PENINGKATAN PNBP MELALUI PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA RUSAK BERAT PADA KANWIL DITJEN...

PENINGKATAN PNBP MELALUI PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA RUSAK BERAT PADA KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BANTEN

0
BAGIKAN
Sumber: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021

Oleh : G Kristian S (Kasi PPA IB – Kanwil DJPb Provinsi Banten)

Menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lain yang sah. Pengelolaan Barang Milik Negara dilaksanakan sesuai siklus hidup aset (life cycle asset) terdiri dari  perencanaan (planning), pengadaan (acquisition), penggunaan (utilizing), dan penghentian/penghapusan (disposal).

Beberapa hal yang harus diperhatikan pengelolaan Barang Milik Negara adalah umur ekonomis dan masa manfaat aset. Secara teoritis, manfaat atas penggunaan suatu aset dibanding biayanya akan lebih optimal apabila digunakan selama umur ekonomisnya. Pada akhir masa manfaat, aset dihentikan penggunaannya untuk kemudian dihapuskan.

Penghentian penggunaan dilakukan apabila Barang Milik Negara yang tidak dapat lagi digunakan untuk mendukung kegiatan operasional kantor sehari-hari karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang semakin berkembang, rusak berat, hilang, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir. Dari aspek akuntabilitas, aset yang telah dihentikan penggunaannya akan membebani Neraca Laporan Keuangan Pemerintah karena terdapat aset yang tidak lagi memiliki manfaat ekonomi tetapi tetap dilaporkan.

Dari aspek efisiensi, terhadap aset yang telah dihentikan penggunaannya memungkinkan adanya pengeluaran biaya pemeliharaan. Selain itu, adanya aset yang dihentikan penggunaannya yang tak kunjung dihapuskan juga bertentangan dengan asas fungsionalitas dalam pengelolaan BMN.

Optimalisasi Pengelolaan BMN yang dihentikan penggunaannya dapat dilakukan melalui penghematan biaya (cost saving) dan dapat meningkatkan penerimaan negara yang dapat dihasilkan (revenue generator) dari penjualan aset yang sudah tidak digunakan. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang harus sesegera mungkin untuk melakukan pengelolaan Barang Milik Negara tersebut.

Hal tersebut perlu dilakukan selain penurunan nilai aset, penumpukan aset yang tidak digunakan berakibat pada kebutuhan ruang penyimpanan yang lebih besar. Kebutuhan ruang penyimpanan ini mengakibatkan penggunaan ruang yang seharusnya dapat digunakan untuk kepentingan lain yang lebih bermanfaat menjadi tidak dapat dilakukan sehingga menyebabkan inefisiensi dan tidak baik dari segi estetika.

Hal ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa pengelolaan BMN pada suatu institusi tidak dilakukan secara baik. Hal lain yang lebih buruk terjadi apabila tidak terdapat ruang penyimpanan yang cukup, aset-aset tersebut akan ditumpuk di luar ruangan yang berakibat kerusakan, dan penurunan nilai dan kuantitas aset yang lebih cepat.

Permasalahan lainnya yang tidak kalah pentingnya adalah manajemen sumber daya manusia, ketidakpedulian dalam pemeliharaan aset dan penatausahaan BMN yang belum maksimal  dapat di perhatikan hampir setiap tahun masalah pengelolaan Barang Milik Negara masih mendominasi.

Meskipun belum sempurna seperti yang diharapkan tetapi penataannya harus dimulai karena aset pemerintah adalah kekayaan yang harus dipelihara, diamankan dan dimanfaatkan sebaik mungkin.

Barang Milik Negara yang dihentikan penggunaannya sebenarnya masih memiliki nilai ekonomis yang dapat direalisasikan menjadi penerimaan negara/PNBP.

Pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten sejak tahun 2020 s.d 2022 Barang Milik Negara yang dihentikan penggunaannya, mempunyai nilai perolehan sebesar Rp. 3.034.764.666 dari nilai tersebut BMN yang rusak berat sudah tidak digunakan/dihentikan pengunaannya bisa menghasilkan PNBP sebesar Rp. 234.755.629,- atau sebesar 7,78% dari nilai perolehannya, belum termasuk optimalisasi dari hasil bongkaran dan arsip yang sudah tidak digunakan lagi.

Baca Juga :   Kritisme Metodologis Tekstualis Dalam Kajian Al-Qur’an

Hal ini bisa di gunakan sebagai dorongan buat kita dalam pengelolaan Barang Milik Negara yang baik, terutama siklus BMN yang terakhir, yaitu disposal.

Pemindahtanganan  adalah proses pengalihan kepemilikan BMN dari pihak satu kepada pihak lain. Pemindahtanganan   adalah  pengalihan  kepemilikan  barang  sebagai  tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal pemerintah. Bentuk pemindahtanganan meliputi :

  • Penjualan adalah proses pengalihan kepemilikan kepada pihak lain dengan menerima dan penggantian dalam bentuk uang.
  • Tukar- menukar adalah proses pengalihan kepemilikan yang dilakukan Pemerintah Pusat  dengan  Pemerintah   Daerah  atau  Pemerintah   Pusat dengan  pihak  lain  dengan  menerima  penggantian  utama  dalam  bentuk barang paling sedikit dengan nilai seimbang.
  • Hibah adalah proses pengalihan kepemilikan dari Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah atau Pemerintah Pusat dengan pihak lainnya tanpa memperoleh penggantian;
  • Penyertaan Modal Pemerintah adalah proses pengalihan kepemilikan yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/ saham negara pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.

