Peran APBN Terhadap Usia Harapan Hidup di Kab/Kota di Banten

Peran APBN Terhadap Usia Harapan Hidup di Kab/Kota di Banten

0
BAGIKAN
(sumber foto : al-ibar.net)

Oleh : Agus Mianto (Kasie Kepatuhan Internal DJPB Banten)

Umur harapan hidup (UHH) merupakan indikator penting dalam mengukur status kesehatan suatu masyarakat yang menunjukkan harapan seseorang akan usia yang bisa dicapai selama hidupnya.

Artinya tinggi rendahnya UHH merefleksikan baik buruknya status kesehatan masyarakat suatu wilayah, semakin tinggi UHH berarti semakin baik status kesehatannya. Kondisi UHH di Banten selama tahun 2016 sampai dengan 2021 menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya, baik di level Kabupaten/Kota maupun Provinsi, meskipun capaiannya masih di bawah raihan daerah lain di pulau Jawa.

Capaian peningkatan UHH dari tahun ke tahun tersebut memperlihatkan keberhasilan program-program pemerintah di sektor kesehatan di wilayah Banten. Meskipun determinan usia harapan hidup tidak hanya program pemerintah yang sumber pendanaannya berasal dari belanja negara, akan tetapi beberapa studi litelatur mengidentifikasi bahwa peningkatan belanja pemerintah berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan, dan secara bersamaan meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan.

Sumber belanja pemerintah sektor kesehatan di Banten yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan UHH dapat berasal dari belanja pemerintah pusat melalui belanja Kementerian/Lembaga (APBN), belanja APBD, dan dana transfer ke daerah (TKDD).

Selama kurun waktu 2016 sampai dengan 2021, umur harapan hidup di Banten menunjukkan tren yang positif atau meningkat setiap tahunnya. Kebijakan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah berupa pengeluaran belanja kesehatan diharapkan berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap peningkatan umur harapan hidup di Banten.

Untuk mendapatkan gambaran seberapa besar kontribusi belanja pemerintah menurut fungsi kesehatan terhadap UHH di wilayah Banten, maka tujuan yang hendak dicapai pada tulisan ini yaitu mengalisis peran belanja pemerintah menurut fungsi kesehatan terhadap UHH di delapan Kab/Kota di Banten.

Capaian angka umur harapan hidup antar Kabupaten/Kota di wilayah Banten selama satu dekade terakhir memperlihatkan ketimpangan yang signifikan. Wilayah Tangerang Raya terlihat lebih unggul dibanding daerah lain di Banten, bahkan UHH Tangerang Raya lebih tinggi dibanding UHH level Provinsi Banten.

Tren capaian UHH Provinsi dibandingkan dengan UHH Nasional

Selama periode 2016 sampai dengan 2021 capain angka umur harapan hidup level Provinsi Banten selalu di bawah capaian nasional. Capaian UHH Provinsi Banten belum pernah mencapai angka 70, meskipun selama 2016-2021 menunjukkan tren kenaikan tiap tahunnya.

Dibandingkan dengan capaian UHH provinsi se-Pulau Jawa, terlihat bahwa UHH Provinsi Banten terendah dari enam provinsi yang ada. Capaian UHH Provinsi Banten apabila di bandingkan dengan provinsi lain di pulau Sumatera, terlihat bahwa capaian UHH Provinsi Banten hanya lebih baik dari tiga provinsi dari sepuluh provinsi yang ada di Sumatera.

Capaian UHH Provinsi Banten juga lebih baik di bandingkan dengan capaian provinsi di wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.

Tren capaian UHH Kabupaten / Kota dibandingkan dengan UHH Provinsi

Capaian UHH Provinsi Banten yang masih tergolong rendah dibanding provinsi lainnya dibentuk dari kinerja capaian UHH Kabupaten/Kota yang mayoritas juga rendah. Dari delapan Kab/Kota yang ada di Banten hanya Kota Tangerang dan Kota Tengerang Selatan dengan angka UHH di atas level Provinsi Banten dan nasional.

