BANTENINFO.COM (Tangsel) – Himpunan Mahasiswa Banten (HMB) Jakarta, mendesak Bupati Pandeglang, DPRD dan Gubernur Provinsi Banten. Daalam hal ini harus segera bertanggungjawab atas apa yang terjadi pada perlakuan aparat kepolisian Polda Banten kepada masa aksi Gerakan Masyarakat Ujung Kulon (GMUK) pada aksi yang dilakukan di depan Gedung DPRD Provinsi Banten.
Masa aksi menuntut Janji Kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur Banten pada saat pencalonan untuk berjanji menuntaskan masalah Infrastruktur Jalan Kecamatan Sumur, Pandeglang. yang pada akhirnya masa aksi mendapat perlakuan kasar dari aparat. Selasa (16/10/2018).
Ketua Bidang Pengabdian Masyarakat HMB Jakarta, Muhammad Faqih, menyayangkan atas perlakuan aparat kepolisian Polda Banten dalam penangananya dengan melakukan tindakan refresif terhadap masa aksi.
“Atas nama UUD 1945, bahwa berpendapat dimuka umum adalah hak setiap warga indonesia, termasuk menyuarakan aspirasai tuntutan kepada Pemerintah,” Ucap Muhammad Faqih, saat dimintai keterangannya oleh Jurnalis. Rabu (17/10/2018).
Selain itu, faqih menambahkan, dirinya mengaku prihatin dengan apa yang terjadi di lapangan, menurutnya hal ini sudah diluar batas kewajaran.
“Kami atas nama Mahasiswa Banten, konsisten ada dibelakang Rakyat, atas nama keadilan serta kepedulian kami terhadap masayarakat di daerah, kejadian tindakan refresif yang dilakukan oleh aparat keamanan Polda Banten ini, menurut saya tidak layak dilakukan,” tegasnya.
Menurutnya, Gubernur Banten serta Bupati Pandeglang mesti bertanggungjawab, dan segera tanggap atas apa yang terjadi di lapangan.
“Perlu diketahui tuntutan dari demonstran ini berdasarkan fakta yang ada dan anggaran perbaikan jalan ini sebesar 131 M, ada beberapa jalan yang selama ini tidak tersentuh oleh bupati Irna sehingga mengundang amarah masyarakat untuk melakukan unjuk rasa dan mempertanyakan kemana uang itu mengalir,” terang Faqih.
Artinya, tambah faqih, bahwa masyarakat kita sudah bosan menunggu progres dari kinerja pemerintah setempat selama ini, anggaranya ada, tapi lamban dalam pengerjaan.
Hal senada, disampaikan Wakil Ketua Umum HMB Jakarta, Robi Ahdiyat, menurutnya ini sudah diluar dugaan kami, kami sepakat bahwa dibawah Kepemimpinan Bupati Pandeglang Irna Narulita, “Pemerintah anti kritik, anti di evaluasi oleh rakyat, padahalkan sudah jelas yang dituntut oleh masyarakat ini adalah kebutuhan bersama bukan perorangan atau kelompok,” tutur Robi
Bukan hanya itu, menurut Robi, tindakan diluar nalar yang mengakibatkan banyak luka-luka pada massa aksi ini sudah jelas mencederai amanat UUD 1945.
“Artinya, amanat Konstitusi ditubuh pemerintah Bupati Irna, hanya sebatas formalitas saja, jelas kami sangat sesali sikap pemerintah saat ini. Karena itu, kami menuntut keras agar Bupati Irna Narulita turun dari jabatannya sebagai Bupati Pandeglang.” Tegas Wakil Ketua Umum HMB Jakarta, Periode 2018-2019 Robi Ahdiyat, di Sekretariat Perjuangan HMB Jakarta. (rb/fq)
