Rakerwil ke-1 APPERTI Banten Hasilkan 4 Poin Penting

Rakerwil ke-1 APPERTI Banten Hasilkan 4 Poin Penting

0
BAGIKAN
Foto: Rakerwil APPERTI ke-1 prov. Banten / Suhroji Adha

Tangerang – Aliansi Penyelenggara Perguruan Tinggi Indonesia (APPERTI) prov. Banten melangsungkan Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) ke-1 di Restoran Istana Nelayan, Tangerang (06/03/2019). Dalam rapat tersebut menghasilkan 4 poin penting.

Dalam Press Release yang diterima oleh banteninfo.com menerangkan bahwa Rakerwil ke-1 menghasilkan beberapa keputusan:

  1. Suksesi Rakernas APPERTI Pusat yang akan diselenggarakan di Jakarta 22-23 Maret 2019
  2. Penyempurnaan Kepengurusan APPERTI Banten Masa Bakti 2018-2022
  3. Sukses Seminar Nasional Usulan Revisi UU PEMDA No. 23 Tahun 2014 yang berpihak pada Perguruan Tinggi Swasta
  4. Usulan terbantuknya LLDikti  Provinsi Banten

Ketua Pelaksana Rakerwil ke-1 APPERTI Banten sekaligus Ketua Pelaksana Seminar Nasional ‘Revisi UU PEMDA no. 23 tahun 2014’, Anis Fuad Salam mengatakan dalam pengambilan keputusan 4 poin penting ini dilatarbelakangi perkembangan Perguruan Tinggi di Banten saat ini berkembang Pesat.

Baca Juga :   HMB Jakarta: RUU Masyarakat Adat Pemerintah Harus Mengkaji

Anis juga menjelaskan lebih dari 125 an Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) saat ini meramaikan dunia pendidikan dengan berbagai jenjang pendidikan untuk memenuhi kebutuhan stakeholder, mulai dari Pendidikan Diploma, Sarjana dan Pascasarjana. Tetapi saat ini, banyaknya kehadiran perguruan tinggi di prov. Banten belum bisa terakomodir dengan baik dan sangat perlu perhatian pemerintah.

Selain itu dalam meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di daerah, Anis mengajak seluruh Perguruan Tinggi yang hadir dalam Rakerwil ke-1 APPERTI untuk hadir juga dalam Seminar Revisi UU PEMDA no. 23 tahun 2014.

“Harapannya, peserta Rakerwi yang kemaren (Red. APPERTI) di undang kurang lebih mencapai 125 kampus bisa ikut serta mensupport suksesnya seminar Revisi UU PEMDA tersebut (Red. UU  PEMDA no 23 tahun 2014). Agar dapat meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di daerah, sekaligus sebagai bentuk rekonstruksi kebijakan pemerintah untuk menghilangkan dikotomi PTS dan PTN yang menurut sisi pandang pemerintah maupun penyelenggara dan pengelola PTS menjadi permasalahan bersama,” tegas Anis.

Baca Juga :   Andika Hazrumy Kerahkan Karang Taruna Banten Bentuk Relawan PPKM Mikro

“Setidaknya, perubahan ini diyakini bakal memberi harapan lebih besar menuju akselerasi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk jangka panjang,” sambung Anis.

 

Wartawan: Ilham Rasyid / Editor: Fitra Nugraha

TINGGALKAN KOMENTAR

nineteen + four =