BAGIKAN
Ahmad Irzal Fardiansyah

Oleh : Ahmad Irzal Fardiansyah (Dosen FH Universitas Lampung)

Beberapa waktu belakangan ini, kita kembali diramaikan tentang keberadaan pekerja asing yang bekerja secara ilegal di Indonesia. Pekerja tersebut bekerja  di perusahaan nasional maupun pribadi orang asing sendiri. Meskipun Presiden Joko Widodo pernah membantah tentang banyaknya pekerja asing yang masuk secara ilegal di Indonesia, namun faktanya di beberapa tempat ditemukan.

Tentu saja hal ini perlu menjadi perhatian, terutama soal legalitas para pekerja asing tersebut. Perlu diketahui bahwasannya orang asing yang masuk ke Indonesia haruslah  memiliki tujuan yang jelas. Hal itu tertuang dalam UU ketenagakerjaan tentang pekerja asing yakni Tenaga Kerja Asing merupakan Warga Negara Asing pemegang visa dengan maksud untuk bekerja di wilayah indonesia. Poin ini sudah menegaskan bahwa Tenaga Kerja/Pekerja Asing adalah orang asing yang memang bisa bekerja di wilayah Indonesia.

Beberapa kasus tertangkapnya tenaga asing yang tidak memiliki visa kerja di Indonesia, namun bekerja di Indonesia merupakan  tindak pidana, seperti yang tertuang di dalam Pasal 185 ayat (1 dan 2) UU Ketenagakerjaan.

(1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 68, Pasal 69 ayat (2), Pasal 80, Pasal 82, Pasal 90 ayat (1), Pasal 143, dan Pasal 160 ayat (4) dan ayat (7), dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.  400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan.

Beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan dalam mempekerjakan Tenaga Kerja Asing diantaranya adalah  setiap pemberi kerja yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing  wajib memiliki izin tertulis dari Menteri atau Pejabat yang ditunjuk. Yang terjadi saat ini adalah Menteri marah saat melakukan sidak langsung ke beberapa perusahaan dan ditemukan pekerja asing yang bekerja di perusaahaan tersebut. Hal ini menunjukan bahwa pekerja asing tersebut tidak memiliki izin tertulis dari Menteri atau Pejabat yang ditunjuk.

Sesuai UU Ketenagakerjaan, ini adalah tindak pidana. Pemerintah dan penegak hukum hendaknya tidak mengambil sikap permisive dalam hal ini, misalnya hanya sekedar memulangkan pekerja asing yang bermasalah tanpa memberi reaksi terhadap pihak yang mendatangkan ataupun mempekerjakan.

Baca Juga :   Perubahan Itu Kemajuan dan Bukan Hambatan

Harus juga ditempuh penegakan hukum sesuai dengan ketentuan yang ada, yakni dengan memberikan sanksi pidana bagi pihak yang mempekerjakan pekerja asing tanpa izin tertulis dari Menteri atau Pejabat yang ditunjuk, atau yang juga melanggar ketentuan yang lain.  Kemudian, di dalam UU Ketenagakerjaan juga disebutkan tentang Tenaga Kerja Asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu.  Klausul ini merupakan penegasan bahwasannya Tenaga Kerja Asing yang dipekerjakan adalah yang memiliki keahlian tertentu.

Bila saat ini banyak ditemukan Tenaga Kerja Asing yang tidak memiliki keahlian bekerja di Indonesia, tentu perlu ditelusuri dengan cermat, bagaimana para Tenaga Kerja Asing tersebut dapat masuk ke Indonesia.

Mungkin bisa dilihat kebelakang peristiwa “salah landing” nya salah satu maskapai penerbangan atau kebijakan bebas visa pada negara-negara tertentu. Itu semua menjadi penyebab dari masuk dan menyebarnya Tenaga Kerja Asing ke beberapa wilayah di Indonesia.

