MENELISIK RENDAHNYA REALISASI DAK FISIK TAHAP I 2022 DI...

MENELISIK RENDAHNYA REALISASI DAK FISIK TAHAP I 2022 DI BANTEN *

0
BAGIKAN

Dana Alokasi Khusus Fisik  adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Sejak diberlakukannya PMK 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa (DFDD) seluruh Indonesia yang sebelumnya terpusat di Jakarta, sejak tahun 2017 dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Realisasi Penyaluran DAK Fisik pada KPPN Lingkup Kanwil DJPb Prov. BANTEN yang masih rendah pada Tahap I dari Februari sampai Juli Tahun 2022. Data dari OMSPAN diperoleh  sebagai berikut :

Dari data tabel diatas Realisasi penyaluran DAK Fisik pada KPPN Lingkup Kanwil DJPb. Prov.  Banten masih di bawah target yang di tentukan , dimana target secara keseluruhan pada Tahap I adalah 25% dari Pagu Alokasi .Penyaluran DAK Fisik dilaksanakan sesuai dengan PMK No. 130/PMK.07/2019 tentang pengelolaan DAK Fisik.

Berdasarkan Perpres nomor 123 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik TA 2021, pada tahun 2021 terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu : .

  1. DAK Fisik Reguler
  2. DAK Fisik Penugasan

Mekanisme penyaluran DAK Fisik per bidang/subbidang TA 2021 masih sama dengan sebelumnya yaitu secara bertahap, sekaligus, dan campuran. Penyaluran bertahap juga masih dilakukan dalam 3 (tiga) tahap. Yang baru dalam penyaluran DAK Fisik di TA 2021 adalah keterlibatan peran APIP daerah dari sebelumnya setelah penyaluran DAK Fisik dilaksanakan, tetapi di 2021 reviu APIP menjadi syarat sebelum dilakukan penyaluran.

Pagu DAK Fisik tahun 2022 mencapai Rp639,31 miliar dengan realisasi pada tahap I sebesar Rp48,82 miliar.

1. Pagu Bidang, dan Nilai Kontrak

Pagu dana DAK Fisik di Provinsi Banten tahun 2022 sebesar Rp639.313.468.000,- dengan nilai Rencana Kerja Rp634.193.405.296,- dan Nilai Kontrak sebesar Rp584.314.953.283. Data tersebut di ambil dari OMSPAN.

2. Penyaluran DAK Fisik pada masing-masing Pemda

Sampai dengan periode Tahap I antara bulan Februari s.d Juli  tahun anggaran 2022, Pemda Kabupaten Tanggerang dan Kab. Serang belum ada Realisasi DAK Fisik Kab. Pandeglang merupakan penyerap DAK Fisik tertinggi mencapai 15,20  persen dari total pagunya atau sebesar Rp276,52 miliar.

Baca Juga :   Kotak Kosong, Pragmatisme Partai Politik dan Ancaman Demokrasi

3. Bidang dengan Penyaluran Tertinggi dan terendah

Bidang Jalan dengan Sub Bidang Jalan Reguler merupakan Bidang dengan penyerapan yang paling tinggi dari Kab. Pandeglang yaitu sebesar  50,8%   dengan Nilai realisasi sebsar Rp15,98 miliar dari Pagu sebesar Rp31,45 miliar.

Agar alokasi yang besar tersebut dapat tersalurkan lebih efisien, good governance, dan terverifikasi dengan lebih baik, maka dilakukan perubahan kebijakan dalam proses penyaluran transfer ke daerah untuk DAK Fisik, Dana Desa dan Dana BOS.

Terbitnya Peraturan Menteri Keuangan nomor: 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa dan PMK-09/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas PMK nomor

48/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan DAK Non Fisik menjadi dasar terlibatnya hampir seluruh KPPN se-Indonesia dalam pengelolaan DAK Fisik, Dana Desa dan Dana BOS

Tujuan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melalui KPPN antara lain:

a. Proses verifikasi yang lebih baik.

