KI Banten: Pemerintah Desa Waijb Implementasikan Keterbukaan Informasi Publik

KI Banten: Pemerintah Desa Waijb Implementasikan Keterbukaan Informasi Publik

0
BAGIKAN

Lebak (15/6/2022) – Lahirnya UU No. 6 tahun 2014 Tentang Desa diikuti dengan lahirnya Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2018 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa. Hal itu diungkapkan Ketua KI Banten, Toni Anwar Mahmud dalam Bimtek Keterbukaan Informasi Publik bagi Pemerintah Desa di Aula Multatuli Kabupaten Lebak, Rabu (15/6/2022) yang diikuti oleh 100 desa dari 340 desa yang ada di Kabupaten Lebak, terdiri dari 5 kecamatan yaitu Rangkasbitung, Cibadak, Warunggunung, Kalanganyar, dan Cimarga.

Kegiatan yang dibuka oleh ketua KI Banten, Toni Anwar Mahmud dalam sambutanya mengatakan bahwa kedudukan PPID Desa mandiri tidak asa hubungan hirarkis dengan pemerintah Kabupaten Lebak dalam memberikan layanan informasi publik yang merupakan penguasaan masing masing pemerintah desa.

Baca Juga :   Antusiasme peserta kajian "mencetak ayah Qur'ani dalam Keluarga"

“Komisi Informasi mendorong pemerintah desa untuk segera membuat keputusan kepala desa tentang PPID dan segera memiliki website resmi sebagai kanal dalam penyampaian informasi publik,” ujarnya.

Pada kegiatan ini menghadirkan narasumber Kepala Diskominfo Kab. Lebak, Doddy Irawan, Kepala DPMD Kab. Lebak, Babay Imrony, Komisioner KI Banten Bidang Kelembagaan, Heri Wahidin serta Eneng Nurcahyati Kepala Diskominfo Prov. Banten sekaligus PPID Utama Prov. Banten.

Doddy dalam penjelasan materinya menyampaikan bahwa, Pemdes harus mampu membedakan antara klasifikasi informasi dan informasi publik serta mampu mengklasifikasikan mana informasi publik yang dapat dipublikasikan dan mana yang belum menjadi penguasaan badan publik.

“Setiap desa harus punya web untuk menginfokan potensi desa dan kegiatan desa ke publik,” tuturnya.

Baca Juga :   HMB Jakarta Salurkan Bantuan Tsunami Selat Sunda

Sementara itu Babay dalam paparanya mengatakan bahwa, “aparatur desa harus melek teknologi dalam mengekpos potensi desa yang ada.”

“Desa yang sudah memiliki web harus dapat dimanfaatkan dengan baik demi kemaslahatan umum,” tambahnya.”

Heri Wahidin menjelaskan bahwa kewajiban pemerintah desa untuk segera merespon Perki 1/2018 dan memberikan layanan informasi publik kepada masyaeakat sehingga terbangun trust dari masyarakat kepada pemerintah.

Senada dikatakan Eneng Nurcahyati bahwa desa harus segera memberikan layanan informasi dan tidak perlu ragu terhadap pemohon sepanjang memenuhi ketentuan UU 14/2008 dan produk turunannya.

Kegiatan ini juga dihadiri oleh Komisioner Komisi informasi Banten Bidang Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi serta Komisioner Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi, Lutfi. (AAS/001)

TINGGALKAN KOMENTAR

14 − eleven =