HMI Cab. Serang Menuntut Pj Gubernur, PT BGD dan Bank Banten Lakukan...

HMI Cab. Serang Menuntut Pj Gubernur, PT BGD dan Bank Banten Lakukan Pelanggaran Hukum

0
BAGIKAN
Foto : Aksi demo HMI Cab. Serang

Serang – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Serang yang berkedudukan di Ibukota Provinsi Banten memiliki kepedulian terhadap nasib Bank Banten sebagai Bank kebanggaan warga masyarakat Banten yang dalam pendirian dan prosesnya telah mendapatkan suntikan dana dari APBD Pemprov Banten.

Dana tersebut diperoleh dari pembayaran pajak masyarakat Banten sehingga perlu dilakukan supervisi atas penggunaannya, sehingga dukungan dan supervisi dari semua pihak terutama Pj. Gubernur Banten, PT. BGD dan seluruh element termasuk HMI Cabang Serang selaku mahasiswa sangat diperlukan untuk mendukung penguatan dan pengembangan Bank Banten.

Kepedulian HMI Cabang Serang selaku mahasiswa termasuk melakukan koreksi dan perbaikan terhadap Bank Banten antara lain melakukan monitoring terhadap Bank Banten dengan melakukan pengumpulan data dan informasi baik dari website Bank Banten maupun pemberitaan media diperoleh fakta terdapat pelanggaran peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Pj.Gubernur selaku Pemegang Saham Pengendali Terakhir, PT.BGD selaku Pemegang Saham Pengendali dan Bank Banten dalam bentuk pelanggaran.

“Bahwa PJ.Gubernur, PT.BGD dan Bank Banten telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM karena telah melakukan pembiaran terhadap eksistensi Media Warman selaku Komisaris Independen yang dahulu telah diangkat pada tanggal 11 April 2018 yang memiliki periodesasi selama 4 tahun maka masa periodesasi jabatannya berakhir pada RUPS Bank Banten tanggal 11 Mei 2022 namun tidak dilakukan pemberhentian dari posisinya sebagai Komisaris Independen sehingga tindakan Pj.Gubernur Banten, PT.BGD dan Bank Banten telah nyata melanggar Pasal 111 UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,” tegas menurut Ari Ketua HMI Cabang Serang, Kamis (01/12/2022).

Baca Juga :   Peduli Covid-19, Polda Banten Beri Bantuan Anggota DPC FSB Garteks Serang yang Dirumahkan

“​Posisi Media Warman yang sudah tidak memiliki legalitas yuridis lagi untuk menjalankan tupoksinya sebagai Komisaris Independen dan merangkap sebagai Komite Nominasi dan Remunerasi Bank Banten tidak dilakukan teguran dan langkah pemberhentian apapun oleh Pj. Gubernur Banten, PT. BGD dan Bank Banten sehingga yang bersangkutan telah menikmati gaji dan berbagai fasilitas dari Bank Banten yang sudah bukan menjadi haknya telah nyata berdampak merugikan keuangan Bank Banten sehingga harus dituntut untuk dikembalikan,” lanjut Ari.

Inisiasi usulan pergantian Direksi dan Komisaris Bank Banten yang dilakukan oleh Dewan Komisaris serta Komite Nominasi dan Remunerasi Bank Banten yang di dalamnya terdapat Media Warman yang sudah tidak memiliki legalitas yuridis sebagai komisaris independen adalah CACAT HUKUM.

Baca Juga :   Perkuat Persatuan Masyarakat, Kukerta 08 UIN SMH Banten Gelar Pawai Tahun Baru Islam

​”Penunjukan LPPI sebagai konsultan asessor open bidding direksi dan komisaris bank banten adalah cacat hukum,” ujar Ari.

​Proses dan hasil seleksi open bidding calon direksi dan komisaris yang dilakukan oleh LPPI mengandung cacat hukum sehingga HARUS DIBATALKAN dan hasil seleksi/open bidding calon direksi dan komisaris yang dilakukan oleh LPPI TIDAK BOLEH DIPERGUNAKAN PJ Gubernur, PT BGD dan Bank Banten dalam RUPS/RUPSLB Bank Banten.

Berdasarkan hal tersebut HMI Cabang Serang meminta dan menuntut PJ. Gubernur, PT. BGD dan Bank Banten untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :

Agar Pj. Gubernur, PT. BGD dan Bank Banten segera MEMBATALKAN Proses seleksi/open bidding pergantian calon direksi dan komisaris Bank Banten yang dilakukan oleh LPPI.

Agar PJ. Gubernur, PT. BGD dan Bank Banten segera MEMBATALKAN dan TIDAK MEMPERGUNAKAN hasil seleksi/open bidding pergantian calon direksi dan komisaris Bank Banten dari LPPI dalam RUPS/RUPSLB Bank Banten.

Agar PJ. Gubernur, PT. BGD dan Bank Banten segera melakukan pemberhentian terhadap Media Warman dalam RUPS/RUPSLB dan menuntut pengembalian gaji dan fasilitas tunjangan yang selama ini digunakan secara tidak sah.

TINGGALKAN KOMENTAR

11 − ten =