Percepatan Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2022 Pada KPPN Jakarta...

Percepatan Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2022 Pada KPPN Jakarta I *

0
BAGIKAN
Foto : DJPB

Dampak pandemi Covid-19 dari tahun 2020 dan berlanjut tahun 2022 memberikan efek domino pada sisi ekonomi, keuangan dan kesehatan dan berdampak pada kehidupan masyarakat khususnya masyarakat dengan berpenghasilan rendah.

Pemerintah Pusat telah menetapkan kebijakan dalam pelaksanaan untuk program pemulihan ekonomi dan penanganan pandemi Covid-19. Pemerintah melaksanakan fungsi pemerintahan melalui kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal merupakan upaya extraordinary  untuk pemulihan ekonomi dengan kebijakan anggaran pendapatan dan belanja negara.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2022 ditujukan untuk  meneruskan dukungan terhadap pemulihan ekonomi melanjutkan dukungan reformasi struktural yang tetap responsif, antisipatif, dan fleksibel dalam menghadapi ketidakpastian serta memiliki peran sentral dalam proses konsolidasi menuju defisit di bawah 3% terhadap produk domestik bruto tahun 2023.

Alokasi belanja kementerian negara/lambaga dan transfer ke daerah dan dana desa diarahkan untuk mendukung penguatan pemulihan ekonomi antara penciptaan lapangan kerja dan pemulihan, penguatan program mendukung usaha mikro kecil dan menengah,  insentif perpajakan untuk mendukung dunia usaha serta percepatan pembangunan infrastruktur melalui Penyertaan Modal Negara kepada badan usaha milik negara.

Total alokasi belanja negara tahun 2022  sebesar Rp2.714.155,7 miliar terdiri dari belanja kementerian negara/lembaga sebesar Rp945.751,5 miliar dan belanja non KL sebesar Rp988.790,8 miliar serta Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp769.613,5 miliar.

Anggaran transfer ke daerah dan dana desa menjadi salah satu instrumen kebijakan desentralisasi fiskal guna mendanai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik, kebijakan dan mekanisme Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik tahun 2022 bertujuan :

  1. Mempertajam fokus kegiatan Dana Alokasi Khusus sehingga berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi sebagai respon dampak pandemi Covid-19;
  2. Meningkatkan pemerataan layanan dan infrastruktur dasar di daerah;
  3. Mendukung pencapaian program nasional berbasis tematik khususnya pariwisata dan IKM, food estate dan sentra produksi pangan dan konektivitas kawasan untuk pembangunan inklusif;
  4. Recofusing menu pada kegiatan bernilai siginifikan serta menuntaskan hambatan pelaksanaan di daerah;
  5. Mempertajam penentuan lokasi prioritas berbasis sektoral dan regional;
  6. Memperkuat integritas pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Fisik dengan kegiatan yang didukung oleh sumber pendanaan lainnya;
  7. Peningkatan akuntabilitas pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik melalui penguatan alokasi berbasis kinerja dan penguatan kualitas pengawasan.
Baca Juga :   Fenomena Kawin Cerai dan Psikologi Sosial

 

Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik tahun 2022 lingkup Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta terdiri dari penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik sekaligus atas rekomendasi kementerian negara/lembaga teknis dan penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik sekaligus  dengan pagu s.d. Rp 1 Miliar dengan rincian sebagai berikut:

Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik saligus atas rekomendasi kementerian negara/lembaga  dengan ketentuan:

  1. Alokasi subbidang > Rp 1 Miliar;
  2. Berdasarkan rekomendasi dari kementerian/lembaga yang diterima Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat bulan Januari;
  3. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan ketetapan penyaluran sekaligus atas rekomendasi kementerian/lembaga kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara melalui koordinator Kuasa Pengguna Anggaran;
  4. Dana Alokasi Khusus Fisik disalurkan paling cepat bulan April dan paling lambat bulan Desember;
  5. Batas waktu penyampaian dokumen persyaratan paling lambat 15 Desember;
  6. Dokumen persyaratan antara lain peraturan daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2022, laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik tahun anggaran 2021, laporan hasil reviu aparat pengawas intern pemerintah tahun anggaran 2021, rencana kegiatan yang telah disetujui oleh kementerian/lembaga teknis, laporan sisa Dana Alokasi Khusus Fisik, daftar kontrak kegiatan dan sebagian dan/atau seluruh daftar berita acara serah terima.
Baca Juga :   Menjadi Masyarakat Cerdas Pada Pilpres 2019

Penyaluran Dana Alokasi Khusus fisik sekaligus dengan pagu s.d. Rp 1 Miliar, dengan ketentuan:

  1. Alokasi subbidang ≤ Rp 1 Miiar
  2. Dana Alokasi Khusus Fisik disalurkan paling cepat bulan April dan paling lambat bulan Juli
  3. Batas waktu penyampaian dokumen persyaratan paling lambat tanggal 21 Juli
  4. Dokumen persyaratan : peraturan daerah anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2022, laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik tahun 2021, laporan hasil reviu apparat pengawas intern pemerintah tahun 2021, rencana kegiatan yang telah disetujui oleh kementerian negara/lembaga teknis, laporan sisa Dana Alokasi Khusus Fisik  dan daftar kontrak kegiatan.

Realisasi transfer ke daerah untuk penyaluran DAK Fisik tahun 2022 pada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta  sebesar Rp34.127.101.188 atau sebesar 91,51 persen. Realisasi penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik Provinsi Daerah Khusus Ibukota terdiri satu  bidang yaitu bidang kesehatan dan keluarga berencana yang terdiri dari enam subbidang yaitu:

  1. Subbidang Penguatan Penurunan Kematian Ibu dan Anak
  2. Subbidang Penguatan Percepatan Penurunan Stunting
  3. Subbidang Kefarmasian
  4. Subbidang Penguatan Sistem Kesehatan
  5. Subbidang Keluarga Berencana
  6. Subbidang Pengendalian Penyakit

Kesuksesan percepatan penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik tahun 2022  lingkup Permerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta membutuhkan koordinasi dan sinergi antara Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta I, Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, operasi perangkat daerah Dinas Kesehatan dan  operasi perangkat daerah Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk serta Inspektorat Jenderal untuk terus mempercepat pemulihan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

*Oleh : Andry Maurens (Kasie MSKI KPPN Jakarta 1)

TINGGALKAN KOMENTAR

8 − five =