PERMENDIKBUD NO.14 TH 2018 LANGGAR UU

PERMENDIKBUD NO.14 TH 2018 LANGGAR UU

0
BAGIKAN
BANTENINFO.COM, OPINI KIRIMAN PEMBACA
SENIN 16 Juli 2018 hari pertama memasuki ajaran baru, SD SMP SMA mulai aktif kegiatan belajar mengajar, setelah melewati serentetan proses penerimaan peserta didik pada awal bulan juni lalu hingga 28 juni, sesuaikan dengan prosedur disekolah masing – masing.
Tahun 2017 lalu pemerintah telah mengumumkan penggunaan sistem online pada penerimaan peserta didik baru (PPDB), dan diterapkan sepenuhnya pada tahun 2018. Pemerintah juga memperkuat penerapannya melalui pengesahan PERMENDIKBUD No.14 Tahun 2018. Banyak daerah yang telah menerapkan aturan tersebut, contohnya Jawa Timur, DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Bali hingga Riau.
Hal ini tentu saja diatur kembali sesuai dengan kebijakan daerah masing – masing.
Terdapat perbedaan dalam Permendikbud nomor 14 tahun 2018 dengan aturan sebelumnya mulai dari persyaratan, seleksi, sistem zonasi dan peraturan jumlah siswa dalam satu rombel dan jumlah rombel yang dinilai pemerintah untuk pemerataan pendidikan dan tak terjadi lagi sekolah favorit serta bertujan agar siswa bersekolah dekat dengan tempat tinggalnya. Namun fakta dilapangannya banyak menimbulkan polemik terhadap masyarakat.
Masyarakat menilai terdapat aturan yang tidak adil didalamnya yaitu dalam Kriteria penerimaan siswa terdapat sistem zonasi atau jarak antar rumah ke sekolah, sementara nilai perolehan UNAS dikesampingkan yang artinya menjadi pertimbangan terakhir.
Aksi puluhan ribu siswa dan masyarakat menolak sistem zonasi ini terjadi di Pekabaru, Kota Tanjung Pinang – Kepualauan Riau, Tanggerang – Banten, Manado, dan Bandung. Siswa memprotes bahwa pemerintah tak adil dalam menentukan tempat sekolah mereka.
Permendikbud no 14 tahun 2018 tentu saja menimbulkan wajah baru dalam pendidikan nasional, karena persyaratan utama peserta didik bukan dari hasil kemampuan yang  dimiliki, melainkan dilihat dari jarak rumah kesekolah. Dalam pasal 12 dijelaskan bahwa urutan seleksi berdasarkan jarak tempat tinggal dengan sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi. Dan dijelaskan kembali pada pasal 16 tentang sistem zonasi yaitu sekolah yang diselenggarakan pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekilah paling sedikir 90% dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima. Domisili calon peserta didik berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambar 6 bulan sebelum pelaksanaan PPDB.
Korwil FL2MI Banten menilai Permendikbud No.14 Tahun 2018 melanggar undang – undang Negara Republik Indonesia yaitu UU no 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Dalam pasa 4 ayat (1) pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa.
Dengan diterapkannya sistem zonasi menandakan bahwa pemerintah mulai mengkotak – kotakan pendidikan nasional, dimana jika bukan penduduk daerah setempat tidak dapat bersekolah di sekolah pilihan peserta didik. Terdapat tindakan diskriminatif, dan tak ada lagi hak asasi manusia, terutama dalam memilih pendidikan.
Pemerintah dinilai tidak bisa menerima kemajemukan yang ada diindonesia, itu sebabnya pemerintah mencoba membatasi pendidikan melalui sistem zonasi. Pemerintah selaku membuat kebijakan harusnya  bisa menjunjung tinggi undang undang, tetapi pemerintah yang melanggarnya sendiri.
Rekomendari dari FL2MI selaku lembaga legislatif mahasiswa Indonesia untuk menghapus kebijakan sistem zonasi tersebut, dan DPR sebagai fungsi kontroling harusnya bisa memberikan ketegasan akan hal tersebut, agar tak terjadi masalah yang berkelanjutan.
Penulis, Qonita firdausi
Koordinator Wilayah Forum Lembaga Legislatif Mahasiswa Indonesia
Baca Juga :   Solusi Mengatasi Perut Buncit

TINGGALKAN KOMENTAR

19 − one =