Pengeluaran Pemerintah dan Geliat Ekonomi Daerah*

Pengeluaran Pemerintah dan Geliat Ekonomi Daerah*

0
BAGIKAN

Ramainya pusat-pusat perbelanjaan menjelang akhir tahun 2022 ini cukup menarik. Pun demikian pasar-pasar tradisional yang terus ramai dikunjungi para pembeli. Hal ini menunjukkan adanya ekonomi yang terus bergerak.

Geliat ekonomi di setiap kabupaten maupun kota dapat saja berbeda satu dengan lainnya. Hal ini dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya adalah daya beli masyarakat itu sendiri. Semakin tinggi daya beli masyarakat, maka pada umumnya kabupaten atau kota, kita sebut saja daerah, akan semakin ramai transaksi ekonominya.

Lantas kita berpikir, hal apa saja yang dapat meningkatkan daya beli masyarakat? Maka sebagai jawabannya diantaranya adalah membuka lapangan kerja, baik peningkatan kapasitas kerja maupun lapangan kerja baru.

Dengan adanya lapangan kerja, maka masyarakat memiliki pendapatan yang kemudian diterjemahkan menjadi daya beli. Semakin banyak lapangan kerja, maka semakin banyak masyarakat yang memiliki daya beli bahkan semakin banyak masyarakat yang daya belinya meningkat.

Selain itu, masyarakat yang perlu ditingkatkan daya belinya tidak hanya masyarakat perkotaan. Namun juga perlu menyasar pada masyarakat perdesaan. Sebab, banyak masyarakat desa yang daya belinya rendah diakibatkan infrastruktur yang tidak memadai.

Jalanan rusak dan sarana yang minim membuat masyarakat desa kesulitan melakukan kegiatan ekonomi.  Oleh sebab itu, pembangunan infrastruktur desa dalam waktu singkat, diprediksi akan mempengaruhi peningkatan daya beli masyarakat.

Untuk itu, diperlukan peran pemerintah melalui kucuran dana untuk mendorong terciptanya lapangan kerja, serta untuk membangun infrastruktur perdesaan. Pemerintah berupaya mendorong terbentuknya lapangan kerja baru melalui saluran Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian PUPR.

Baca Juga :   “Gerak Menggerakan, Hebat Menghebatkan” Geliat Literasi Bersama PPMN

Yakni dari kegiatan pelatihan tenaga kerja, sertifikasi tenaga kerja serta pada Kementerian PUPR yakni kegiatan yang bersifat pembangunan jalan, jembatan yang kemudian menyerap tenaga kerja. Seluruh kegiatan tersebut berdampak langsung maupun tidak langsung pada peningkatan daya beli masyarakat.

Kita dapat mengetahui bahwa pemerintah memiliki peran yang dapaat diukur diantaranya dari besaran dana APBN yang telah digelontorkan pemerintah antara lain melalui Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian PUPR, serta Dana Desa.

Realisasi APBN untuk Kemenaker, Kementerian PUPR, dan Dana Desa, Banten

No. Alokasi melalui.. Realisasi
2020 2021 2022*
1. Kementerian Naker 91.194.722.000 87.656.630.000 78.995.500.000
2. Kementerian  PUPR 1.297.854.589.000 2.260.519.919.000 1.428.103.652.000
3. Dana Desa 1.107.020.156.000 1.130.324.255.000 1.217.712.464.000

Sumber data : Aplikasi OMSPAN, *data sementara, diambil pada 27 Desember 2022

Dari data di atas, kita bisa menganalisa secara sedehana bahwa dari tahun 2020 hingga 2022, terjadi peningkatan pengeluaran pemerintah pada Kementerian PUPR serta Dana Desa.

Adapun pada Kementerian Tenaga Kerja, mengingat kegiatannya berupa pelatihan yang hadir secara fisik, maka pada masa pandemi mengalami kontraksi. Namun demikian, data tersebut menunjukkan bahwa kegiatan pelatihan tetap dilaksanakan.

Berikut beberapa kegiatan yang dilakukan Kementerian Tenaga Kerja di Wilayah Provinsi Banten yakni kegiatan Pengembangan Standardisasi Kompetensi Kerja dan Pelatihan Kerja, Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pelatihan dan Produktivitas, Peningkatan Kompetensi Instruktur dan Tenaga Kepelatihan, Pengembangan Sistem dan Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Profesi.

Sedangkan untuk Kementerian PUPR, beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan yakni Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional, Pembangunan dan Rehabilitasi Prasarana Pendidikan, Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai, Pemberdayaan Perumahan Swadaya.

Baca Juga :   Trend Pariwisata Banten

Dana Desa secara umum diberikan pemerintah pusat kepada desa dengan kriteria tertentu yang mempengaruhi besaran Dana Desa adalah jumlah penduduk, dan luasan wilayah.

Penggunaan Dana Desa diserahkan kepada masing-masing desa dengan penetapan Kepala Desa. Misal pembangunan jalan desa dari bahan cor beton, pembuatan embung, sumur, drainase, irigasi, pasar desa, membentuk BUMDes, sampai dengan merintis dibentuknya desa wisata. Salah satu kisah sukses pemanfaatan dana desa antara lain Desa Ponggok, di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.

Dengan adanya Dana Desa, diharapkan pengeluaran pemerintah akan berdampak terhadap masyarakat di perdesaan. Dan masyarakat desa diharapkan mampu memanfaatkan Dana Desa untuk kegiatan yang bersifat produktif, melibatkan banyak orang, maupun untuk kegiatan yang bergerak di bidang ekonomi.

Dengan sumber daya dana yang terkucur dari pemerintah, setiap daerah dapat mengoptimalkan pemanfaatan dan menjadikan dana tersebut sebagai katalisator pembangunan di wilayahnya. Diharapkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah dapat mendorong kegiatan ekonomi di tengah masyarakat.

Sehingga masyarakat mampu meningkatkan penghasilan, yang sekaligus meningkatkan daya beli masyarakat. Dari hal tersebut, dapat kita pahami bahwa pengeluaran pemerintah melalui kegiatan instansi secara umum, memiliki peran secara langsung maupun tidak langsung untuk meningkatkan daya beli masyarakat.

*Ditulis oleh : Luqman Wardhanu, S.E (Pegawai pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten)

TINGGALKAN KOMENTAR

11 + six =