 

Perkembangan Belanja Pemerintah

Belanja Pusat (Belanja K/L) Menurut Fungsi Kesehatan

Postur anggaran belanja pemerintah pusat melalui Kementerian/Lembaga menurut fungsi kesehatan di wilayah Banten selama periode 2015 sampai dengan 2020 lebih difokuskan untuk Pemerintah Provinsi Banten dibandingkan kepada delapan Kabupaten / Kota yang tersebar di Banten.

Data aplikasi MEBE mencatat jumlah pagu dan realisasi belanja APBN fungsi kesehatan secara akumulatif selama periode penelitian untuk Pemerintah Provinsi Banten mencapai sepertiganya, sementara sisanya dibagi untuk delapan Kabupaten / Kota.

Bahkan terdapat beberapa Kabupaten / Kota yang tidak secara rutin memperoleh alokasi belanja pemerintah fungsi kesehatan bagi beberapa Kab/Kota berdampak porsi realisasi belanja fungsi kesehatan terhadap total realisasi belanja pemerintah tercatat nihil (0%)

Belanja Daerah (APBD) Menurut Fungsi Kesehatan

Otonomi daerah memungkinkan masing-masing pemerintah Kabupaten / Kota di wilayah Banten untuk menerapkan kebijakan yang berbeda-beda termasuk dalam mengalokasikan anggaran kesehatan. Selama periode penelitian terlihat seluruh Kabupaten/Kota di Banten membelanjakan APBD untuk sektor kesehatan setiap tahunnya.

Baca Juga :   Dampak Positif Dan Negatif Pandemi Covid-19 Terhadap Lingkungan

Sepanjang tahun 2015 sampai dengan 2020 tren belanja kesehatan sebagian besar Kabupaten / Kota di Banten menunjukkan peningkatan, antara lain Kab Pandeglang, Kab Tangerang, Kota Serang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan.

Sedangkan belanja kesehatan dua Kabupaten yang menunjukkan tren penurunan yaitu Kab Serang dan Kab Lebak, sedang Kota Cilegon selama 2015 sampai dengan 2020 memperlihatkan tren yang stagnan.

Realisasi belanja APBD menurut fungsi kesehatan delapan Kab/Kota di Banten pada tahun 2017 memperlihatkan persentase penyerapan yang cukup bagus dengan rata-rata 84 persen.

Selanjutnya meningkat menjadi rata-rata di atas 90 persen di tahun 2018, kemudian naik lagi menjadi rata-rata di atas 95 persen, tetapi pada tahun 2020 saat pandemi Covid-19 mewabah berakibat kinerja realisasi APBD Kab/Kota Banten turun di kisaran 80 persen.

Gambar di atas memperlihatkan bahwa porsi realisasi belanja APBD fungsi kesehatan dibanding total realisasi APBD mayoritas Kab/ Kota di Banten masih relatif kecil, yakni di bawah 20 persen.

Kebijakan pemerintah di luar variabel belanja APBN dan APBD Fungsi Kesehatan Kabupaten dan Kota yang mampu menjelaskan variasi usia harapan hidup di Banten berupa realisasi DAK Fisik bidang kesehatan, realisasi belanja APBN fungsi kesehatan pada Pemerintah Provinsi Banten, dan realisasi belanja APBD fungsi kesehatan Pemerintah Provinsi Banten.

DAK Fisik dapat menjadi variabel yang signifikan mempengaruhi UHH mengingat alokasinya lebih berdampak secara langsung pada peningkatan derajad kesehatan, berbeda dengan alokasi APBN dan APBD yang terdapat belanja operasional.

Sedangkan belanja APBN fungsi kesehatan pada Pemerintah Provinsi Banten selama kurun waktu 2015 sampai dengan 2020 memiliki rasio yang signifikan terhadap total belanja APBN fungsi kesehatan seluruh Kab/Kota.

