Pak Harto dan Perdebatan Gelar Pahlawan

Pak Harto dan Perdebatan Gelar Pahlawan

0
BAGIKAN

Banteninfo.com (opini)- Akhir-akhir ini terus tersiar kabar mengenai perdebatan pada Pak Harto dalam pemberian gelar pahlawan. Dalam sebuah acara di televise seperti, Mata Najwa: MetroTvdan Indonesia Lawyers Club: Tv One melakukan perdebatan-perdebatan yang dilakukan oleh para politisi untuk menggambarkan Pro dan Kontra terhadap pemberian gelar Pahlawan Nasional.

Berbicara Pak Harto berarti kita berbicara masalah Orde Baru, masa yang penuh dengan kontroversi, tetapi terus menjadi bahan pembicaran dari masa ke masa. Ini menujukan bahwa eksistensi masa ORBA sangat membumi. Entah apa yang dilihat, mungkin karena kebijakannya yang sangat otodidak atau prestasi-prestasi yang pernah didapatkan. Kepemimpinan yang otodidak sangat melekat pada jiwa Pak Harto, kebijakan-kebijakan yang membuat rakyat tidak bebas berekpresi sangat menyulitkan adanya sebuah demokrasi, bahkan bagi setiap rakyat yang mengeluarkan perkataan kritik pada kepemerintahan langsung ditangkap oleh intel-intel tanpa ada yang mengetahui.

Disisi lain prestasi yang didapat sangat mendunia seperti kekuatan militer yang sangat ditakuti, keberhasilan program REPELITA (Rencana Pembangunan Lima Tahun) dan kehidupan ekonomi yang mulai membaik pasca Orde Lama. Adakah kelayakan member gelar pahlawan pada bapak Orde Baru?

Baca Juga :   Pesan Lestari

Para politisi yang terbagiatas pro dan kontra tak lepas dari dualism kubu KMP (Koalisi Merah Putih): GERINDRA (Gerakan Indonesia Raya) yang cenderung Pro dan KIH (Koalisi Indonesia Hebat): PDI-P (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) yang cenderung Kontra, menjadikan perdebatan ini semakin memanas. Kelompok yang pro terus memberikan kelebihan-kelebihan tentang Pak Harto, dan sebaliknya kelompok kontra terus melontarkan kebijakan-kebijakan yang sangat tak bermoral dilakukan oleh Pak Harto.

Menurut sejumlah politisi, seperti Fadli Zon yang mendukung direalisasikannya gelar pahlawan pada Pak Harto, “waktu itu Indonesia dinyatakan tidak adalagi karena agresivitas militer Belanda, ada peran Pak Harto disitu, namun hal tersebut ditanggapi berbeda dengan Hendardi, dia mengatakan “butuk klarifikasi atau sejumlah kasus diantaranya dugaan pelanggaran HAM, korupsi, serta upaya penggulingan Presiden Soekarno”

Baca Juga :   Self Management Adalah Kunci Utama Sukses Berkarir Oleh Renaldi Febriansyah

Asumsi-asumsi dari dua kubu tak mengahasilkan ide apapun, bahkan hanya menimbulkan kebingungan pada masyarakat yang menyaksikan. Padahal hemat saya melihat tak adanya perdebatan dari kalangan para pegawai pemerintahan, mereka hanya tenang-tenang saja tapa menyibukan pemikiranya, apakah harus memberikan gelar pahlawan atau tidak. Permasalahan ini memunjukan, hanya dijadikan sebagai permainan politik yang dilakukan sejumlah politisi, mereka mengaung-ngaung dengan rasa tanpa dosa, agar mendapatkan empati dari masyarakat untuk kepentingan dirinya dan kelompoknya.

Jika permasalahan ini membingungkan, iya atau tidaknya memberikan gelar pahlawan nasional pada Pak Harto, mengapa tak dilakukan voting oleh rakyat Indonesia, seperti PEMILU? Dengan ini kontroversi akan menjadi real, masyarakat akan ikutan di dalam memberikan atau tidak gelar pahlawan tak hanya politisi. Kepentingan-kepentingan para politisi akan berakhir dan tak ada lagi masyarakat yang hanya mendengarkan celotehan politisi.

A. Humaeni Rizki

[ Mahasiswa UIN Jakarta/Aktifis HMB]

TINGGALKAN KOMENTAR

5 × 1 =