Memastikan pelaksanaan DAK Fisik, Dana Desa dan Dana BOS sesuai dengan target ouput yang direncanakan melalui proses verifikasi administrasi dan proses verifikasi output oleh wakil Kementerian Keuangan yang secara langsung berada dekat dengan lokasi di daerah yaitu oleh KPPN.

b.Efisiensi proses penyaluran,

Dimana dana DAK Fisik, Dana Desa dan Dana BOS akan disalurkan setelah beberapa laporan dipenuhi oleh Pemerintah Daerah.

  • Pemda menyampaikan laporan cukup ke KPPN setempat dan tidak perlu ke DJPK yang lokasinya di Jakarta sehingga mengurangi biaya perjalanan dinas Pemda.
  • Proses verifikasi laporan diharapkan lebih cepat dan        mengurangi resiko keterlambatan penyampaian laporan.

Verifikasi atas laporan penyerapan dan capaian output  dapat dipantau secara langsung oleh KPPN setempat.

c. Meningkatkan Good Governance

Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten melakukan pemantauan dan evaluasi berdasarkan hasil Pemantauan dan Evaluasi yang dilakukan oleh KPPN selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Penyaluran DAK Fisik adalah melakukan Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan untuk menjawab pertanyaan sebagai berikut :

  • Bagaimana kinerja penyaluran DAK Fisik, Dana Desa dan Dana BOS di Provinsi Banten pada Semester I Tahun Anggaran 2022.
  • Apakah terdapat permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan penyaluran DAKFisik, Dana Desa dan Dana BOS pada Semester I Tahun Anggaran 2022
Baca Juga :   Sultan Ageng Tirtayasa, "Bapak" Sultan Pembangunan Kesultanan Banten.

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan yang ada maka dapat diambil kesimpulan   sebagai berikut :

a. Sistem proses

  • Aplikasi SIPD belum terkoneksi dengan SIRUP.

Hal ini menyebakan dibutuhkannya waktu yang cukup lama dalam penginputan  data kontrak pengadaan fisik/ jasa pada SIPD karena dilakukan secara manual maka keakuratan data pun akan menjadi taruhan. Hal ini seharusnya menjadi bahan masukan untuk LKPP selaku instansi yang bertanggung jawab atas Pengadaan barang maupun jasa.

  • Perlunya Kodifikasi pada aplikasi SIPD

Pada penyusunan rencana kegiatan Pihak pelaksana telah mencantumkan jenis barang yang akan dibeli, akan tetapi pada saat pelaksaan kegiatan barang yang dibutuhkan tersebut tidak tersedia di e-katalog. Hal ini sering kali terjadi khususnya untuk pembelian alkes. Sebagian besar kontrak yang menggunakan e-katalog belum ditandatangani karena menunggu barang tersebut muncul di e-katalog. Namun saat harga telah muncul, seringkali harga tidak sesuai dengan perkiraan sehingga membutuhan perbaikan yang akan berimbas pada terlambatnya penginputan data kontrak.

b   Sumber Daya Manusia

  • Terbatasnya jumlah SDM yang dapat melaksanakan kegiatan yang bersumber dari DAK Fisik karena banyak program/ kegiatan yang harus dilaksanakan oleh OPD. Kegiatan tersebut berasal dari internal Pemda, Pemerintah Provinsi dan Kementerian/Lembaga.
  • Wanprestasi berupa pemutusan kontrak karena penyedia barang/jasa
  • Masih terdapat pemenang lelang tidak memahami aturan pembayaran atas kegiatan yang telah mereka kerjakan.

c    Regulasi.

Petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan yang terlambat diterbitkan oleh K/L terkait sehingga Pemda juga terlambat melaksanakan kegiatan.

d    Situasi Pandemi

Pada  saat pandemi Covid-19 harus menunggu kebijakan dari Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Teknis dalam penyusunan Rencana Kegiatan DAK Fisik Bidang Kesehatan Subbidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.

*Sri Hero Priyanto

TINGGALKAN KOMENTAR

seventeen − 14 =