Pemanfaatan Barang Milik Negara Untuk Meningkatkan PNBP*

Pemanfaatan Barang Milik Negara Untuk Meningkatkan PNBP*

0
BAGIKAN
Foto : DJKN

Barang Milik Negara (BMN) merupakan bagian dari kekayaan negara sebagaimana ditegaskan dalam UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa salah satu ruang lingkup keuangan negara adalah mengatur mengenai kekayaan negara.

Kekayaan negara dapat diartikan sebagai semua bentuk kekayaan hayati dan non hayati berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dikuasai dan/atau dimiliki negara. Subyek kekayaan Negara yang dikuasai berupa kekayaan Negara potensial yang terbagi atas sektor-sektor agrarian/pertanahan, pertanian, perkebunan, kehutanan, pertambangan, mineral, dan batubara, minyak dan gas bumi, kelautan dan perikanan, sumber daya air, udara dan antariksa, energi, panas bumi, kekayaan Negara lainnya. Diatur di dalam Undang-undang sektoral.

Menteri keuangan sebagai pengelola fiskal dan menteri/pimpinan lembaga sebagai pengelola sektoral. Subyek kekayaan Negara yang dimiliki berupa barang milik Negara/daerah yaitu barang berwujud, barang tidak berwujud, barang bergerak, barang tidak bergerak yang berasal dari pembelian atau perolehan atas beban APBN/D dan perolehan lainnya yang sah.

Menteri keuangan sebagai pengelola barang milik Negara dan gubernur/bupati/walikota sebagai pengelola barang milik daerah dan menteri/pimpinan lembaga sebagai pengguna barang milik Negara dan barang/daerah. Subyek kekayaan Negara yang dipisahkan berupa penyertaan modal Negara pada BUMN/D, penyertaan modal pemda pada BUMN/D, kekayaan Negara pada Badan Hukum lainnya, dan kekayaan Negara pada lembaga internasional.

Menteri keuangan sebagai wakil pemerintah pusat dalam kepemilikan kekayaan Negara daerah dan menteri BUMN sebagai kuasa pemegang saham BUMN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah  Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Sedangkan barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Pemerintah mencatat total aset negara hingga akhir 2021 mencapai Rp11.454 triliun. Aset ini naik Rp355,3 triliun dibandingkan akhir 2020 yang mencapai Rp11.098,67 triliun.

Pemerintah melaporkan posisi keuangan per 31 Desember 2021 yakni total aset senilai Rp11.454,67 triliun,meningkat 3 persen dibandingkan posisi 31 Desember 2020
Dengan jumlah asset yang begitu besar maka diharapkan pengelolaan BMN yang baik sebagai bagian dari pengelolaan aset negara diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi negara dalam pembangunan nasional, namun di dalam praktik seringkali kita jumpai tanah, gedung, bangunan, rumah negara yang tidak terawat sehingga tidak berfungsi dan memberikan manfaat sebagaimana mestinya.

Hal ini mungkin disebabkan  beberapa faktor seperti usia aset, bencana alam, konflik kepemilikan, perubahan kebutuhan organisasi dan sebagainya.

Sumber pendapatan negara untuk menyokong belanja negara selama ini terdiri dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan penerimaan hibah. Ketiga sumber pendapatan negara tersebut digunakan untuk membiayai belanja negara, namun pada kenyataannya anggaran belanja negara lebih besar dibandingkan dengan pendapatan negara sehingga mengakibatkan defisit anggaran,  Untuk menutup defisit anggaran dimaksud pemerintah melakukan dengan cara hutang.

Apabila defisit anggaran tersebut tidak ditutup dengan hutang maka belanja negara harus dibatasi sehingga program-program pembangunan yang direncanakan pemerintah tidak dapat berjalan sesuai rencana semula dan akan berpengaruh pada melambatnya pertumbahan ekonomi.

Sumber pendapatan negara yang pertama adalah Penerimaan Pajak. Menteri Keuangan dalam melaksanakan tugas pemungutan pendapatan negara melimpahkan kewenangan pemungutan pajak ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Penerimaan pajak dibagi menjadi dua menurut kewenangannya, yaitu pajak pusat dan pajak daerah.

Pajak pusat adalah jenis pajak yang dipungut dan dikelola pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sedangkan pajak daerah adalah jenis pajak yang dipungut dan dikelola pemerintah daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah atau instansi terkait pada provinsi/kota/kabubaten. Penerimaan pajak yang menjadi kewenangan  pemerintah pusat antara lain Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai dan lain sebagainya.

Baca Juga :   Menganggur di Pusat Industri Indonesia

Selain jenis-jenis pajak pusat di atas, penerimaan pajak ini masih ditambah dengan penerimaan dari kepabeanan dan cukai. Pemungutan bea dan cukai menjadi wewenang Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Sumber pendapatan negara yang kedua adalah pendapatan yang berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Hal-hal mengenai penerimaan negara bukan pajak (PNBP) telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Menurut undang-undang tersebut, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) adalah pungutan yang dibayar orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung ataupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.

Artinya penerimaan negara bukan pajak (PNBP) adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang asalnya bukan dari penerimaan perpajakan. Pemungutan PNBP ini dilakukan oleh instansi pengelola PNBP kementerian/lembaga dan berfungsi sebagai bendahara umum negara. Pungutan PNBP terdiri dari :

  1. Penerimaan Sumber Daya Alam, Penerimaan ini terdiri dari penerimaan SDA minyak dan gas (migas) dan nonmigas.
  2. Kekayaan negara yang dipisahkan, Penerimaan ini berasal dari keuntungan yang dibukukan BUMN.
  3. PNBP lainnya, Penerimaan ini diperoleh dengan memanfaatkan Barang Milik Negara (BMN), seperti aset hingga sewa tanah dan bangunan.
  4. Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU), Penerimaan ini dapat dari hasil penyediaan layanan berupa penyediaan barang, jasa, hingga pelayanan administratif.

