Konferensi Pers APBN Kita Regional Banten September 2022

Konferensi Pers APBN Kita Regional Banten September 2022

0
BAGIKAN

Hingga akhir September 2022, realisasi pendapatan negara tercatat mencapai Rp 61,34 triliun atau 88,86 persen terhadap target pada APBN TA 2022. Kinerja realisasi tersebut lebih tinggi  Rp14,43 triliun dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kinerja positif pendapatan negara masih terus berlanjut yang tercermin dari pertumbuhannya yang mencapai  30,77 persen (yoy).

Tabel Ringkasan Postur Realisasi APBN Wilayah Banten :

Secara nominal, realisasi komponen pendapatan yang bersumber dari penerimaan Perpajakan mencapai Rp59,03 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp2,31 triliun. Berdasarkan pertumbuhannya, realisasi penerimaan Perpajakan dan PNBP tumbuh berturut-turut sebesar 30,65 persen (yoy) dan 34,11 persen (yoy). Lebih lanjut, capaian masing-masing penerimaan Perpajakan dan PNBP terhadap target pada APBN 2022 berturut-turut 85,91 persen dan 116,09 persen.

Capaian realisasi penerimaan perpajakan bersumber dari penerimaan pajak serta kepabeanan dan cukai. Dari sisi penerimaan pajak, hingga akhir September  2022 capaiannya tercatat hampir Rp49,78 triliun atau 86,60 persen terhadap pagu APBN 2022 dan tumbuh 31,16 persen secara yoy. Secara nominal, kontribusi penerimaan pajak terbesar di provinsi Banten berasal dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN), diikuti penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Non Migas dengan besaran Rp26,19 triliun dan Rp23,32 triliun.

Porsi akumulasi dua jenis penerimaan tersebut sekitar 99,5  persen dari total penerimaan pajak. Kinerja realisasi PPN hingga 30 September 2022  sebesar 86,40 persen dari target APBN 2022, sedangkan PPh Non Migas mencapai 86,95 persen dari target.

Sementara, penerimaan perpajakan yang bersumber dari Kepabeanan dan Cukai realisasinya sampai September 2022 mencapai Rp9,25 triliun atau 82,38 persen dari target APBN 2022 dan tumbuh 23,51 persen secara yoy, yang didorong oleh tren positif Bea Masuk, resiliensinya performa Cukai, dan kinerja menyakinkan Bea Keluar.

Bea Masuk (BM) mencatat pertumbuhan sebesar 20,76 persen (y-o-y) yang didorong kinerja impor nasional terutama barang konsumsi, barang modal, dan kebutuhan bahan baku/penolong kebutuhan industri Raw Sugar, kemudian Cukai tumbuh 33,44 persen (y-o-y) yang dipengaruhi oleh kebijakan relaksasi (pembukaan) daerah tujuan wisata, serta extra effort kegiatan pengawasan di bidang Cukai. Selanjutnya Bea Keluar (BK) tumbuh 201,53 persen secara y-o-y akibat pengaruh fluktuasi harga komoditas kelapa sawit dan produk turunan pengolahannya.

Untuk kondisi ekspor dan impor di Banten sampai dengan 30 September 2022, tercatat ekspor mengalami pertumbuhan negatif sebesar -8,78 persen (y-o-y) dengan nilai USD 11,36 miliar. Sedangkan impor hingga 30 September 2022 mencapai USD 30,45 miliar, tumbuh 16,30 persen (y-o-y).

Total ekspor di bulan September 2022 sebesar USD 0,97 miliar yang didominasi industri barang perhiasan dari logam mulia untuk keperluan pribadi (10,6%), industri pesawat terbang dan perlengkapannya (9,5%), dan industri pembuatan logam dasar mulia (9,3%). Untuk impor di bulan September 2022 sebesar USD 3,50 miliar yang didominasi industri pembuatan logam dasar mulia (13,5%), industri bahan bakar dari pemurnian dan pengilangan minyak bumi (11,6%), serta industri pesawat terbang dan perlengkapannya (9,3%)

Melanjutkan program penanggulangan Covid-19, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memberikan fasilitas dalam rangka penanggulangan Covid-19 berupa insentif fiskal impor alkes, insentif fiskal impor vaksin, dan insentif fiskal dunia usaha.

