Peran APBN Dalam Pemulihan Ekonomi Akibat Pandemi Covid-19 Pada Provinsi Banten*

Peran APBN Dalam Pemulihan Ekonomi Akibat Pandemi Covid-19 Pada Provinsi Banten*

0
BAGIKAN
Grafik Jumlah Penduduk Miskin pada Provinsi Banten, Sumber : BPS Banten

Pandemi Virus Corona atau Corona virus disease 2019 (Covid-19) yang telah melanda dunia sejak tahun 2019 tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga memengaruhi kondisi perekonomian, pendidikan, dan kehidupan sosial masyarakat termasuk Indonesia.

Disaat pandemi Covid-19 belum sepenuhnya pulih, ditambah perang Rusia-Ukraina yang mendorong resesi ekonomi global dan berdampak pada perekonomian Indonesia. Resesi ekonomi tersebut merambat dan juga melanda kota-kota di Indonesia termasuk kondisi ekonomi makro di Provinsi Banten.

Hal ini tercermin dari beberapa indikator perekonomian regional Provinsi Banten seperti pertumbuhan ekonomi yang mengalami tekanan, bertambahnya jumlah penduduk miskin serta meningkatnya indeks ketimpangan penduduk.

Berbagai kebijakan, langkah dan strategi telah dilakukan oleh Pemerintah selama tahun 2020, 2021, dan 2022 dalam mengatasi pandemi Covid-19, diantaranya melalui penanganan kesehatan, kebijakan pemberian vaksin, dan kebijakan dukungan stimulus sebagai bantalan perekonomian bagi masyarakat terdampak.

Selanjutnya dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi, Pemerintah juga telah melakukan intervensi kebijakan pemerintah lewat akselerasi belanja negara. Hal ini dilakukan mengingat ketiga komponen lain yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi (konsumsi rumah tangga, investasi, dan net impor-ekspor) mengalami penurunan, maka menjadi penting bagi pemerintah untuk mendorong belanjanya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Dalam berbagai literatur disebutkan bahwa APBN mempunyai tiga fungsi utama yaitu alokasi, distribusi dan stabilisasi. Selain itu, Pasal 3 ayat (4) UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa APBN mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

Dengan banyaknya fungsi yang dijalankan, maka kontribusi APBN dalam memberikan pertumbuhan ekonomi di daerah sangat besar. Apalagi bagi daerah yang porsi pembiayaan APBN nya sangat dominan di daerah.

APBN menjadi alat untuk menurunkan kesenjangan ekonomi-sosial agar tujuan pemerataan kesejahteraan semakin tercapai. APBN juga digunakan sebagai pedoman untuk menstabilkan perekonomian negara dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Tulisan ini mencoba untuk menggambarkan kondisi ekonomi makro Provinsi Banten dampak dari pandemi Covid-19, meliputi pertumbuhan ekonomi, inflasi, jumlah dan tingkat kemiskinan, gini rasio, nilai tukar petani, dan nilai tukar nelayan.

Kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah lewat peran APBN dalam menahan dampak Covid-19 dan untuk pemulihan ekonomi nasional pada Provinsi Banten.  Harapannya, masyarakat mendapatkan informasi dan gambaran atas kebijakan yang telah dilakukan oleh Pemerintah melalui peran APBN dalam menahan dan menangani dampak Covid-19.

Kondisi Ekonomi Makro Provinsi Banten

1. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Banten yang Mengalami Tekanan

Pandemi Covid-19 telah membuat perekonomian Indonesia terkontraksi. Pertumbuhan ekonomi mengalami tekanan baik pada pertumbuhan ekonomi Indonesia maupun Provinsi Banten. Berdasarkan data dari BPS, tergambarkan  bahwa sebelum pandemi pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten cukup tinggi dan berada di atas angka pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, pandemi Covid-19 telah menekan pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten sehingga mengalami kontraksi dan yang terdalam sebesar -7,26 % berada di bawah nasional sebesar -5,32% pada triwulan II 2020.

Ketika pandemi Covid-19 sudah mulai terkendali dan kondisi makro ekonomi mulai pulih (tahun 2021), pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten mulai menampakkan perbaikan dan tumbuh positif serta kembali di atas pertumbuhan  ekonomi nasional.

