Kotak Kosong, Pragmatisme Partai Politik dan Ancaman Demokrasi

Kotak Kosong, Pragmatisme Partai Politik dan Ancaman Demokrasi

0
BAGIKAN
Banteninfo.com (OPINI) – Hari ini tanggal 27 Juni pemilihan kepala daerah pilkada serentak 2018 akan lebih besar daripada Pilkada sebelumnya. Ada 171 daerah akan berpartisipasi pada ajang pemilihan kepala daerah tahun ini. Dari 171 daerah tersebut, ada 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten yang akan menyelenggarakan Pilkada 2018.
Beberapa provinsi di antaranya adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.Pilkada serentakrentakan tercatat sebagai hajatan demokrasi 5 tahun sekali , yang sebagaimana digelar pada saat negeri ini memasuki usia 73 tahun sejak bangsa ini mendeklarasikan dirinya sebagai sebuah bangsa yang merdeka, 17 Agustus 1945. Sejak negeri ini memasuki era reformasi, usai tumbangnya kekuasaan Orde Baru, di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto selama 32 tahun, pada 1998.
Pilkada merupakan ajang kontestasi politik dimana sejumlah orang memperebutkan kursi pemerintahan daerah yang terbatas yang nomor satu di daerah.Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU), sebanyak 573 pasangan bakal calon mendaftar di 171 daerah. Dari jumlah itu, sebanyak 13 daerah hanya memiliki 1 pasangan bakal calon. Adanya peningkatan jumlah daerah dengan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah tunggal dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan pragmatisme partai politik. Keberadaan pasangan calon tunggal pun dianggap dapat mengancam demokrasi.
Daerah itu adalah Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang (Banten); Prabumulih (Sumatera Selatan), Pasuruan (Jawa Timur),  Karanganyar (Jawa Tengah), Enrekang (Sulawesi Selatan), Minahasa Tenggara (Sulawesi Utara), Tapin (Kalimantan Selatan), Puncak Jayawijaya (Papua), Padang Lawas Utara (Sumatera Utara), dan Mamasa (Sulawesi Barat). Dengan ada nya jumlah itu meningkat dibandingkan Pilkada 2015 dan 2017.
Pada Pilkada 2015, terdapat tiga daerah yang memiliki calon tunggal dari total 256 daerah. Sementara pada Pilkada 2017, jumlah itu melonjak tiga kali lipat menjadi 9 dari 101 daerah.
Peningkatan jumlah pasangan calon tunggal merupakan dampak dari pragmatisme partai politik (parpol). Sebagaimana parpol memanfaatkan kepuasan masyarakat terhadap kerja dan popularitas pemimpin petahana. Bahwasanya dari 13 daerah, hanya Padang Lawas Utara yang pasangan calonnya bukan petahana. Calon Bupati yang diusung adalah Andar Amin Harahap, semula menjabat Wali Kota Padang Sidempuan. Sementara calon Wakil Bupati Hariro Harahap merupakan anggota DPRD Kabupaten.
Harus diakui dalam hal koalisi, perilaku partai-partai di pilkada serentak tidak jauh berbeda dengan pilkada-pilkada terdahulu. Dalam hal pilkada satu calon tunggal terlihat parpol cenderung tidak mau ambil pusing untuk mencari calon mereka akan mendukung petahana yang dianggap baik dan berhasil di daerahnya, tanpa harus repot membuat koalisi baru jika mengusung calon baru dalam satu pasangan kepala daerah juga diyakini dapat menghemat biaya yang harus dikeluarkan parpol dan adanya memanfaatkan hubungan kekerabatan dengan pejabat daerah pada periode sebelumnya atau strategi membuat dinasti politik. Selain itu, calon tunggal juga cenderung memiliki ikatan dengan tokoh informal yang terpandang di suatu daerah (strongmen).
Peran parpol dalam memunculkan calon tunggal tampak pula dari penurunan jumlah pasangan calon yang mendaftarkan diri secara perseorangan. Pengusungan calon tunggal merupakan dampak dari aturan mengenai ambang batas perolehan suara sebanyak 20 persen untuk mencalonkan kepala daerah,akan meningkatkan nya jumlah calon tunggal merupakan fenomena yang tidak baik dan akan terus bertambah dari tahun ke tahun. Karena akan memberikan ruang pragmatisme yang lebih besar.
Keberadaan calon tunggal mengancam esensi kontestasi pilkada dan mengancam demokrasi  sebagai mana demokrasi itu identik dengan kompetisi, jika calon kepala daerah hanya satu.calon tunggal yang terpilih berulang kali berpotensi terjangkit euforia power syndrome. Dalam situasi demikian, pemimpin cenderung melakukan penyalahgunaan kekuasaan.
KPU memang tidak memiliki kewenangan untuk memaksakan tidak adanya daerah dengan calon tunggal. Data KPU terdapat 152 juta pemilih yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).Sekitar 152 juta pemilih tersebut tersebar di 171 daerah yang terdiri atas 17 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota. Dari 17 provinsi, diketahui Provinsi Jawa Barat menjadi provinsi yang memiliki jumlah DPT terbesar, sedangkan jumlah DPT terkecil terdapat di Provinsi Kalimantan Utara. Contoh calon tunggal juga terjadi di Kabupaten Tangerang, pasangan Ahmed Zaki Iskandar-Mad Romli sudah mendaftar.
Pemerintah Kabupaten Tangerang mengucurkan anggaran sebesar Rp 110 miliar untuk biaya pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tangerang sebagai mana anggaran Rp 110 m diperuntukkan untuk membayar honorarium petugas PPK, PPS dan KKPS yang tersebar di 29 kecamatan dan 274 desa dan Kelurahan di Kabupaten Tangerang dan Rp 110 miliar anggaran yang dikucurkan Pemerintah Kabupaten Tangerang untuk Pilkada 2018 digunakan untuk honor petugas.lebih dari 60 persen anggaran Pilkada akan digunakan untuk membayar anggota PPK di 29 Kecamatan, anggota PPS dan KPPS di 274 desa dan kelurahan di Kabupaten Tangerang adapun anggaran lainya, kata Hapid, digunakan untuk keperluan logistik Pemilu dan sosialisasi.
Dengan angka Rp 110 miliar cukup besar di gunakan hanya satu calon saja yang sebagaimana seharusnya masyarakat mempunya pilihan pemimpin yang baru dan terlihat nya persaingan dalam sebuah pesta demokrasi. Kita hanya berharap demokrasi selanjutnya tidak dimatikan oleh hanya calon tunggal dengan adanya pragmatisme partai politik.
Lepas dari pilkada serentak ini siapapun yang menang kita harus menerima dan mengakui yang terpilih sebagai pemimpin daerah. Kita harus menaruh harapan besar agar pelaksanaan pilkada serentak akan membawa perbaikan dalam praktik politik pemerintahan di tingkat lokal. Tidak ada lagi kepala-kepala daerah berperilaku transaksional dan tersangkut kasus korupsi saat menjabat kelak. Mungkinkah harapan itu dapat terpenuhi? Kita harus optimis mempunyai pemimpin yang bersih dari korupsi dan memenuhi semua janji nya untuk program pro-rakyat.
Penulis Firmansyah – Aktivis Ikatan Mahasiswa Kabupaten Tangerang (IMKT)
PRESIDEN MAHASISWA UNIVERSITA BINA BANGSA (UNIBA) 
Anggota HMI (komisariat) UNIBA
Baca Juga :   Merebaknya Sampah Masker Medis Atau Masker Sekali Pakai di Lingkungan Masyarakat

TINGGALKAN KOMENTAR

two × three =