MUI Pusat dan JPRMI Banten Kecam Pelanggaran HAM Suku Uyghur oleh Pemerintah...

MUI Pusat dan JPRMI Banten Kecam Pelanggaran HAM Suku Uyghur oleh Pemerintah Tiongkok

0
BAGIKAN
Foto  : kabarmakkah.com
Foto : kabarmakkah.com

 

Jakarta, (17/12/2018). Ketua Pertimbangan MUI Pusat Din Syamsuddin mengecam pemerintahan Tiongkok yang menindas dan melarang hak-hak sipil kaum minoritas Muslim Uyghur.

“Muslim Uyghur adalah minoritas di negara Tiongkok, dimana pemerintahannya mesti memberikan hak-hak kebebasan untuk beragama,” tegas Din Syamsuddin Ketua Pertimbangan MUI Pusat kepada banteninfo.com (17/12/2018).

Din menegaskan, pemerintah Indonesia mesti pro aktif dalam hal tertindasnya minoritas Uyghur ini. Sebagai negara Islam mayoritas di dunia, pemerintah Indonesia harus mengecam dan bersikap tegas serta memberikan bantuan, sebagai representasi rakyat Indonesia.

Mantan Ketua Umum Muhammadiyah ini juga menghimbau, kepada seluruh umat Islam dunia untuk memberikan bantuannya terhadap minoritas muslim Uyghur.

Seperti diberitakan media massa internasional dan viral di sosial media, pemerintahan komunis Tiongkok sudah bertindak melanggar Hak Asasi Manusia. Tiongkok melarang minoritas Uyghur untuk menjalankan ibadah sebagai seorang muslim.

Baca Juga :   TK Kemala Bhayangkari 23 Kota Bandar Lampung Terima Bantuan dari YKB Daerah Lampung

Menurut Din, Penindasan ini merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Hukum Internasional. Organisasi Islam Dunia yang tergabung dalam OKI harus bersikap dan bertindak cepat.

Dihubungi secara terpisah, Anggota Forum Persatuan Ulama Banten (FPUB) Ust. Juheni M Rois, mengatakan bahwa muslim Uyghur dalam bahaya, maka Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia wajib mengambil peran.

Ust. Juheni meminta pemerintah untuk membuat nota keberatan kepada pemerintah Tiongkok atas pelanggaran HAM yang terjadi.

Ketua Jaringan Pemuda Remaja Masjid (JPRMI) Banten Nidi Sarmidzi, menganggap pemerintah Indonesia lambat bereaksi terhadap kezaliman ini.

“Pemerintah harus tegas menyikapi ini, kalau perlu panggil Dubes Tiongkok,” tegasnya.

Nidi menilai, umat Islam Indonesia menaruh harapan besar kepada pemerintah, agar bersuara lantang menentang penindasan kepada minoritas Uyghur.

Baca Juga :   Ini Pesan Bang Iwant Kornas SPEED terhadap Penyebaran Covid-19

 

EditorĀ  : Jemmy

TINGGALKAN KOMENTAR

3 × 2 =