Penyebab dari menurunnya pertumbuhan ekonomi ini karena meluasnya persebaran Covid-19 baik di dalam negeri maupun luar negeri.  Dampak Covid-19 nampaknya berimbas pada semua sektor terutama pariwisata dan sektor-sektor lainnya.  Dampak pandemi Covid 19 terhadap kondisi makro Indonesia bisa dilihat dari beberapa kejadian yaitu antara lain: terjadinya PHK (Pemutusan Hubungan Kerja),  berkurangnya pendapatan dari sektor pelayanan udara, menurunnya jumlah wisatawan, serta penurunan tingkat okupansi hotel.

Penyebaran Covid 19 juga berdampak pada sektor investasi, perdagangan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) karena ketika para wisatawan berkunjung ke tempat wisata, para wisatawan tersebut akan melakukan permintaan atau pembelian oleh-oleh.

2. Inflasi Provinsi Banten Cenderung Stabil

Inflasi Provinsi Banten relative rendah bila dibandingkan dengan inflasi nasional. Sepanjang periode 2019-2022 rata-rata inflasi Provinsi Banten sebesar 0,25% lebih kecil dari rata-rata  inflasi nasional sebesar 3,56%.

Inflasi Provinsi Banten menunjukkan cukup fluktuatif pada mulai bulan Desember 2021 hingga akhir tahun 2022. Sementara capaian inflasi year on year tertinggi terjadi pada bulan  Maret 2022 sebesar 1,04% dan terendah terjadi pada bulan Agustus 2022 sebesar -1,6% (deflasi). Secara nasional, laju inflasi year on year tertinggi terjadi pada bulan September 2022 sebesar 5,95% dan terendah terjadi di bulan Agustus 2020 sebesar 1,32%.

Baca Juga :   Sejarah Paguron Jalak Banten Nusantara (Bagian II)

3. Kemiskinan Sedikit Mengalami Peningkatan

Bagi Provinsi Banten, pandemi Covid-19 selain mempengaruhi ekonomi makro juga mengakibatkan meningkatnya jumlah penduduk miskin dan persentase tingkat kemiskinan. Berdasarkan data yang sumber dari BPS sebagaimana nampak pada  Gambar 3 di bawah ini, jumlah penduduk miskin pada akhir tahun 2019 sebelum terjadinya pandemi Covid-19 sebanyak 641,42 ribu orang atau sebesar 4,94%.

Akibat adanya Covid-19, kemudian meningkat pada tahun 2020 dan puncak tertingginya pada awal tahun 2021 sebanyak 867,23 ribu orang atau 6,66%, naik sebanyak 216,22 ribu orang atau 1,72 poin. Namun demikian, akibat adanya kebijakan Pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19 jumlah penduduk miskin perlahan menunjukkan adanya penurunan. Awal tahun 2022 jumlah penduduk miskin menjadi sebanyak 814,02 ribu orang atau 6,16%, turun sebanyak 38,26 ribu orang atau 0,34 poin.

Tingkat kemiskinan tertinggi pada Provinsi Banten ada pada Kabupaten Pandegang dan Kabupaten Lebak dengan persentase tingkat kemiskinan pada tahung 2021 masing-masing sebesar 10,72% dan 10,29%, serta pada tahun 2022 sebesar 9,32% dan 8,91%. Sementara tingkat kemiskinan terendah ada pada Kota Cilegon dan Kota Tangerang Selatan dengan persentase tingkat kemiskinan pada tahung 2021 masing-masing sebesar 4,24% dan 2,57%, serta pada tahun 2022 sebesar 3,64% dan 2,50%.

Apabila dibandingkan dengan rata-rata tingkat kemiskinan Nasional, persentase tingkat kemiskinan di Provinsi Banten masih jauh di bawah persentase nasional yang secara berurutan pada tahun 2019 hingga 2022 adalah sebesar 9,41%, 9,78%, 10,14%, dan 9,54%.

4. Angka Ketimpangan Kesejahteraan di Banten di Bawah Rata-rata Nasional

Berdasarkan data BPS, komparasi antara tren Gini ratio di Provinsi Banten dan nasional  menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan di Provinsi Banten selalu lebih rendah jika dibandingkan dengan rata-rata nasional. Nilai indek Gini ratio Provinsi Banten selama periode tahun 2019 hingga tahun 2022 relatif stabil pada nilai rata-rata sebesar 0,364 dan lebih rendah dari rata-rata nasional pada nilai sebesar 0,382.