Hingga 30 September 2022, tercatat fasilitas insentif fiskal impor alkes yang sudah diberikan sebesar Rp38,56 miliar untuk fasilitas bea masuk dan fasilitas pajak sebesar Rp87,02 miliar. Kemudian insentif fiskal untuk dunia usaha telah diberikan nilai pembebasan (KITE) sebesar Rp362,33 miliar dan nilai pengembalian (KITE) sebesar Rp48 miliar.

Untuk realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sampai dengan 30 September 2022 mencapai Rp2,31 triliun atau 116,09 persen dari target APBN 2022. Komponen penerimaan PNBP yaitu pendapatan PNBP BLU, dan PNBP Lainnya. Porsi  realisasi pendapatan yang berasal dari PNBP BLU mencapai 71,87 persen dari total penerimaan PNBP, atau setara Rp1,66 triliun.

Kinerja realisasi PNBP BLU per 30 September 2022 mencapai 116,59 persen dari target, dan tumbuh 24,48 persen (y-o-y). Kontributor utama realisasi PNBP BLU sekitar 91,77 persen bersumber dari pendapatan jasa pelayanan pendidikan yang dihimpun melalui potongan Surat Perintah Membayar (SPM).

Sedangkan penerimaan PNBP diluar dari BLU atau yang bersumber dari PNBP Lainnya sebesar Rp650,47 miliar atau 114,83 persen dari target, dan tumbuh 67,14 persen dibandingkan periode 30 September 2021.

Kontributor utama pada PNBP Lainnya antara lain berasal dari pendapatan pelayanan pertanahan sebesar Rp102,28 miliar atau 15,72 persen dari total penerimaan PNBP Lainnya dan pendapatan jasa kepelabuhanan sebesar Rp84,34 miliar atau 12,97 persen.

Realisasi Belanja APBN di Banten sampai dengan 30 September 2022 mencapai Rp17,79 triliun atau mencapai 68,10 persen dari yang  dianggarkan. Kinerja realisasi belanja tersebut  meningkat 0,33 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2021. Peningkatan realisasi Belanja tersebut di picu oleh meningkatnya realisasi  belanja  barang yang secara nominal lebih tinggi 1,20 persen (y-o-y).

Baca Juga :   KAMMI FKIP UNTIRTA Salurkan Donasi Penyintas Banjir Banten

Kemudian untuk dana transfer, kenaikan terbesar adalah belanja Dana Bagi Hasil (DBH). Meskipun secara pagu DBH mengalami penurunan, akan tetapi secara nominal dan persentase mengalami peningkatan tajam sebesar Rp400,23 miliar atau 57,22 persen (y-o-y). Belanja negara pada APBN di Banten terdiri dari Belanja K/L atau Belanja Pemerintah Pusat (BPP), dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).

Realisasi Belanja K/L sampai dengan 30 September 2022 tercatat mencapai Rp6,1 triliun atau sudah terserap 59,57 persen terhadap pagu APBN TA 2022. Data dari aplikasi Kntor Pusat Ditjen Perbendaharaan memperlihatkan beberapa satker K/L yang memiliki pagu terbesar masih belum signifikan dalam merealisasikan belanjanya.

Satker K/L Kementerian PUPR dengan pagu tertinggi yaitu Rp3,4 triliun, sampai dengan 30 September 2022 baru mencatat realisasi sebesar 44,76 persen. Satker K/L dengan alokasi anggaran terbesar kedua adalah Kemendikbudristek juga baru mencatat realisasi sebesar 52,85 persen dari pagu Rp1,8 triliun. Berikutnya satker K/L Kementerian Agama dengan pagu Rp1,7 triliun dan Satker Polri dengan pagu Rp1,1 triliun mencatat realisasi sebesar 63,14 persen dan 72,36 persen.

Dari keempat komponen Belanja K/L, yaitu Belanja Pegawai, Barang, Modal, dan Bansos, sampai dengan 30 September 2022, terlihat belanja pegawai masih menunjukkan realisasi terbanyak dengan nominal sebesar Rp2,64 triliun, disusul oleh belanja barang dengan Rp2,54 triliun, dan belanja modal Rp872,3 miliar, serta belanja bantuan sosial sebesar  Rp7,63 miliar.

Kinerja realisasi menurut jenis belanja dikaitkan dengan IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran) masih memerlukan akselerasi penyerapan anggaran. Realisasi belanja pegawai hingga 30 September 2022 baru mencapai 72,05 persen dari pagu, artinya untuk triwulan tiga tidak terpenuhi batas minimal 75 persen.

