Inovasi Digital “SiBUNDa”

Inovasi Digital “SiBUNDa”

0
BAGIKAN

Oleh : Kurniadi W. Nugroho (Kabid PAPK, Kanwil DJPb Banten)

Semakin berkembang dan semakin canggihnya teknologi, mengakibatkan dunia menghadapi apa yang dinamakan era revolusi industri 4.0.

Penekanannya pada pola digital economy, robotic, big data, intelligence menjadi fenomena disruptive innovation. Hal ini menjadikan kita menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Masyarakat menuntut pemerintah memberikan pelayanan prima, namun disisi lain kurang didukung oleh sumber daya yang ada.

Pelayanan prima yang berkualitas, bermutu tinggi menjadi fokus perhatian organisasi publik. Keterbukaan informasi, berkaitan dengan pelayanan mendorong kesadaran masyarakat tentang kewajiban dan haknya. Oleh karena itu, harapan untuk mendapatkan pelayanan prima dibebankan kepada organisasi publik.

Birokrasi menentukan baik tidaknya pelayanan publik yang diselenggarakan. Kondisi birokrasi memberikan iklim tersendiri bagi terselenggaranya pelayanan publik yang optimal. Inovasi sektor publik diperlukan dalam pengembangan pelayanan.

Kehadiran inovasi sebagai produk yang relatif baru dan sifatnya menggantikan cara- cara yang lama, artinya pelayanan publik pada prinsipnya perlu memuat inovasi baru.

Hakekat Pelayanan Publik

Pelayanan publik (public service) menjadi tugas utama setiap instansi dalam pemerintahan untuk mewujudkan kesejahteraan (public welfare). Pelayanan publik oleh birokrasi publik merupakan salah satu perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat disamping sebagai abdi negara.

Eksistensi lembaga negara termasuk di dalamnya pada hakekatnya pelayan masyarakat, ia tidak dimaksudkan untuk melayani dirinya sendiri, namun untuk memberikan atau melayani masyarakat. Oleh karena itu, birokrasi publik berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan pelayanan publik yang baik dan profesional.

Old Public Administration (OPA)

Sebagai paradigma, istilah administrasi sudah tidak pas lagi, karena perkembangan ilmunya berhenti pada tahun 1980-an, bersifat klasik, tradisional. Baik istilahnya  maupun kontennya sudah tidak cocok, sehingga harus dirubah menjadi management publik.

Karena administrasi publik itu sendiri sejak kelahirannya terlalu berfokus pada strong  government, artinya sektor publik merupakan dominasi peran pemerintah dan pemerintah menjadi aktor tunggal didalam menyelesaikan sektor publik. Kelahirannya memberikan mandat kepada pemerintah, birokrasi untuk menyelesaikan masalah-masalah publik sebagai penerima mandat kebijakan administrasi publik.

Artinya yang sifatnya kebijakan sampai teknis operasional harus disediakan oleh pemerintah. Tetapi akibatnya, dengan paradigm strong government menjadikan pemerintah menjadi kuat, bersih, berwibawa, sehingga perhatian termasuk pembiayaan lebih banyak membiayai pembangunan birokratis sendiri.

Tahun 1970 ketika ada kelompok ASPA melakukan konferensi dan juga para praktisi merasa prihatin terhadap perhatian akademisi terhadap kajian administrasi publik, mengapa yang diperhatikan membangun birokrasi, dan hanya sebagian kecil saja biaya dipakai untuk pelayanan publik, padahal kehadiran birokrasi untuk melayani pelayanan publik secara maksimal.

Baca Juga :   Pesan Untuk Ibu Pertiwi dalam Naskah Drama "Jangan Menangis Indonesia" Karya Putu Wijaya

New Public Management (NPM)

New Public Management (NPM) mulai berkembang di tahun 1980-an di Australia, Amerika, New Zealand, dan Inggris akibat krisis dari negara kesejahteraan. Paradigma NPM menyebar luas karena adanya lembaga- lembaga internasional seperti IMF, Bank Dunia, Sekretariat Negara Persemakmuran maupun konsultan manajemen yang mempromosikannya.

Mengglobalnya NPM disebabkan juga oleh agen-agen perubahan seperti konsultan manajemen internasional, lembaga keuangan internasional maupun kantor-kantor akuntan, kesemuanya merupakan instrumen dalam meningkatkan teknik manajemen baru sektor private masuk ke sektor publik. Agen-agen perubahan ini berperan penting dalam mengimplementasikan teknik-teknik NPM.

Sistem pemerintahan yang berkembang dari setiap masa memiliki permasalahan masing-masing dimana selalu menggambarkan tidak efisiennya perilaku birokrasi. Berbagai pemikiran mulai muncul untuk menemukan DNA terbaru sistem pemerintahan, mulai sifatnya tradisional menuju kondisi modern sesuai tuntutan jaman. Diawali dari OPA, bergeser menjadi NPM dimana konsep Reinventing Government populer di era 80-an sampai 90-an.

