KEP Cilegon Perlu Pemimpin Baru

KEP Cilegon Perlu Pemimpin Baru

0
BAGIKAN

Oleh: Jemmy Ibnu Suardi (Wakil Ketua DPW FSPKEP Provinsi Banten)

Serikat buruh selalu memainkan peran penting dalam tata kelola masyarakat, terkhusus Cilegon, kota industri padat modal, yang menjadi episentrum para oligarki multinasional, serikat buruh di Cilegon dapat memainkan peran yang cukup berarti untuk masyarakat.

Selama ini masyarakat Cilegon hanya menjadi penonton, terlebih ada ungkapan dari salah satu pimpinan Cilegon, yang menyatakan bahwa masyarakat Cilegon minim dalam kualifikasi pendidikan. Hal ini tidak sepenuhnya tepat dan juga tidak sepenuhnya salah. Memang boleh dikatakan kultur masyarakat Cilegon itu tingkat religiusitasnya tinggi, dan secara prioritas mengedepankan keilmuan agama ketimbang keilmuan umum. Betul masyarakat Cilegon jarang terkeksploitasi di jenjang pendidikan umum, tapi jangan dipandang sebelah mata, masyarakat Cilegon banyak yang berangkat belajar ke Timur Tengah, seperti Al Azhar, Mesir, Maroko, Sudan, Madinah dan Mekkah daripada Eropa. Hal ini menunjukan kultur Islami masyarakat Banten terkhusus Cilegon sampai saat ini.

Diserapnya tenaga kerja lokal yakni masyarakat Cilegon oleh Industri multinasional ini menjadi pekerjaan rumah yang mesti diselesaikan oleh pemangku kebijakan di Cilegon. Program pengentasan pengangguran adalah salah satu program yang di dengungkan Helldy-Sanuji, kita berdoa semoga program-program selama kampanye pemilihan kepala daerah Cilegon dapat di realisasikan.

Baca Juga :   KAMMI Cilegon Desak Nadiem Batalkan Permendikbudristek PPKS

Dalam lintasan sejarah, serikat pekerja di Indonesia memiliki peran yang krusial, salah satu perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan di motori oleh kalangan pekerja. Pun juga apa yang terjadi ketiga terjadi reformasi pemerintahan tahun 1999, lagi-lagi kaum buruh melakukan peranannya dalam menyelamatkan republik.

Data BPS tentang pengangguran yang rilis beberapa bulan lalu, di penghujung tahun 2020 masih menempatkan Banten menjadi juara tiga besar dalam konteks pengangguran. Termasuk Cilegon, salah satu daerah penyumbang angka pengangguran yang cukup signifikan. Tentu ini menjadi tamparan keras bagi kita semua, dimana masyarakat Banten menganggur di pusat industri.

Satu dan lain hal, keberadaan dari serikat pekerja, terkhusus Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan (FSPKEP) di Cilegon, mestilah dapat bersinergi dengan program-program pemerintah daerah yang bertujuan melakukan pengentasan pengangguran. Serikat pekerja yang menaungi banyak pabrik dengan latar belakang Kimia, Energi dan Pertambangan dapat menjadi mitra strategis pemerintah. Jangan sampai eksistensi FSPKEP Cilegon tidak memberikan pengaruh untuk membantu masyarakat Cilegon bekerja di industri yang berbasis Kimia, Energi dan Pertambangan.

Baca Juga :   Jadi Duta KPN Cilegon 2019, Ini Kata Lulu Indra

Terkait dengan undang-undang Ciptakerja No. 11 2020 yang notabene tidak berpihak kepada kaum buruh, mesti menjadi nyanyian utama bagi kalangan serikat buruh, terutama FSPKEP Cilegon yang memiliki basis kekuatan besar kalangan pekerja terdidik, sejauh ini belum ada bunyinya.

Regenerasi kepengurusan rasanya perlu dilakukan, dengan hadirnya wajah-wajah baru, darah segar di pengurusan FSPKEP Cilegon, sehingganya sinergisitas perbaikan sosiologis masyarakat Cilegon dengan optimis dapat dilakukan. Dan pengurus FSPKEP Cilegon yang baru nanti mesti menjadi garda terdepan dalam perjuangan menolak undang-undang cipta kerja dapat dilakukan dengan dialog intelektual, dan elegan tidak lagi menjadi sekelompok sumbu pendek yang hanya bisa aksi-aksi dijalanan, membuat kerumunan.

TINGGALKAN KOMENTAR

seventeen − fifteen =