Sumber pendapatan negara yang ketiga adalah pendapatan yang berasal dari Hibah. Penerimaan Hibah adalah semua penerimaan negara, baik devisa dan/atau devisa yang dirupiahkan, rupiah, jasa, dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali dan yang tidak mengikat, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

Ada sejumlah tujuan dari penerimaan hibah ini, yaitu untuk mendukung program pembangunan nasional dan mendukung penanggulangan bencana alam hingga bantuan kemanusiaan. Itulah kenapa hibah yang diterima Pemerintah dimasukkan dalam APBN.

Menurut PP 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Barang Milik Negara atau disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah, yang meliputi :

  1. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis.
  2. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak.
  3. barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  4. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah meliputi Perencanaan Kebutuhan dan penganggaran, Pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Pengamanan dan pemeliharaan, Penilaian, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Penghapusan, Penatausahaan, Pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Barang Milik Negara merupakan aset negara yang pengelolaannya harus teratur dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan aturan dan undang-undang dimana pertanggungjawabannya mulai dari sumber/input, proses yang dilakukan, sampai pada hasilnya atau output yang diperoleh.

Maksud dari pemanfaatan BMN adalah pendayagunaan BMN yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga dan/atau optimalisasi BMN dengan tidak mengubah status kepemilikan. Optimalisasi pengelolaan BMN merupakan proses kerja dalam manajemen aset yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh aset tersebut sehingga dapat memberikan manfaat bagi kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara menuju pemerintah yang baik, adil dan makmur.

Baca Juga :   Raport Merah Setahun Covid-19: Dampak Positif dan Negatif Pandemi Covid-19 Terhadap Lingkungan

Prinsip umum dalam melaksanakan Pemanfaatan BMN adalah dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan negara, memperhatikan kepentingan negara dan kepentingan umum, tidak mengubah status kepemilikan BMN, telah ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang/Pengguna Barang, Biaya pemeliharaan dan pengamanan BMN serta biaya pelaksanaan yang berkaitan dengan Pemanfaatan BMN dibebankan pada mitra Pemanfaatan, Penerimaan negara dari Pemanfaatan BMN merupakan penerimaan negara yang wajib disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Negara, dan BMN yang menjadi objek pemanfaatan dilarang dijaminkan atau digadaikan.

Bentuk pemanfaatan barang milik negara dapat berupa :

  1. Sewa, adalah pemanfaatan BMN oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
  2. Pinjam Pakai, adalah penyerahan penggunaan barang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada pengelola barang/pengguna barang.
  3. Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), adalah pendayagunaan BMN oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan negara bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya.
  4. Bangun Guna Serah (BGS), adalah pemanfaatan BMN berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
  5. Bangun Serah Guna (BSG), adalah pemanfaatan BMN berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
  6. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI), adalah kerja sama antara pemerintah dan badan usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian pemanfaatan BMN diatas, perlu adanya kreativitas para pengelola BMN untuk mengoptimalkan BMN yang idle yang tidak digunakan untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga sehingga dapat meningkatkan pendapatan negara dilakukan dengan terarah dan komprehensif.

Selain itu dibutuhkan pula peran serta masyarakat untuk ikut memberikan informasi atas keberadaan BMN idle kepada pengelola BMN sehingga berdasarkan informasi dari masyarakat maupun pengawasan dan pemantauan yang dilakukan secara berkala,  pengelola BMN berkewajiban untuk segera mengelola BMN yang idle tersebut menjadi lebih berguna dan bermanfaat.

Sewa merupakan salah satu bentuk pemanfaatan BMN yag paling mudah pelaksanaannya disamping bentuk pemanfaatan lainnya seperti Pinjam Pakai, Kerjasama Pemanfaatan, Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna, dan Kerjasama Penyediaan Infrastruktur.

Sewa bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan BMN yang tidak digunakan untuk pelaksanaan tugas fungsi dan mencegah penggunaan BMN oleh pihak lain secara tidak sah disamping tentunya menghasilkan penerimaan bagi negara dari imbalan yang dibayarkan oleh penyewa.

Secara prinsip semua Barang Milik Negara dapat disewakan sepanjang tidak merugikan negara dan tidak menganggu pelaksanaan tugas operasional suatu instansi. Penyewaan dapat dilakukan terhadap sebagian maupun keseluruhan BMN yang ada.  Pihak calon penyewa bisa dari mana saja baik itu perorangan, koperasi maupun badan hukum.

Hal ini membuka peluang bagi masyarakat dan pelaku usaha kecil dan menengah untuk mengembangkan usahanya dengan menyewa bagian BMN yang ada.

Beberapa contoh kegiatan sewa BMN dalam bentuk sewa ruang aula perkantoran yang dapat digunakan sebagai tempat resepsi perkawinan, sebagian tanah digunakan untuk pendirian ATM, sewa gedung untuk perkantoran, sewa kantin maupun koperasi, sewa sarana olahraga dan lain sebagainya, sehinga hasil dari pemanfaatan BMN dimaksud dapat menambah penerimaan negara dari sektor PNBP.

*Penulis : Suranto (Kanwil DJPB Banten)

TINGGALKAN KOMENTAR

4 × 5 =