PHK Sepihak, LBH Panglima Tubagus Buang Somasi CV Sinar Bintang Fratama

PHK Sepihak, LBH Panglima Tubagus Buang Somasi CV Sinar Bintang Fratama

0
BAGIKAN
Foto: LBH Panglima Tubagus Buang / FN

Serang – Lembaga Bantuan Hukum Panglima Tubagus Buang mensomasi CV Sinar Bintang Fratama terkait PHK sepihak kepada salah satu tenaga teknis pekerjaan jasa kebersihan Sekretariat DPRD Kota Serang.

Awal mulanya pada tanggal 06 April 2020, CV Sinar Bintang Fratama memenangkan tender sebagai vendor tenaga kebersihan di lingkungan gedung DPRD Kota Serang.

Pada tanggal 08 Juni 2020, Bapak Muhammad Sukro selaku Tenaga Teknis Pada Pekerjaan Jasa Kebersihan Sekretariat DPRD Kota Serang yang telah bekerja selama 3 tahun, diberikan penilaian kinerja dengan dalih sebagai motivasi kerjanya ke depan oleh CV Sinar Bintang Fratama.

Namun pada tanggal 22 Juni 2020, CV Sinar Bintang Fratama justru melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak dengan memberikan surat Pemutusan Hubungan Kerja. CV Sinar Bintang Fratama berdalih bahwa PHK dilakukan karena kuota tenaga kebersihan over manpower.

Berdasarkan kronologi perkara tersebut, Lembaga Bantuan Hukum Panglima Tubagus Buang bersama dengan Bapak Muhammad Sukro selaku klien dalam perkara Hukum Ketenagakerjaan yaitu Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak telah mengirimkan somasi pada hari Rabu 8 Juli 2020 kepada CV Sinar Bintang Fratama selaku vendor tenaga kebersihan DPRD Kota Serang.

Lokasi pemberian somasi dilakukan di Sekretariat DPRD Kota Serang dan diterima secara langsung oleh Bapak Frans Ibrahim selaku Direktur CV Sinar Bintang Fratama. Tembusan somasi juga telah di sampaikan kepada Sekretariat DPRD Kota Serang, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Serang, Ombudsman Provinsi Banten dan UPT Pengawas Ketenagakerjaan Kota Serang.

Baca Juga :   Setorkan 30 Juz Al-Quran, 6 Kader KAMMI diberikan Penghargaan Dalam Acara Dauroh Qur'an

“Kami LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Panglima Tubagus Buang, dengan ini MENYAMPAIKAN SOMASI kepada CV Sinar Bintang Fratama untuk segera memperkerjakan kembali Muhammad Sukro di posisi semula sebagai tenaga teknis pada pekerjaan jasa kebersihan sekretariat DPRD Kota Serang dan mematuhi regulasi berdasarkan hukum ketenagakerjan yang berlaku, sebagaimana diketahui bahwa Muhammad Sukro diberhentikan sepihak terhitung pada tanggal 22 Juli 2020 dengan mengabaikan ketentuan hukum ketenagakerjaan yang berlaku di Republik Indonesia,” ujar Direktur LBH Panglima Tubagus Buang, Muhammad Fauzul Adzim, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (08/07/2020).

Tindakan Bapak telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 151 Undang-undang No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa:

Pengusaha, Pekerja/Buruh, Serikat Pekerja/ Serikat Buruh, dan pemerintah dengan segala daya upaya harus mengusahakan tidak terjadi pemutusah hubungan kerja.

CV Sinar Bintang Fratama telah melakukan perbuatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 185 Jo. Pasal 90 ayat 1 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa:

Pengusaha yang membayar upah lebih rendah dari upah minimum dikenakan sanksi hukum paling singkat 1 (Satu) tahun dan paling lama 4 (Empat) Tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) paling banyak Rp. 400.000.000,00 (Empat Ratu Juta Rupiah)”.
Perlu diketahui bahwa dalam ketentuan pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS dinyatakan bahwa:
“Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti.

Baca Juga :   Laporan LBH Keadilan Tak Ditanggapi, Bawaslu Banten Nekat Lantik Dua Komisioner Bermasalah

Atas dasar hal tersebut LBH Panglima Tubagus Buang meminta:
Pertama, Menyatakan, mengakui dan meminta maaf secara lisan serta tertulis telah melakukan tindakan yang bertentangan atau melawan hukum sebagai ketentuan diatas dan memperkerjakan Muhammad Sukro di posisi semula sebagai Tenaga Teknis Pada Pekerjaan Jasa Kebersihan Sekretariat DPRD Kota Serang

Kedua, untuk segera mengagendakan pertemuan bipartite atau melakukan upaya sebagaimana ketentuan dalam UU No. 02 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial.

Ketiga, melakukan pekerjaan sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

“Demikian yang kami sampaikan jika tidak ditanggapi dalam kurun waktu 6 (Enam) hari kami selaku kuasa hukum dari bapak Muhammad Sukro akan melakukan upaya hukum sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia,” tutup Fauzul. (FN)

 

TINGGALKAN KOMENTAR

five + 17 =