BAGIKAN

Serang – Setelah DPRD Kota Serang dan Pemkot Serang Mengesahkan PERDA tentang PUK (Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataan) pada tanggal 19 Desember 2019, dalam Perda tersebut pada pasal 63 point b menegaskan, 6 bulan setelah disahkannya perda PUK maka seluruh hiburan dan rekreasi diluar yang diperbolehkan oleh Perda PUK, wajib menghentikan usahanya.

Sudah 6 bulan setelah disahkannya perda PUK, nampaknya amanat perda tersebut tidak di indahkan oleh para pengusaha hiburan malam, buktinya sampai pada saat ini masih terdapat tempat hiburan malam yang tetap beroperasi seperti biasanya, di perparah di tengah pandemi covid-19 seperti saat ini.

Pada pasal 62 point (1) menegaskan, setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 46, pasal 47 dan pasal 48 dipidana dengan pidana kurungan 6 (enam) bulan atau pidana denda sebesar Rp. 50.000.000 ( lima puluh juta rupiah ).

Sudah jelas, artinya kalau masuk ke ranah hukum ini sudah bisa ditindak dan dihukum karena telah melanggar perda tersebut dari jangka waktu yang sudah di berikan selama kurun waktu 6 bulan tertanggal 19 desember 2019 sampai pada hari ini tertanggal 14 juli 2020.

Baca Juga :   Bantu Penyintas Banjir Cilegon, KAMMI dan RKP Banten Gelar Aksi Galang Dana

Perlu diketahui, pada saat perda PUK belum disahkan pun sudah terdapat beberapa tempat hiburan yang ditutup dan disegel secara langsung oleh Wakil Walikota Serang, namun jelang beberapa saat tempat hiburan malam tersebut nampak kembali di buka, yang padahal pada saat penyegelan Wakil Walikota menyampaikan dengan lantang “kalau saja tempat ini di buka kembali maka akan berurusan dengan pemkot serang dan akan di pidanakan,” ujar Subadri.

Pada saat itu Busairi menyaksikan secara langsung, karena saya ikut terlibat dalam razia yang di lakukan oleh wakil walikota dan satpol pp kota serang.

Namun ketika tempat hiburan malam tersebut di buka kembali, tidak ada tindakan apa-apa yang di lakukan oleh Pemkot Serang. Artinya tidak ada tindakan tegas yang di lakukan oleh Pemkot Serang, yang akhirnya kita menganggap itu hanya gertakan saja.

Baca Juga :   Mahasiswa Banten Desak Gubernur Evaluasi Kinerja Dishub

Sudah jelas bahwa pengusaha hiburan malam di Kota Serang telah melakukan tindakan melawan hukum, maka perlu ada ketegasan dari Pemkot Serang.

“Sebetulnya saya sudah lama memperhatikan dan memantau tempat hiburan malam yang masih beroperasi, namun menunggu sampai waktu 6 bulan karena sesuai tenggang waktu yang di berikan. Namun setelah 6 bulan belalu, maka ini tidak boleh di biarkan,” ucap Busairi.

Himpunan Mahasiswa Serang dengan tegas menyatakan akan melawan kemaksiatan di kota serang agar terciptanya kota serang sebagai kota madani yang berdaya dan berbudaya.

Kami juga meminta kepada DPRD Kota serang yang dalam fungsi pengawasannya agar mengawasi kinerja satpol PP dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( DPMPTSP) terkait dengan perda pada Pasal 63.

Jika saja pemkot serang membiarkan tempat hiburan malam tetap di buka, maka tidak segan segan kami dari himpunan mahasiswa serang akan melakukan upaya-upaya untuk melakukan tindakan sesuai prosedural dan aturan yang berlaku. (R/FN)

TINGGALKAN KOMENTAR

5 × five =