Penjualan

Penjualan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Negara kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang. Penjualan BMN dilakukan berdasarkan pertimbangan:

  • Dalam rangka optimalisasi Barang Milik Negara yang berlebih atau idle;
  • Karena secara ekonomis lebih menguntungkan bagi negara;
  • Sebagai pelaksanaan ketentuan perundang- undangan yang berlaku.

Kadangkala dalam suatu unit pemerintahan terdapat BMN yang berlebih. Hal ini dapat saja terjadi karena adanya penciutan organisasi atau alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam kondisi seperti ini tentu BMN yang berlebih tersebut dapat dilakukan penjualan. BMN yang sudah rusak atau biaya pemeliharaannya tinggi sangat menguntungkan bagi Negara untuk dijual.

Penghapusan

Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Milik Negara dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya. Penghapusan BMN diatur dalam PMK Nomor 83/PMK.06/2016.

Penghapusan Barang Milik Negara merupakan kegiatan akhir dari pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Negara, sebagai upaya untuk membersihkan pembukuan dan laporan Barang Milik Negara dari catatan atas Barang Milik Negara yang sudah tidak berada dalam penguasaan Pengelola Barang/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dengan selalu memperhatikan asas-asas dalam pengelolaan Barang Milik Negara.

Terdapat kondisi yang melatarbelakangi penghapusan BMN. Kondisi tersebut adalah:

  • BMN yang sesuai dengan peraturan harus diserahkan kepada pengelolan barang yaitu Tanah dan bangunan idle;
  • Pengalihan status    penggunaan    dari    pengguna     barang (Kementerian/Lembaga) yang menatausahakan BMN ke pengguna barang (Kementerian/Lembaga) lain;
  • Pemindahtanganan;
  • Pemusnahan;
  • Keputusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
Baca Juga :   MENELISIK RENDAHNYA REALISASI DAK FISIK TAHAP I 2022 DI BANTEN *

Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten, sejak berdiri tahun 2002 sampai dengan sekarang telah melakukan pengelolaan aset barang milik negara, dengan melakukan perencanaan barang milik negara, pengadaan barang milik negara, penggunaan barang milik negara,hanya saja untuk penghapusan belum dilaksanakan secara optimal, sehingga satu rantai siklus pengelolaan Barang Milik Negara terhambat menyebabkan beberapa hal, antara lain :

  • Tingginya biaya pemeliharaan Barang Milik Negara;
  • Membutuhkan ruangan atau gudang yang lebih banyak;
  • Nilai Ekonomis semakin turun, akibat cuaca, iklim dan kelembaban;
  • Ruang kerja menjadi kumuh;
  • Menghambat Peremajaan dan Modernisasi BMN;
  • Penurunan produktifitas kinerja pegawai;
  • Tanggung Jawab Administrasi.

Atas dasar itulah Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten melakukan optimalisasi Pengelolaan BMN secara signifikan melalui penghapusan barang yang tidak bernilai ekonomi dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pengelolaan BMN.

Penghapusan BMN dilakukan secara efisien efektif dan akuntabel dengan cara mengidentifikasi BMN yang berupa peralatan yang rusak berat dan tidak bernialai ekonomis, hilang, susut, membuat usulan untuk pemusnahan, melaksanakan penghapusan untuk peralatan rusak berat tidak bernilai ekonomis, hilang dan tidak dapat dipindah tangankan/hibah.

Manfaat dari penghapusan BMN ini antara lain untuk mencegah dan membatasi kerugian ataupun pemborosan biaya pemeliharaan, meringankan beban kerja pelaksanaan inventaris, membebaskan ruang dari penumpukan barang dan membebaskan barang dan tanggung jawab administrasi.

Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten selama 3 (Tiga) tahun terakhir, 2020 sampai dengan 2022 telah melakukan optimalisasi barang milik negara dengan pemindahtanganan melalui penjualan Barang Milik Negara nilai total Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 290.711.184 ( Dua Ratus Sembilan Puluh Juta Tujuh Ratus Sebelas Ribu Seratus Delapan Puluh Empat Rupiah) Terbagi kedalam 3 (Tiga) Kategori antara lain : Kendaraan Operasional, BMN Rusak, Bongkaran.

Berdasarkan hasil data diatas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang dapat dihasilkan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten adalah lelang Barang Milik Negara yang sudah rusak berat dan tidak memilik nilai ekonomis lagi. Upaya peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dapat dilakukan dengan langkah – Langkah sebagai berikut :

  1. Mapping/pemetaan BMN Aset Tanah dan/atau Gedung/Bangunan yang dikelola Kementerian/Lembaga hal ini untuk mengetahui potensi PNBP.
  2. Mengukur Efektifitas Pemindahtanganan dan Pemanfaatan BMN.
  3. Intensifikasi dan Ekstensifikasi pengelolaan BMN untuk meningkatkan PNBP.
  4. Optimalisasi Pengawasan dan Pengendalian BMN.

Barang Milik Negara merupakan asset Negara yang pengelolaannya  harus  teratur  dan  dipertanggungjawabkan  sesuai  dengan  peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan aturan dan undang-undang dimana pertanggungjawabannya mulai dari sumber/input, proses yang dilakukan, sampai pada hasilnya atau output yang diperoleh.

Agar bisa dimanfaatkan bagi kelangsungan hidup bangsa dan bernegara menuju pemerintah yang baik, adil dan makmur. Undang-undang, peraturan yang mengikat dinilai sangat kompatibel guna melindungi asset Negara demi terwujudnya Good Governance.

TINGGALKAN KOMENTAR

nine + 16 =