Penyerapan jenis belanja pegawai dimanfaatkan untuk pembayaran komponen belanja gaji dan tunjangan, serta honor tetap. Capaian realisasi belanja barang hingga 30 September 2022 sebesar 59,67 persen, masih jauh dari minimal IKPA sampai dengan triwulan III yaitu 70 persen dari pagu. Realisasi belanja barang yang digunakan untuk operasional Satker mencapai 89,78 persen, sedangkan sisanya disalurkan sebagai belanja untuk diserahkan kepada masyarakat / Pemda.

Dengan demikian perlu dilakukan percepatan realisasi belanja  untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda karena realisasinya baru mencapai sepuluh persen. Bentuk belanja yang diserahkan kepada masyarakat/Pemda ini dapat berupa belanja peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, serta fisik lainnya termasuk penunjang kegiatan dekonsentrasi. Sedangkan kinerja belanja modal dan belanja bantuan sosial hingga 30 September 2022 realisasinya sebesar 42,70 persen dan 55,72 persen terhadap anggaran APBN TA 2022.

Belanja APBN berikutnya adalah transfer ke daerah dan dana desa per 30 September 2022 mencapai Rp11,73 triliun atau 73,54 persen dari pagu APBN. Secara nominal, kinerja penyaluran TKDD periode sampai dengan 30 September 2022 meningkat 3,42 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Komponen TKDD terdiri dari dua yaitu transfer ke daerah (TKD) dan dana desa (DD). TKD terdiri dari dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), DAK Fisik, DAK Non Fisik, dan dana insentif daerah (DID). Kinerja TKD hingga 30 September 2022 mencapai 73,61 persen dari pagu, yang secara nominal naik 2,18 persen dibandingkan periode yang sama TA 2021.

DBH dan DAK Non Fisik mencatat realisasi 65,97 persen dan 64,48 persen dari pagu. Keduanya tumbuh positif 57,22 persen dan 1,73 persen (y-o-y). Tiga komponen TKD lainnya yaitu DAU, DAK Fisik, dan DID menunjukkan pertumbuhan negatif 0,01 persen, 17,31 persen, dan 71,12 persen (y-o-y), dengan capaian realisasi sebesar 83,27 persen, 37,12 persen, dan 75,51 persen dari pagu APBN 2022.

Sementara itu realisasi dana desa hingga 30 September 2022 mencapai 72,66 persen dari alokasi TA 2022, dan tumbuh 21,37 persen (y-o-y). Dana desa tahap II telah selesai disalurkan kepada  1.237  desa dari 1.238 desa,  sisa 1 desa karena alasan adat memang tidak mau menerima dana desa yaitu Desa Kanekes Kec Leuwidamar Kab Lebak.

Capaian realisasi dana desa yang meningkat di bulan September 2022 karena kebijakan batas akhir penyampaian syarat salur dana desa ke KPA Penyaluran paling lambat tanggal 27 September 2022.

Pemulihan ekonomi di Banten per 30 September 2022 masih menggambarkan tren yang menggembirakan, terlihat dari pendapatan asli daerah (PAD) yang tumbuh 67,42 persen (y-o-y).  Kinerja PAD Konsolidasian sembilan Pemda di Banten sampai dengan 30 September 2022  mencapai Rp11,48 triliun.

Baca Juga :   Gubernur Banten Polisikan Buruh, KAMMI Serang: Jangan Berlebihan Pak!

APBD Konsolidasian adalah proses penggabungan antara akun-akun yang diselenggarakan oleh suatu entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya, dengan mengeliminasi akun-akun timbal balik agar dapat disajikan sebagai satu entitas pelaporan konsolidasian (Perdirjen Perbendaharaan nomor 34/PB/2017).

Realisasi Pendapatan APBD konsolidasian sembilan Pemda se-Banten s.d 30 September 2022 sebesar Rp23,29 triliun, diantaranya disumbang oleh Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dengan proporsi 50,38 persen dari Total realisasi Pendapatan Daerah. Proporsi TKDD  terhadap total realisasi Pendapatan Daerah ada dikisaran 50 persen, diharapkan kedepannya Pemda di Provinsi Banten sedikit demi sedikit sudah mampu mengurangi ketergantungan sektor pendapatannya pada dukungan dana dari pusat, mengingat PAD nya sendiri sudah bisa menyumbangkan nominal hingga 49,26 persen.

Pada APBD Konsolidasian, pencatatan PAD terdiri dari empat komponen yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah,  Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah. Hingga 30 September 2022, keempat komponen tersebut mengalami kontraksi sebesar 26,81 persen, 22,22 persen, 30,19 persen dan 11,82 persen.

