Gubernur yang Melawan Hukum

Gubernur yang Melawan Hukum

0
BAGIKAN
Foto: Ilustrasi

oleh Abdul Darda, SH. (DPC Peradi Serang)

Membahas upah tak serta – merta hanya relasi antara buruh dan majikan, upah melibatkan kebijakan pemerintah untuk melindungi buruh dan daya beli bangsa. Dahulu Upah buruh hanya diperoleh berdasarkan besaran kuantitas kerja dan kesepakatan buruh dan majikan. Dengan adanya peraturan mekanisme penetapan upah minimum melalui jalan Sosial dialog antar steakholder yang berkepentingan.

Pengusaha, Buruh dan Pemerintah yang terlembagakan dalam Dewan Pengupahan berunding untuk menetapkan besaran upah minimum, mengapa harus Upah minimum? Upah minimum bertujuan sebagai jaring pengaman (safety net) bagi buruh lajang yang bekerja selama 1 tahun, parkteknya besaran upah seluruh buruh yg sudah menikah dan memiliki anak serta lama bekerjanya lebih dari 1 tahun tetep mengunakan kebijakan Upah minimum.

Pada tahun 2017 perwakilan buruh kota serang menggugat gubernur Banten terkait penetapan upah minimum kota serang yang tidak sesuai dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh walikota serang terkait besaran upah minimum kota serang. Terdiri dari 4 orang buruh yang bekerja di kota serang, mereka mewakili buruh kota serang yang terdiri dari sekitar 15.000 orang buruh yang menggantungkan hidupnya dengan menanti kenaikan gaji pertahunnya melalui penetapan upah minimum.

Baca Juga :   Politik Dalam Dinamika Pemuda Menuju Pemilu 2019

Dengan perjuangan yang dilakukan oleh 4 buruh kota serang yaitu Adi satri, Hidayat Saefulloh, dkk, belum menemukan hasilnya hingga saat ini, gubernur banten  tidak memiliki niat baik untuk menjalankan putusan pengadilan Tata Usaha Negara. Beginilah bunyi Putusan yang disampaikan oleh Ketua Majelis Hakim Bambang Priyambodo mengatakan eksepsi Perkara Nomor : 261/B/2017/PT.TUN.JKT yang diajukan tergugat tidak diterima.

"Memutuskan dan memerintahkan Gubernur Provinsi Banten selaku tergugat untuk mencabut Surat Keputusan UMK Kota Serang Tahun 2017 sebesar Rp2,866, 595,31.

Dalam putusan hakim, gubernur diwajibkan menerbitkan Surat Keputusan yang baru terkait Upah Minimum Kota Serang yang harus sesuai dengan Rekomendasi kenaikan UMK Kota Serang tahun 2017 sebesar Rp.3.108.470.

Baca Juga :   Kedudukan Islam dalam kebhinekaan

Setelah berbulan – bulan perintah eksekusi ini dianjurkan oleh Pengadilan, gubernur Banten tetap abai dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht). Jika sudah seperti ini, pemimpin yang seharusnya menjadi qudwah (suri teladan) bagi masayarakat dalam menaatin aturan hukum, tapi realitasnya hukum mampu diselewengkan oleh kekuasaan. Wajarlah jika di masyarakat ada ungkapan, hukum seperti pisau tajam kebawah tumpul keatas.

Dalam perspektif hukum perburuhan, seharusnya pemerintah sebagai yang memiliki kekuatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya memiliki kecenderungan pro buruh, realitasnya berselingkuh dgn pemodal untuk memiskinkan buruh, yang notabene adalah rakyatnya sendiri.

Harus kemana lagi mereka menuntut keadilan jika perjuangan pada ranah litigasi pada tingkat atas pun sudah dilalui oleh sang pencari keadilan.

TINGGALKAN KOMENTAR

6 − five =