Memahami Putusan MA Tentang Calon Legislatif Mantan Koruptor

Memahami Putusan MA Tentang Calon Legislatif Mantan Koruptor

0
BAGIKAN
Foto: Ahmad Irzal Fardiansyah

oleh Ahmad Irzal Fardiansyah (Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung)

Keluarnya putusan Mahkamah Agung (MA) tentang pembatalan terhadap peraturan KPU (PKPU) tentang pelarangan menjadi calon anggota legislatif bagi mantan koruptor perlu disikapi dengan seimbang. Putusan tersebut memang terlihat secara kasat mata seakan MA membolehkan mantan koruptor menjadi calon anggota legislatif. Akan tetapi, MA dalam putusannya menuangkan hal-hal yang bersifat sangat yuridis. Untuk menelaah masalah ini, perlu didudukan terlebih dahulu persoalan kewenangan KPU mengeluarkan PKPU tentang larangan mantan koruptor menjadi calon anggota legislatif.

Pada dasarnya, KPU tidak memiliki kewenangan membuat keputusan yang sifatnya mengikat keluar, karena KPU adalah lembaga pelaksana pemilu, yang terikat di dalam UU Pemilu. Pada saat KPU mengeluarkan PKPU tentang larangan mantan koruptor, Bandar narkoba dan pelaku kejahatan seksual pada anak untuk menjadi calon anggota legislatif, sudah dapat diduga bahwa peraturan tersebut tidak berdasar dan lemah, sehingga bila digugat tidak memiliki landasan yang kuat untuk dipertahankan secara yuridis. KPU hanya diberi tugas oleh UU Pemilu untuk menyelenggarakan pemilu yang bebas, jujur,adil, dan berwibawa. Kalaupun mengeluarkan peraturan, maka peraturan tersebut untuk mempermudah kerja KPU dalam melaksanakan pemilu, tidak untuk memberikan pengaturan lain di luar organisasi KPU.

Di dalam Pasal 240 UU Nomor  7 Tahun 2017 tentang Pemilu, syarat seseorang yang hendak mencalonkan diri menjadi calon anggota legislatif adalah tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.

Baca Juga :   Napak Tilas Jejak Kegemilangan Kesultanan Banten 1526 – 1682

Bila diperhatikan seksama, terdapat dua makna dari ketentuan tersebut, pertama disebutkan tidak pernah dipidana penjara selama 5 tahun atau lebih dan kedua caleg mantan koruptor bersedia secara terbuka dan jujur bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana. Selain itu, dapat dimaknai juga dengan meskipun caleg mantan koruptor tersebut pernah dihukum lebih dari 5 tahun, namun tetap dapat mencalonkan bila yang bersangkutan jujur dan membuat pengumuman kepada publik.

Terlepas dari pemaknaan diatas, yang mana penjelasan UU tidak menjelaskannya, mengumumkan kepada publik tentang kejahatan yang pernah dilakukan tentu bukanlah hal yang mudah, karena berkaitan dengan harga diri dan kredibilitas. Jadi bila seseorang mempunyai keberanian tersebut, maka harus tetap diapresiasi dengan positif. Akan tetapi KPU mengeluarkan Peraturan KPU yang bertentangan dengan ketentuan diatasnya, UU Pemilu, yakni mempersempit seseorang untuk menjadi calon anggota legislatif dengan menyebutkan syarat bahwa mantan koruptor, bandar narkoba, dan pelaku kejahatan seksual anak tidak oleh menjadi calon. Bertentangan karena di dalam UU Pemilu tidak menyebutkan syarat-syarat yang ditambahkan oleh KPU.

Peraturan KPU tersebut bertentangan dengan prinsip lex superior derogate legi inferior, artinya suatu peraturan tidak boleh bertentang dengan peraturan diatasnya. Idealnya, bila KPU ingin melarang mantan koruptor mencalonkan diri, maka hendaknya mengusulkan kepada pembuat UU untuk merevisi UU Pemilu, agar mengganti ketentuan tentang bolehnya caleg mantan koruptor maju mencalonkan diri kembali, menjadi tidak boleh.

Kejanggalan lainnya yang saat ini muncul dari KPU adalah, KPU berniat untuk mengumumkan nama-nama caleg mantan koruptor, padahal lagi-lagi hal tersebut bukan perintah turunan dari UU Pemilu. Seharusnya yang bisa dilakukan KPU yang sesuai dengan UU Pemilu adalah hanya sebatas memfasilitasi seorang caleg mantan koruptor untuk membuat pengumuman kepada khalayak, bahwa dia adalah mantan koruptor. Artinya bukan KPU yang mengumumkan, melainkan pengakuan sendiri dari caleg yang bersangkutan. Bila caleg mantan koruptor tidak mau mengumumkan dirinya sebagai mantan koruptor, maka KPU dapat mencoretnya sebagai caleg. Jadi KPU tidak perlu repot-repot membuat acara untuk mengumumkan para caleg mantan koruptor.

Baca Juga :   Ejakulasi Politik dan Marketing Partai

Bila kita memberi penilaian secara etika tentu hal ini benar, bahwa alangkah tidak etisnya mantan koruptor, Bandar narkoba, dan pelaku kejahatan seksual terhadap anak dapat dicalonkan. Namun secara yuridis, hal ini bertentangan dengan ketentuan diatasnya.

Langkah yang tepat dilakukan oleh KPU adalah memberikan himbauan kepada partai politik untuk tidak mencalonkan para mantan koruptor, Bandar narkoba dan juga pelaku kejahatan seksual pada anak menjadi calon anggota legislatif, dan juga mengumumkannya kepada publik bila hal itu tetap ada sesuai dengan UU Pemilu.

Langkah lain yang dapat diambil adalah mengajak komponen masyarakat untuk meminta revisi UU Pemilu, agar klausul tentang larangan mantan koruptor, Bandar narkoba, dan pelaku kejahatan seksual anak dimasukan didalam klausul didalam UU, sebagai syarat menjadi calon anggota legislatif.

MA mengeluarkan putusan yang membatalkan PKPU tersebut, bukan berarti MA menyetujui mantan koruptor, bandar narkoba, dan pelaku kejahatan seksual terhadap anak untuk menjadi calon anggota legislatif, melainkan karena MA hanya mempunyai kewenangan menguji peraturan dibawah setingkat UU , terhadap UU. Jadi MA bekerja sudah sesuai dengan kewenangannya.

TINGGALKAN KOMENTAR

two + 2 =