Secara nominal penurunan pajak daerah terdalam terjadi pada pajak kendaraan bermotor, dan pajak bea balik nama kendaraan bermotor sebesar 45,44 persen dan 38,33 persen. Sebaliknya, jenis pajak daerah yang bersifat konsumtif masih mengalami kenaikan seperti bulan sebelumnya, yang menandakan perekonomian di daerah Banten menuju perbaikan setelah pandemi Covid-19. Pajak hiburan, restoran, hotel dan parkir masing-masing tumbuh 350,69 persen, 40,78 persen, 36,88 persen, dan 21,46 persen (y-o-y).

Secara keseluruhan pendapatan dari jenis pajak daerah per 30 September 2022 menyumbang sekitar 88 persen. Penurunan terdalam retribusi daerah terjadi pada retribusi ijin mendirikan bangunan (IMB) yang sekarang menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) turun 89,36 persen (y-o-y), dan retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing masih menunjukkan tren penurunan dimana hingga 30 September 2022 turun 63,16 persen (y-o-y).

Kinerja belanja APBD Konsolidasian hingga 30 September 2022 tercatat sebesar Rp18,34 triliun, turun signifikan dibanding periode yang sama tahun sebelumnya yaitu mencapai 30,38 persen. Untuk jenis belanja operasi, belanja tak terduga, dan belanja transfer turun 26,24 persen, 75,89 persen, dan 63,71 persen (y-o-y).

Sementara belanja modal tumbuh 0,38 persen (y-o-y). Pada belanja operasi penurunan terdalam terjadi di jenis belanja hibah dan bantuan sosial sebesar 75,63 persen dan 70,05 persen. Untuk realisasi belanja barang dan jasa penurunan terbesar terjadi pada belanja jasa kantor, yaitu 23,85 persen (y-o-y). Dari total realisasi belanja barang dan jasa per 30 September 2022, sebesar 40,53 persennya digunakan untuk belanja jasa kantor.

Realisasi belanja modal hingga 30 September 2022  yang tumbuh positif, ditopang oleh pertumbuhan realisasi belanja modal peralatan dan mesin, serta belanja modal gedung dan bangunan sebesar 81,19 persen dan 67,36 persen. Belanja modal pengadaan bangunan gedung tempat kerja menjadi kontributor utama atas pertumbuhan belanja modal dengan porsi mencapai 37, 13 persen.

Pemberdayaan UMKM

Untuk memberdayakan UMKM di wilayah Provinsi Banten, telah dibentuk Sekretariat Bersama UMKM untuk Kemenkeu Banten dengan tujuan agar kegiatan pemberdayaan UMKM dapat dilakukan secara kolaboratif mendukung Kemenkeu Satu.  Dalam rangka pemberdayaan UMKM Kemenkeu Satu dengan branding nama program “UMKM Financing Empowerment (U-Fine)”, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Banten telah mengadakan Focus Group Discussion dalam rangka Business Matching dengan Jepang dan Korea yang mengusung tema “Potensi Ekspor Produk UMKM Banten ke Negara Jepang dan Korea” pada tanggal 13 September 2022.

Respon Kebijakan

Seluruh jajaran Kementerian Keuangan di Banten terus mendorong peningkatan kinerja fiskal regional di Provinsi Banten antara lain :

  1. menjaga effort yang kuat di bidang pendapatan negara (perpajakan, kepabeanan dan cukai serta PNBP).
  2. melaksanakan kebijakan realokasi dan refocusing belanja pemerintah dengan mengutamakan belanja perlindungan sosial.
  3. meningkatkan akuntabilitas dan tata kelola aset milik Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
  4. mendorong percepatan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
  5. meningkatkan kapasitas fiskal yang berorientasi pada pelayanan publik seiring implementasi tata kelola otonomi khusus sesuai UU Nomor 2 Tahun 2021 dan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD.
  6. Memastikan pelaksanaan Undang Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang menunjang iklim investasi dan keadilan bagi masyarakat luas.
  7. perlu dukungan Pemerintah Daerah, Aparat Penegak Hukum terkait dan masyarakat dalam rangka penegakan hukum di bidang kepabeanan dan cukai khususnya terkait miras, rokok illegal, dan perizinan tempat penjualan eceran.
  8. pemanfaatan klinik ekspor dan dukungan UMKM dalam rangka mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

TINGGALKAN KOMENTAR

5 × 4 =