Nilai indek Gini ratio pada Maret 2022 tercatat sebesar 0,363. Angka ini sama persis jika dibandingkan dengan periode September 2021. Sementara jika dibandingkan dengan Maret 2021 tren Gini ratio juga mengalami penurunan sebesar 0,002 poin.

Peran APBN dalam Penanganan Dampak COVID-19

Pandemi Covid-19 telah memberikan pelajaran berharga berupa kesiapsiagaan dalam menghadapi kemungkinan munculnya pandemi di masa mendatang.

Berbagai langkah dan strategi Pemerintah selama tahun 2020, 2021, dan 2022 dalam mengatasi pandemi Covid-19, melalui penanganan kesehatan, kebijakan pemberian vaksin, dan kebijakan dukungan stimulus sebagai bantalan perekonomian bagi masyarakat terdampak, telah menjadikan Indonesia diakui dunia sebagai negara yang berhasil menangani pandemi Covid-19 dengan sangat baik.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berperan penting dalam menahan dampak pandemi Covid-19. Pemerintah melalui APBN berupaya keras untuk dapat mendorong ekonomi nasional mampu keluar dari jurang resesi.

Melalui berbagai alokasi belanja yang ada diharapkan dapat menunjang target pertumbuhan ekonomi sekaligus menangani kesehatan dengan lebih baik serta mengurangi dampak menurunnya kinerja dunia usaha akibat pandemi berkepanjangan. Hal tersebut karena konsumsi pemerintah melalui belanja bisa menjadi daya ungkit yang kuat, terutama saat konsumsi swasta dan rumah tangga merosot.

Oleh sebab itu, isu mengenai penyerapan belanja pemerintah saat ini harus segera diselesaikan agar dorongan bagi pemulihan ekonomi nasional dapat berjalan optimal.

Peran APBN ini berhasil menjadi instrumen countercyclical dari adanya kontraksi ekonomi.  Pada tahun 2020 pada saat Covid-19 datang, pemerintah bekerja cepat untuk merespon dengan melakukan kebijakan fiskal di masa pandemi yaitu dengan extraordinary policy dan reopening policy di tahun 2020, tetap fokus pada recovery dan reform policy di tahun 2021 dan 2022, dan tetap berkomitmen untuk melakukan fiscal consolidation pada tahun 2023.

APBN bergerak sangat dinamis mengikuti situasi pandemi dan perkembangan ekonomi serta respon kebijakan.  Seiring penurunan kinerja ekonomi karena terganggunya belanja pemulihan kesehatan dan ekonomi, Pemerintah mulai melakukan upaya pemulihan ekonomi nasional melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Tujuannya untuk mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dari sektor riil dan sektor keuangan dalam menjalankan usahanya selama pandemi Covid-19.

Melalui program PEN, Pemerintah juga berupaya untuk mengintegrasikan berbagai langkah untuk meminimalisir dampak dari Covid-19 terhadap ekonomi, baik di tingkat individu/rumah tangga hingga korporasi. Dampak ekonomi yang sangat disruptif dari Covid-19 juga harus direspon dengan langkah kebijakan yang juga luar biasa, bahkan belum pernah dilakukan sebelumnya (unprecedented).

Secara umum, terdapat 6 kebijakan utama program PEN, yakni penanganan kesehatan, perlindungan sosial, insentif bagi dunia usaha, dukungan untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah, pembiayaan korporasi, serta program sektoral Kementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Baca Juga :   Pengembang dan Kewajiban Membangun Masjid

Pemerintah daerah Indonesia mempunyai peran strategis dalam mendorong percepatan dan efektivitas pemulihan ekonomi nasional. Pemerintah membentuk 3 (tiga) kebijakan yang akan dilakukan diantaranya peningkatan konsumsi dalam negeri, peningkatan aktivitas dunia usaha serta menjaga stabilitas ekonomi dan ekpansi moneter.

Salah satu penggerak ekonomi nasional adalah konsumsi dalam negeri, semakin banyak konsumsi maka ekonomi akan mengalami kenaikan. Konsumsi memiliki peran penting terkait dengan daya beli masyarakat. Oleh sebab itu, pada tahun 2022 Pemerintah telah mengalokasi anggaran sebesar Rp455,62 triliun untuk Program PEN secara nasional, sedangkan alokasi untuk Provinsi Banten sebesar Rp738,44 miliar dalam rangka untuk mendorong konsumsi/kemampuan daya beli masyarakat.