Untuk mensikapi hal  itu semua, pemerintah harusnya tetap konsisten dan sungguh-sungguh dalam menegakan hukum. Jangan sampai masalah tenaga kerja asing ilegal menjadi preseden buruk bagi pemerintah, dimana bangsa indonesia sendiri masih banyak yang membutuhkan pekerjaan.

Bila ditemukan banyak pelanggaran ketentuan tentang Tenaga Kerja Asing, tentunya dapat melukai perasaan masyarakat Indonesia yang banyak belum sejahtera. Terlebih lagi bila benar para Tenaga Kerja Asing justru digaji lebih besar dari tenaga kerja dalam negeri, padahal mereka tidak punya keahlian.

Evaluasi sangat penting dilakukan di dalam masalah ini, terutama kebijakan bebas visa bagi negara tertentu yang banyak warga nya datang ke Indonesia dengan menyalahi izin kunjungan. Pemerintah juga hendaknya sensitif dengan hal ini.

Adanya Tenaga Kerja Asing juga merupakan potensi negara untuk mendapatkan penerimaan negara bukan pajak dari kementerian tenaga kerja, yang mana terdapat klausul negara mendapat kompensasi terhadap penggunaan Tenaga Kerja Asing. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2012 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Artinya, bila semua perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing mendapat izin dari pemerintah (legal), maka tidak akan ada kompensasi bagi pemerintah yang hilang. Bila ilegal, berarti terdapat kebocoran pendapatan negara dari sektor ini.

Baca Juga :   Beragama secara Humanis, Radikalis, atau Liberalis

Banyak prosedur juga yang dilanggar bila perusahaan mempekerjakan Tenaga Kerja Asing secara ilegal. Diantaranya adalah rencana penggunaan Tenaga Kerja Asing yang wajib dilampirkan oleh perusahaan yang hendak mempekerjakan Tenaga Kerja Asing. Rencana ini dipergunakan untuk mendapatkan izin mempekerjakan Tenaga Kerja Asing. Prosedur ini juga dilanggar, jika perusahaan mempekerjakan Tenaga Kerja Asing secara ilegal.

Rencana penggunaan Tenaga Kerja Asing menjelaskan alasan mengapa perlunya Tenaga Kerja Asing dipekerjakan. Dengan adanya alasan mempekerjakan, tentunya masyarakat akan lebih rasional menilai keberadaan Tenaga Kerja Asing.

Dengan temuan-temuan yang ada, artinya sudah banyak hal yang dilanggar baik oleh perusahaan pemberi Kerja Tenaga Asing secara ilegal, maupun orang asing sendiri yang menyalahi izin kedatangan di Indonesia. Pemerintah tidak perlu ragu lagi dalam mendorong penegak hukum untuk memberikan sanksi bagi perusahaan yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing secara ilegal ataupun pribadi orang asing yang nyalahi izin kedatangan untuk bekerja.

Hal lain yang merugikan bangsa Indonesia adalah bila  pekerja asing tidak hanya masuk secara ilegal, namun ternyata memiliki misi khusus seperti mengeruk Sumber Daya Alam (SDA) milik Indonesia yang kemudian dijualbelikan untuk keuntungannya sendiri, ataupun juga membawa obat-obatan terlarang yang dapat merusak generasi Bangsa. Pemerintah mesti mengambil sikap tegas dan meminta aparat penegak hukum untuk lebih intensif dalam menjaga agar tidak masuk orang asing secara ilegal.

Pemerintah harus tegas pula dalam mengevaluasi kebijakan mempermudah visa, yang cenderung melahirkan banyak orang asing datang ke Indonesia yang kemudian menyalahi izinnya. Terutama kepada negara-negara yang warganya banyak melakukan pelanggaran. Pemerintah berhak memberikan ketegasan kepada negara yang banyak warga negaranya masuk secara ilegal ke Indonesia, apalagi ditemukan telah mengeruk banyak sumber daya di Indonesia.

 

Editor : Fitra Nugraha

TINGGALKAN KOMENTAR

5 × 4 =