Kompan Alliance: 1,9 M Bukti Lancarnya Oligarki Bupati Pandeglang

Kompan Alliance: 1,9 M Bukti Lancarnya Oligarki Bupati Pandeglang

0
BAGIKAN
Foto: Aksi demo mahasiswa di depan Kantor Bupati Pandeglang / Rico

Pandeglang – Aksi unjuk rasa yang tergabung dalam Kompan Alliance (Konsentrasi Organisasi Mahasiswa Pandeglang) menyebutkan 1.9 M adalah bukti lancarnya Oligarki yang dilakukan Bupati Pandeglang Irna Narulita Dimyati.

Aliansi Ormawa yang terdiri dari Kumandang (Keluarga Mahasiswa Pandeglang) Banten, Kumandang (Keluarga Mahasiswa Pandeglang) Bandung, HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) Pandeglang, LMND (Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi) Pandeglang dan FMP (Forum Mahasiswa Pandeglang) Jakarta menuntut agar DPRD Pandeglang menggunakan Hak Angketnya untuk menyelidiki anggaran APBD mengenai pengadaan Randis yang dianggarkan oleh Setda pertahun anggaran 2017, 2018 dan 2019.

Pasalnya Kompan menilai ada banyak anggaran yang tidak masuk akal dan harus diselaraskan dengan PAD serta status Kabupaten Pandeglang yang notabane daerah tertinggal dari tujuh Kabupaten/Kota apabila disejajarkan dengan anggaran pengadaan randis yang nilainya hampir 7,6 M berdasarkan data SIRUP tahun 2017 hingga 2018.

Baca Juga :   2 Kali dalam Sepekan, Motor Milik Mahasiswa UIN Jakarta Hilang di Ciputat

Selain itu, Yusuf atau kerap disapa Ucup Ketua Umum Kumandang Banten menyampaikan randis yang dianggarkan 1,9 M tersebut merupakan salah satu dari sekian randis yang telah dianggarkan pada saat RAPBD November 2018.

“Sebetulnya menurut data SIRUP ada sekitar 11 unit mobil yang dianggarkan. Dengan harga yang variatif per satu unit, dan hanya baru satu unit saja yang berhasil dieksekusi oleh Setda (Pandeglang) seharga 1,9 M,” sebut Yusuf dalam orasinya di depan Kantor Bupati Pandeglang, Rabu (20/3/2019).

Selain itu, tuntutan selanjutnya disampaikan oleh Ketua Umum HMI Pandeglang Fikri. Ia dalam wawancara singkatnya menyatakan bahwa apabila DPRD enggan menyetujui rekomendasi dari massa aksi yang menuntut untuk membuat Pansus Hak Angket maka sebetulnya kami, Kompan Alliance menyepakati apabila didalam dua institusi besar sekelas DPRD dan Pemda Pandeglang telah bersekongkol untuk menyerap anggaran tanpa melihat asas kepatutan atas efisiensi dan efektifitas anggaran guna pembangunan daerah. Jelas ini adalah Oligarki sebut Fikri

Baca Juga :   Kelompok Kukerta 60 UIN SMH Banten Bagikan 100 Bibit Pohon

Sementara, Ketua Umum Kumandang Bandung Syahrul mengatakan bahwa dirinya prihatin dengan sikap Bupati yang seolah memfasilitasi dirinya dengan kemewahan sementara masyarakatnya miskin menjerit.

“Saya heran Bupati terkesan memfasilitasi diri padahal rakyatnya miskin menjerit,” ungkap Syahrul.

Aksi yang dimulai sejak pukul 13.00 WIB hingga pukul 16:00 WIB berlangsung lancar meski ada beberapa gesekan dengan petugas kepolisian saat massa aksi memboikot jalan di depan Pendopo Bupati Pandeglang. Selain itu, aksi dilakukan di depan Kantor Fraksi DPRD Kabupaten Pandeglang, Setda Pandeglang dan Kantor Bupati Pandeglang.

 

Wartawan: Wandi / Editor: Fitra Nugraha

TINGGALKAN KOMENTAR

nineteen − 6 =