“RANGSANG UMKM, Ultra Mikro (UMi), DAN KUR HARUS SIMULTAN”

“RANGSANG UMKM, Ultra Mikro (UMi), DAN KUR HARUS SIMULTAN”

0
BAGIKAN

Oleh : Budiyanto (Kepala Subbagian Umum KPPN Jakarta IV)

Pemerintah terus menggenjot program kredit mudah, cepat, dan terjangkau untuk merangsang tumbuhnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di berbagai daerah, di antaranya dengan Program Kredit Ultra Mikro (UMi) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Namun, ternyata dua program yang berbeda sasarannya ini tidak dapat berjalan sendiri-sendiri dan harus dilaksanakan simultan untuk memunculkan pengusaha baru dari kalangan bawah.

Penelitian ini terkait realisasi pembiayaan UMi dan KUR terhadap perkembangan jumlah UMKM di tiga kota dan lima kabupaten di Provinsi Banten selama 2018 hingga 2021 menyebutkan bahwa peningkatan jumlah UMKM berkaitan erat dengan realisasi pembiayaan UMi dan KUR.

Berdasarkan Profil Industri Mikro dan Kecil Provinsi Banten yang diterbitkan Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, di tiga kota yaitu Serang, Tangerang, dan Cilegon, serta lima kabupaten; Pandeglang, Lebak, Serang, Tangerang, dan Tangerang Selatan, pada tahun 2018 terdapat 109.809 UMKM. Jumlah ini kemudian meningkat menjadi 113.139 UMKM pada 2019 dan tahun 2021 menjadi 976.809 UMKM, berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Banten.

Peningkatan jumlah UMKM ini disertai dengan peningkatan realisasi dana KUR. Data dari aplikasi Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) Kementerian Keuangan, penyaluran KUR pada 4 periode terus meningkat yaitu penyaluran KUR tahun 2018 sebesar Rp2,497 triliun, tahun 2019 sebesar Rp3,036 triliun, tahun 2020 sebesar Rp3,822 triliun, dan tahun 2021 sebesar Rp6,754 triliun.

Baca Juga :   Hambatan Implementasi Kartu Kredit Pemerintah Dalam Meningkatkan Produktivitas Uang Persediaan

Sedangkan penyaluran UMi pada tahun 2020 menunjukan lonjakan yang sangat tinggi mencapai Rp298,561 miliar dengan 80,142 debitur dibanding tahun sebelumnya, 2018, sebesar Rp60,558 miliar dengan 22.209 debitur. Dan tahun 2019 sebesar Rp93,954 miliar dengan 27.691 debitur.

Dari data di atas hubungan antara jumlah UMKM dengan realisasi penyaluran UMi dan KUR. Hasilnya ternyata program UMi dan KUR berpengaruh signifikan terhadap jumlah UMKM (F hitung > F tabel (3,974 > 3,3276)). Namun, menariknya saat variabel UMi dan KUR diuji sendiri-sendiri terhadap variabel jumlah UMKM hasilnya masing-masing berpengaruh tidak signifikan terhadap jumlah UMKM.

Hasil ini menyatakan bahwa untuk meningkatkan jumlah UMKM tidak bisa hanya salah satu program kredit saja yang berjalan. “Kedua program itu, UMi dan KUR harus berjalan secara serentak, bersama, simultan, sehingga muncul pengusaha-pengusaha baru. Jika hanya program UMi atau KUR saja yang dijalankan, maka hal itu tidak signifikan terhadap peningkatan jumlah UMKM.

Penelitian ini tidak difokuskan untuk mencari tahu lebih dalam tentang penyebabnya. Penelitian hanya hanya menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan analisis statistik deskriptif, analisis statistik inferensial, dan analisis regresi berganda. Penelitian ini masih butuh penelitian lanjutan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikutnya.

Baca Juga :   Penerimaan Pajak dari Dana Desa: Sudah Optimal?

Covid 19 & Ancaman Inflasi

Penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran untuk pengambil kebijakan disaat kondisi masyarakat belum sepenuhnya bangkit. Penelitian ini dilakukan dengan mengamati data dari 2018, sebelum terjadi pandemi Covid 19 hingga 2021 saat pandemi melonjak tinggi.

Saat pendemi melonjak, pertumbuhan UMKM juga meningkat tajam. Jelas bahwa peningkatan itu sesuai dengan program pemerintah lewat bantuan UMi dan KUR. Tapi program ini perlu dimaksimalkan terutama agar lebih tepat sasaran dan pendampingan kepada pengusaha baru.

UMi dan KUR memiliki sasaran yang berbeda, UMi memiliki plafon pinjaman maksimal hingga Rp 20 juta, sedangkan KUR, mulai Rp 10 juta hingga Rp 500 juta tergantung klasifikasinya. Program ini telah membantu masyarakat yang terkena imbas krisis ekonomi akibat pandemi, dan program ini tetap diperlukan karena kondisi perekonomian masih belum stabil ditambah adanya ancaman inflasi global.

Kedepannya program ini sangat dibutuhkan dan harus terus dimaksimalkan, efektif dan efesien, karena kondisi ekonomi masih akan menghadapi tekanan berat, terutama ancaman inflasi.

Berkaca dari peringatan pemerintah soal inflasi, masyarakat kalangan bawah yang akan terdampak paling parah, tidak jauh berbeda dengan kondisi pandemi. Jadi memang program ini harus terus dimaksimalkan, sebagai upaya untuk menolong kalangan bawah.

TINGGALKAN KOMENTAR

10 + 17 =