Pengaruh Realisasi Belanja APBN (Belanja K/L) Fungsi Kesehatan Kab/Kota terhadap UHH

Realisasi belanja APBN fungsi kesehatan tidak signifikan mempengaruhi variabel umur harapan hidup. Hal ini di duga akibat rendahnya alokasi belanja K/L untuk fungsi kesehatan. Berdasarkan data dari aplikasi MEBE, terlihat hanya tiga Kab/Kota yang setiap tahunnya mendapatkan alokasi belanja fungsi kesehatan dari pemerintah pusat.

Tercatat hanya Kota Cilegon, Kota Serang, dan Kota Tangerang Selatan yang sejak tahun 2015 sampai dengan 2020 setiap tahunnya memperoleh alokasi belanja fungsi kesehatan dari pemerintah pusat.

Sedangkan Kab/Kota sisanya terdapat tiga Kab/Kota yang hanya menerima di tahun 2015 saja, dan dua Kabupaten yaitu Kab Tangerang dan Kab Serang menerima selama dua tahun saja.

Pengaruh Realisasi Belanja APBD Fungsi Kesehatan terhadap UHH

Realisasi belanja APBD fungsi kesehatan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel UHH meskipun memiliki arah hubungan yang positif. Dengan demikian realisasi belanja APBD fungsi kesehatan Kab/Kota di Banten belum menjadi faktor yang menentukan terhadap umur harapan hidup.

Salah satu penyebabnya karena pengeluaran pemerintah bidang kesehatan tidak dikhususkan secara langsung untuk pelayanan kesehatan dalam peningkatan angka harapan hidup.

Pengaruh Jumlah Fasilitas Kesehatan terhadap UHH

Variabel jumlah faskes berhubungan positif dan secara signifikan mempengaruhi variabel UHH. Kesimpulan bahwa jumlah fasilitas kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap angka harapan hidup.

Untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, maka Pemerintah perlu mempertimbangkan untuk menambah jumlah ketersediaan dan keterjangkauan fasilitas kesehatan. Rasio puskesmas per kecamatan berhubungan positif dan signifikan mempengaruhi angka harapan hidup.

Pengaruh Pendapatan Perkapita terhadap UHH

Pendapatan per kapita merupakan variabel yang paling signifikan mempengaruhi umur harapan hidup. Beberapa studi litelatur menghasilkan kesimpulan yang sama seperti Rafia S. & Samreen F. (2019) dengan obyek penelitian negara-negara G7 bahwa terdapat korelasi positif antara pendapatan (GDP) perkapita dengan harapan hidup di semua negara G7.

Hasil studi juga menunjukkan bahwa GDP per kapita juga sangat signifikan mempengaruhi harapan hidup, dimana semakin tinggi pendapatan maka meningkat pula harapan hidup. Namun kesimpulan tersebut tidak sejalan dengan yang terjadi di Kab/Kota di Banten. Data PDRB perkapita Kota Cilegon periode 2015 sampai dengan 2020 adalah paling tinggi dibanding Kab/Kota lainnya, tetapi capaian umur harapan hidup hampir selalu berada di urutan enam dari delapan Kab/Kota.

Baca Juga :   Perubahan Itu Kemajuan dan Bukan Hambatan

Hal ini dapat terjadi karena porsi pendapatan per kapita untuk pengeluaran kesehatan sangat minim. Selain itu, angka PDRB perkapita tidak menunjukkan alokasi secara merata yang diterima oleh tiap-tiap penduduk, melainkan perhitungan matematika dari pembagian PDRB dengan jumlah penduduk pada periode tertentu saja.

Pemetaan fungsi belanja Kesehatan berdasarkan Program

Sebelum penerapan RSPP (Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran) mulai TA 2021, pada program dukungan manajemen masih terkandung  dukungan teknis lainnya.