Dana tersebut disalurkan melalui Bantuan Langsung Tunai, Kartu Pra Kerja, pembebasan listrik dan batuan – bantuan lainnya. Pemerintah daerah berusaha menggerakkan dunia usaha melalui pemberian insentif/stimulus kepada UMKM dan korporasi.

Pemerintah memberikan bantuan penundaaan angsuran dan subsidi bunga kredit perbankan, subsidi bunga melalui Kredit Usaha Rakyat dan Ultra Mikro, penjaminan modal kerja sampai Rp10 miliar dan pemberian insentif pajak misalnya Pajak Penghasilan (PPh Pasal 21) Ditanggung Pemerintah.

Dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional, Bank Indonesia menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah, menurunkan suku bunga, melakukan pembelian Surat Berharga Negara, dan stabilitas makro ekonomi dan sistem keuangan. Penurunan suku bunga guna meningkatkan likuiditas keuangan untuk mendorong aktivitas dunia usaha.

Dampak penanganan Covid-19 yang telah dilakukan oleh Pemerintah menunjukkan adanya pemuhihan ekonomi. Berdasarkan Gambar 1 tersebut di atas, pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten secara year on year pada triwulan III tahun 2022 sebesar 6,21% lebih tinggi sebesar 1,7 poin dibandingkan triwulan III tahun 2021, dan sebesar 1,19 poin dibandingkan triwulan III tahun 2019 saat sebelum terjadinya pandemi Covid-19.

Selama periode tahun 2020 hingga tahun 2022 tingkat pertumbuhan ekonomi tertinggi pada Provinsi Banten dicapai pada triwulan II tahun 2021 yaitu sebesar 8,92. Secara umum tingkat pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten pasca adanya kebijakan penanganan pandemi Covid-19 telah menunjukkan peningkatan bahwa besannya di atas rata-rata pertumbuhan nasional.

Selanjutnya dampak dari penanganan Covid-19 juga telah mulai menurunkan jumlah dan persentase penduduk miskin pada Provinsi Banten. Secara year on year jumlah penduduk miskin pada bulan Maret 2022 sebanyak 814,02 ribu lebih kecil sebanyak 53,21 ribu dibandingkan dengan bulan Maret 2021. Begitu juga dengan persentase penduduk miskin pada bulan Maret 2022 sebesar 6,16% lebih kecil sebesar 0,05 poin pada bulan yang sama tahun 2021.

Keberhasilan penanganan pandemi Covid-19 yang dilakukan Pemerintah serta dukungan stimulus yang diberikan bagi perekonomian dan masyarakat terdampak menjadi faktor penting dalam menjaga momentum pemulihan perekonomian nasional. Hal ini terlihat dari laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang masih tumbuh kuat pada angka 5,44% pada triwulan II tahun 2022, dan dengan inflasi yang masih terkendali, jauh lebih rendah dibandingkan dengan yang terjadi di negara-negara lain.

Akselerasi pemulihan ekonomi Indonesia tersebut menjadikan Indonesia menjadi salah satu negara yang tingkat perekonomiannya telah kembali ke level prapandemi sejak tahun 2021.

Munculnya pandemi covid-19 di awal tahun 2020 telah berdampak terhadap perekonomian Indonesia maupun Provinsi Banten. Dampak dari pandemi tersebut mengakibatkan pertumbuhan ekonomi mengalami tekanan, meningkatnya tingkat kesenjangan kesejahteraan masyarakat, serta meningkatkan jumlah dan persentase jumlah penduduk miskin.

Guna mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah telah melakukan langkah strategis melalui peran APBN, yaitu pengoptimalan belanja negara (G) sebagai salah satu komponen PDB untuk mempengaruhi dan meningkatkan komponen yang lain pengeluaran masyarat (C), investasi (I), dan selisih antara ekspor dan import (X-I).  Dengan demikian, peran APBN menjadi alat penting bagi pemerintah untuk membantu masyarakat di saat ekonomi memburuk melalui berbagai program.

*Nurfatoni, S.Sos., M.AP., (Kabag Umum Kanwil DJPb Banten)

TINGGALKAN KOMENTAR

18 − one =