Hambatan Implementasi Kartu Kredit Pemerintah Dalam Meningkatkan Produktivitas Uang Persediaan

Hambatan Implementasi Kartu Kredit Pemerintah Dalam Meningkatkan Produktivitas Uang Persediaan

0
BAGIKAN
Sumber Foto : (www.kabarjakarta.com)

Oleh : Arifin (Kasubag keuangan kanwil DJPb Banten)

Uang Persediaan, istilah tersebut sudah familiar terdengar bagi sebagian orang yang bekerja dibidang Pengelolaan kuangan Negara.  Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2019 tentang Perubahan atas PMK Nomor 190/PMK.05/2012. Uang Persediaan yang biasa disingkat “UP” adalah uang muka kerja dari Kuasa BUN kepada Bendahara Pengeluaran yang dapat dimintakan penggantiannya (Revolving).

UP berfungsi sebagai Uang Muka Kerja kepada Bendahara Pengeluaran (BP) maupun Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) yang digunakan untuk belanja operasional perkantoran sehari-hari dan tidak untuk membiayai pengeluaran yang menurut peraturan perundang-undangan harus dilakukan dengan pembayaran langsung (LS).

Saat ini, jumlah UP yang beredar di seluruh Indonesia mencapai triliunan rupiah, hal tersebut dapat diartikan bahwa terdapat rupiah tidak produktif yang sesungguhnya dapat lebih dioptimalkan  digunakan dalam rangka pembangunan di negeri Indonesia tercinta.  Sehingga dengan dilatarbelakangi ingin meminimalisasi Penggunaan Uang tunai dalam transaksi keuangan Negara, diperlukan suatu inovasi terbarukan untuk mengakomodir hal tersebut.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tatacara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran, mekanisme UP dari tahun ke tahun  hingga sebelum PMK 178/PMK.05/2019 terbit, UP hanya terdiri atas UP Tunai, artinya sejumlah uang sudah berada di tangan para BP, belum digunakan karena akan digunakan untuk keperluan sehari hari perkantoran yang belum dapat diprediksi kepastian penggunaannya (dana fleksibel).

Atas pelaksanaan system pembayaran UP seperti itu terjadi cost of fund/idle cash dari penggunaan UP, sehingga diperlukan suatu upaya untuk mengurangi cost of fund tersebut.

Baca Juga :   Khilafah Tidak Hanya Sebatas "Khalifah"

Selain untuk alasan mengurangi idle money, mengurangi terjadinya fraud dari transaksi secara tunai menjadi alasan utama penggunaan kartu kredit pemeritah tersebut.  Dalam praktek di lapangan, sejumlah satker dengan sejumlah UP yang relative besar (seperti satker-satker di Jakarta, UP bisa mencapai 3 Milyar), dimungkinan UP digunakan untuk kepentingan pribadi terlebih dahulu sebelum dibelanjakan untuk kebutuhan kantor.

Pada kenyataan dilapangan, UP tidak saja digunakan untuk keperluan sehari-hari perkantoran tetapi juga guna pembiayaan suatu kegiatan.  Sehingga UP tidak saja dipegang oleh Bendahara Pengeluaran (BP), tetapi juga oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP).

Faktor Keamanan dalam bertransaksi menjadi salah satu bagian penting dalam pengelolaan keuangan Negara.  Dijaman serba digital saat ini, membawa uang tunai guna pembayaran suatu belanja adalah sangat riskan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di perjalanan semisal perampokan.

Atas beberapa hal tersebut diatas, dimana diperlukan suatu penyempurnaan mekanisme pembayaran APBN yang selama ini telah berjalan secara konvensional.  dengan dikombinasikan dan didukung oleh kemajuan jaman digital saat ini, modernisasi system pembayaran apbn secara non tunai antara lain dengan menggunakan kartu kredit.

Dan hal ini sesuai dengan yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2018  tentang Perubahan atas PP No. 45  tahun 2013 tentang Tatacara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal  66 ayat 5  berbunyi ketentuan mengenai tatacara pembayaran dan penggunaan kartu kredit diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Beberapa hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan impleentasi KKP adalah sebagai berikut :

Baca Juga :   Perubahan Itu Kemajuan dan Bukan Hambatan

1. Minimnya informasi.

Peraturan yang tebal, terbatasnya Kanwil/KPPN memberikan sosialisasi dan kurang antusiasnya Satker dalam menerima aturan baru menjadikan implementasi KKP ini agak sedikit tersendat-sendat.

2. Prilaku Satker yang sudah nyaman dengan system UP konvensional.

di awal pemberlakuan PMK No. 196/PMK.05/2018, sudah ada beberapa satker yang mengajukan pernytaan tidak menggunakan Kartu Kredit dikarenakan bebrapa hal seperti :

  • Wajib belanja di toko yang sudah PKP, untuk memudahkan penerbitan faktur pajaknya.
  • Ada satker yang sudah mendapatkan KKP, namun tidak ada toko yang memiliki EDC.
  • Biaya surcharge penggunaan KKP
  • Penolakan penggunaan KKP oleh pihak rekanan

3. Karakteristik penggunaan UP yg beragam. (sebagai contoh adalah Universitas Terbuka dan polres, UP digunakan utk di transfer ke BPP di daerah-daerah) seharusnya diatur untuk yang ber BPP diatur tengat waktu penggunaan KKP sampai dengan ke BPP. Penumpukan permintaan KKP ke Bank menimbulkan permasalahan baru dalam penerapan KKP.

Permintaan penerbitan KKP yang serentak oleh satker di seluruh wilayah banten, yang berjumlah 280 satker, membuat pihak bank merasa kewalahan.  Khususnya BRI yang memiliki prosentase kepemilikan rekening bendahara pengeluaran sebanyak 78% atau sekitar 172 rekenig.

Demikian gambaran pelaksanaan implementasi Kartu Kredit Pemerintah dan permasalahan yang dihadapi, diharapkan hambatan-hambatan tersebut diatas dapat terus diminimalisir oleh pemangku kebijakan agar implementasi Kartu Kredit Pemerintah tersebut dapat berjalan dengan baik.

TINGGALKAN KOMENTAR

twelve − eleven =