Sedangkan program teknis fungsi kesehatan tersebar ke dalam beberapa program seperti program kefarmasian dan alat kesehatan, program kependudukan; KB dan pembangunan keluarga, program pelatihan penelitian dan pengembangan serta kerja sama internasional BKKBN, program pembinaan kesehatan masyarakat, program pembinaan pelayanan kesehatan, program pencegahan dan pengendalian penyakit, program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur BKKBN, program pengawasan obat dan makanan, program pengembangan dan pemberdayaan sumber daya kesehatan, serta program penguatan pelaksanaan jaminan kesehatan nasional.

Selama periode tahun 2015 sampai dengan 2020, pergerakan realisasi belanja fungsi kesehatan program dukungan teknis memperlihatkan tren penurunan, sehingga tren belanja program dukungan manajemen semakin meningkat.

Kondisi ini kurang mendukung bagi peningkatan derajad kesehatan masyarakat karena lebih banyak porsi belanja APBN fungsi kesehatan yang dibelanjakan bagi pelayanan operasional K/L.

Tracing belanja fungsi kesehatan level kegiatan / output

Pemetaan alokasi belanja fungsi kesehatan pada APBN TA 2015 sampai dengan 2020 memperlihatkan porsi untuk kegiatan yang mendukung pencapaian output peningkatan derajad kesehatan masyarakat Banten terutama peningkatan usia harapan hidup relatif masih kecil sekali. Porsi yang kecil terhadap total realisasi belanja fungsi kesehatan menjadi semakin kurang signifikan berperan  meningkatkan UHH setelah dilakukan identifikasi atas akun-akun pada output yang terkait UHH.

Contohnya pada output peningkatan cakupan pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) bagi ibu hamil dan remaja putri, alokasi belanja bahan yang  dapat digunakan untuk pengadaan TTD jauh lebih kecil dibanding porsi untuk belanja paket meeting.

Contoh lain pada beberapa output yang  mendukung peningkatan UHH seperti  output Penguatan intervensi suplemen gizi pada ibu hamil dan balita, output pengendalian penyakit infeksi emerging, penyakit filarisasi dan kecacingan, pengendalian penyakit TBC, dan Kusta  ditemukan  porsi alokasi belanja perjalanan atau paket meeting lebih besar dibanding belanja yang berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat.

Pada output keluarga yang memiliki Baduta yang terpapar 1000 HPK seharusnya alokasi belanja bantuan yang diserahkan kepada masyarakat berupa gizi seribu hari pertama kehidupan bayi porsinya paling besar dibanding lainnya.

Tetapi alokasi yang terbesar diperuntukkan bagi belanja paket meeting dalam kota. Pada output pencegahan stunting yang berhubungan erat untuk meningkatkan UHH sifatnya masih berupa pembinaan sehingga alokasi untuk belanja perjalanan sangat dominan.

Kondisi sedikit berbeda ditunjukkan pada APBN TA 2020 dimana belanja fungsi kesehatan lebih difokuskan untuk membiayai kegiatan yang outputnya berdampak langsung dalam penanganan Covid-19 seperti Alat kesehatan, Obat-obatan dan bahan medis habis pakai untuk penanggulangan Covid-19.

Realisasi belanja pemerintah pusat (APBN) melalui belanja Kementerian/Lembaga dan realisasi belanja APBD menurut fungsi kesehatan selama periode 2015 sampai dengan 2020 tidak berpengaruh signifikan terhadap umur harapan hidup di Kabupaten / Kota di Banten.

Hal ini menunjukkan bahwa belanja pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah belum menjadi faktor yang menentukan terhadap umur harapan hidup di wilayah Banten. Selain kurangnya porsi realisasi belanja fungsi kesehatan, terutama yang bersumber dari APBN, diduga belanja bidang kesehatan tidak dikhususkan secara langsung untuk pelayanan kesehatan dalam peningkatan angka harapan hidup.

Sementara itu, dua variabel kontrol yaitu jumlah fasilitas kesehatan dan pendapatan perkapita memiliki hubungan yang positif dan secara signifikan mempengaruhi variabel umur harapan hidup.

TINGGALKAN KOMENTAR

five × two =