelang pesta demokrasi di negeri ini, muncul jargon jargon seperti Saya Pancasila dan NKRI Harga Mati. Jargon-jargon tersebut tentunya tidak terlontar begitu saja diruang hampa pemikiran, ada sebuah dasar atau alasan kenapa jargon-jargon tersebut muncul, apakah muncul murni karena bentuk kecintaan terhadap tanah air ataukah ada maksud lainnya sebagai pengiring demi kepentingan politik di pesta demokrasi, Wallahu a’lam.

Bila kita melihat pada sila-sila pancasila, mulai dari  1) Ketuhanan yang Maha Esa, 2) Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, 3) Persatuan Indonesia, 4) Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan dan Perwakilan, dan 5) Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, maka ada sebuah tanggung jawab bersama semua elemen bangsa untuk mewujudkan nilai-nilai luhur yang telah mampu  menjadikan kita untuk tetap bertahan dalam satu bingkai kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun tanggung jawab tersebut harus  dipikul dengan porsi yang berbeda antara pemerintah sebagai penyelenggara negara dan masyarakat sebagai warga negara.

5Sila Pertama: Ketuhanan yang Maha Esa

Sila ini merupakan sebuah jaminan kebebasan beragama bagi semua warga negara karena makna kemerdekaan beragama bagi bangsa Indonesia sangat besar, ada sebuah keyakinan bahwa kemerdekaan bangsa ini merupakan sebuah rahmat dari Tuhan dan itu merupakan sebuah bentuk keyakinan dalan beragama. Dalam pelaksanaanya harus ada penghormatan serta toleransi pada setiap agama/kepercayaan dan pemeluknya  yang ada di Indonesia, mulai dari keyakinan hingga pelaksanaan ritual ibadah harus terjamin dengan tetap memperhatikan kondisi lingkungan sekitar serta tidak mengganggu keamanan dan ketertiban umum.

Baca Juga :   BESARAN UMP DI BANTEN PERLU DIREVISI

Disisi lain pemerintah dengan kewenangan dan kekuasaan yang ada padanya mempunyai tanggung jawab penting yang harus dilakukan secara aktif, jangan ada kesan pembiaran terhadap oknum-oknum masyarakat yang melakukan penghinaan atau tindakan-tindakan yang menyerang keyakinan ataupun pelaksanaan ritual ibadah keagamaan. Pemerintah dalam hal ini aparat penegak hukum saat ini  tampak lemah untuk menindak para penghina-penghina keyakinan beragama yang semakin marak muncul di media sosial, namun tampak berbeda sikapnya ketika penghinaan ditujukan pada pemerintah.

4Sila Kedua: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Sila kedua ini merupakan wujud menjunjung tinggi kesetaraan hak dan kewajiban terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Dituntut sebuah kepekaan terhadap situasi di lingkungan sekitar dengan menerapkan sikap simpati dan empati yang tinggi. Dalam penerapannya dapat dilakukan dengan cara menghargai perbedaan di tengah masyarakat yang terdiri dari banyak suku, agama, ras dan adat istiadat. Penghargaan yang terwujud dalam sikap-sikap tenggang rasa, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan serta menjaga adab disetiap waktu dan kondisi.

Sedangkan disisi lain pemerintah berkewajiban untuk menerapkan aturan ataupun kebijakan yang tidak diskriminatif atau membeda-bedakan perlakuan terhadap warga negaranya, walaupun terdapat perbedaan-perbedaan kondisi ekonomi, keyakinan agama, pandangan politik, dan lain sebagainya. Harus ada sebuah jaminan kepada warga negara untuk melakukan apa yang menjadi hak dan kewajibannya sebagai warga negara, sekalipun hal tersebut berbeda dengan sikap dan kebijakan pemerintah selama hal tersebut  dilakukan sesuai dengan ketentuan aturan perundang-undangan yang berlaku.

3Sila Ketiga: Persatuan Indonesia

Persatuan rakyat dan wilayah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan kekuatan utama untuk mempertahankan keamanan, pertahanan, dan keutuhan negara Indonesia dari ancaman yang berasal dari dalam dan luar negeri. Sikap kebersamaan merupakan bentuk emplementasi dari upaya menjaga persatuan dan kesatuan di tengah masyarakat. Masyarakat harus cerdas dan sadar agar tidak diadu domba hingga dapat terpecah belah.

Dewasa dalam berpendapat dan menghargai pendapat yang lain, mengutamakkan kepentingan bangsa dan negara , tidak mengklaim diri pribadi lebih pancasila dari orang lain, serta menyadari bahwa perbedaan dan keanekaragaman merupakan sebuah kekuatan dalam sebuah persatuan harus ditunjukan oleh semua warga negara. Pemerintah pun harus menjadi pemersatu dengan berdiri ditengah dan menghimpun setiap golongan, jangan pernah melakukan tindakan-tindakan yang dapat menimbulkan diskriminasi dengan mengatasnamakan persatuan.

Baca Juga :   Polemik Dibalik Kota Tangerang Selatan Sebagai Kota Layak Pemuda

2Sila Keempat: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan dan Perwakilan

Sila keempat pancasila ini menunjukkan bahwa demokrasi merupakan pilihan dalam membentuk pemerintahan Indonesia. Semangat permusyawaratan yang dilakukan dalam sistem perwakilan masyarakat dituntut menjadi corong untuk memperjuangkan apa yang menjadi hak masyarakat sebagai mana tercantum dalam UUD. Sila ini menginginkan segala kegiatan pemerintahan diperuntukkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.

Keterlibatan semua  warga negara serta menciptakan sebuah sistem pemilihan umum yang jujur dan adil menjadi awal bagi terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab atas keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakatnya. Sebuah proses pemilu yang buruk akan menghasilkan pemerintahan yang buruk dimana kepentingan pribadi dan kelompok akan selalu diutamakan dan mengenyampingkan kepentingan masyarakat banyak.

Pemerintah berkewajiban untuk menjamin setiap masyarakat mendapatkan hak-hak konstitusionalnya dan menyadari secara penuh bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat yang dijalankan oleh pemerintah sebagai konsekuensi penyerahan kekuasaan dari rakyat kepada pemerintah melalui proses pemilu.

1Sila Kelima: Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Sila yang kelima merupakan sebuah wujud tujuan dari sebuah proses berbangsa dan bernegara, mulai dari sila yang pertama hingga keempat ditujukan guna mewujudkan sebuah kondisi masyarakat yang mendapatkan keadilan dan kesejahteraan sosial. Mungkin merupakan sebuah utopis yang mustahil untuk diwujudkan, namun kerja keras pemerintah untuk mewujudkannya lah yang menjadi tolak ukur dari pengamalan sila ini.

Tak hanya kebijakan/program kongkret, namun penciptaan kesempatan yang sama bagi setiap masyarakat untuk berusaha mewujudkan kesejahteraan ekonomi, proteksi dari kepentingan pihak luar (asing) menjadi tanggung jawab pemerintah. Di era yang semakin terbuka, kebijakan ekonomi dalam dan luar negeri pemerintah harus murni  berpihak pada terwujudnya keadilan dan kesejahteraan sosial masyarakat Indonesia tanpa ditungangi oleh kepentingan pribadi, kelompok apalagi pihak asing.

Mari bersama tunjukan bahwa “Saya Pancasila” bukan hanya jargon, jadikan nilai-nilai pancasila terwujud dalam realita. (FN)

TINGGALKAN KOMENTAR

sixteen − 1 =