New Public Service (NPS)

Paradigma New Public Management mendapatkan kritik dari Denhardt dan muncullah instilah New Public Serivce. New Public Service paradigm berakar dari beberapa teori tentang demokrasi, yang meliputi: Teori tentang demokrasi kewarganegaraan; pelibatan warganegara dan pentingnya deliberasi; model masyarakat sipil dan komunitas; membangun social trust, jaringan sosial, kohesi sosial dalam pemerintahan yang demokratis.

Teori administrasi negara baru dan organisasi humanis yang fokus pada nilai-nilai kemanusiaan (human beings) dan respon terhadap keadilan, nilai-nilai kemanusiaan, isu-isu sosial lain. Administrasi negara post modern yang mengutamakan dialog dalam memecahkan persoalan publik daripada menggunakan one best way perspective.

Denhardt merumuskan prinsip-prinsip NPS yang memiliki diferensiasi dengan prinsip- prinsip OPA dan NPM. NPS mengajak pemerintah untuk : Serve Citizens, Not Customers; Seeks the Public Interest; Value Citizenship over Entrepreneurship; Think Strategically, Act Democratically; Recognize that accountability is not   Simple; Serve Rather than Steer; Value People, Not Just Productivity (Melayani Warga Negara, bukan customer; Mengutamakan Kepentingan Publik; Kewarganegaraan lebih berharga daripada Kewirausahaan; Berpikir Strategis, Bertindak Demokratis; Mengetahui Akuntabilitas Bukan Hal Sederhana; Melayani Ketimbang Mengarahkan; Menghargai Manusia, Bukan Sekedar Produktivitas).

Inovasi Pelayanan Publik

Inovasi diartikan sebagai proses dan/atau hasil pengembangan pengetahuan, pengalaman, keterampilan menciptakan atau memperbaiki produk baik jasa maupun barang, proses, metode yang memberikan value secara signifikan.

Baca Juga :   Citayam Fashion Week dan Gerakan Ekonomi Kaum Marjinal

Inovasi bidang pelayanan publik diartikan sebagai cara baru atau ide kreatif teknologi pelayanan, bisa juga memperbaharui teknologi pelayanan yang sudah ada atau menciptakan penyederhanaan, terobosan dalam hal prosedur, metode, pendekatan, maupun struktur organisasi dan manfaatnya mempunyai nilai tambah baik kualitas maupun kuantitas pelayanan.

Inovasi tidak mengharuskan penemuan baru dalam pelayanan publik, tetapi merupakan pendekatan baru yang sifatnya kontekstual, tidak terbatas gagasan dan praktik, dapat juga berupa hasil perluasan maupun kualitas yang meningkat pada inovasi sebelumnya.

Kanwil Ditjen Perbendaharan Provinsi Banten memiliki inovasi terkait pemberian layanan.  Inovasi “SiBUNDa” merupakan aplikasi berbasis Microsoft Excel yang dikembangkan oleh Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (PAPK) dengan tujuan utama untuk efisiensi waktu dalam proses analisa transaksi yang diinput oleh Satuan Kerja dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) pada aplikasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN).

Selain itu aplikasi ini juga ditujukan untuk meningkatkan tingkat akurasi atas hasil analisa sehingga diharapkan setiap kesalahan dapat dideteksi, diberikan rekomendasi dan selanjutnya ditindaklanjuti oleh satuan kerja.

Keunggulan dari aplikasi ini yaitu mampu mengkonversi/mengubah sendiri data-data laporan berformat txt (notepad) dan PDF tanpa bantuan aplikasi lain menjadi angka-angka yang dapat terbaca oleh aplikasi.

Keungulan lain dari aplikasi ini adalah pada proses deteksi atas setiap poin analisa yang dapat berjalan secara otomatis dan hasilnya dapat ditunjukkan melalui kode sel yang berwarna biru dan bertuliskan GOOD jika benar serta berwarna merah dan bertuliskan BAD jika salah.

Adapun dampak dari inovasi ini, yaitu ketika setiap temuan dapat dideteksi dan diperbaiki sedini mungkin akan berdampak pada kelancaran proses rekonsiliasi antara satuan kerja dengan KPPN dengan validitas data yang dapat diyakini yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas data Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keungan Bendahara Umum Negara (LKBUN).

Inovasi pelayanan publik merupakan cara baru maupun ide kreatif teknologi pelayanan dalam memperbaharui, menyederhanakanan, maupun menciptakan terobosan dalam aturan, prosedur, metode, pendekatan, maupun struktur organisasi sehingga memiliki nilai tambah, baik dari segi kualitas maupun kuantitas pelayanan. Tiga hal utama dari inovasi yaitu : Produk dan Jasa; Gagasan baru, dan Upaya perbaikan secara terus menerus yang dapat dirasakan manfaatnya.

Inovasi “SiBUNDa” merupakan bentuk-bentuk inovasi pelayanan publik Bidang PAPK Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten yang dapat meningkatkan kualitas LKKL dan LKBUN.

TINGGALKAN KOMENTAR

fourteen − 5 =