Gubernur Fiksi

Gubernur Fiksi

0
BAGIKAN

Banteninfo(opini),- Masyarakat banten harus kembali bersabar atas semua komitmen dan janji politik WH-Andika yang hanya jalan ditempat. Dari sekian banyak kebutuhan dasar masyarakat banten, mulai dari pendidikan gratis, kesehatan gratis, pembangunan jalan dan lain sebagainya, kini hanya sebatas harapan saja.

Dulu, ketika proses kampanye yang dilakukan WH-Andika dalam meyakinkan masyarakat banten sebagai pemilih pada kontestasi pilgub 2017 merupakan ajang pembodohan, pasalnya ketika WH-Andika dinobatkan sebagai gubernur dan wakil gubernur provinsi banten tentu sudah menjadi kewajiban dan konsekuensi logis untuk mewujudkan seluruh komitmen dan janji politiknya yang dulu dibangun untuk memproleh kemenangan. Tapi pasca dilantiknya WH-Andika sebagai gubernur dan wakil gubernur provinsi banten pada 12 mei 2017 sampai detik ini terhitung hampir 11 bulan usianya, namun belum ada perubahan yang signifikan, justru selama kepemimpinanya belum mampu memperbaiki tingkat kemiskinan dan pengangguran terbuka, hal ini dibuktikan dengan hasil rilis Badan Pusat Statistik (BPS) di bulan september 2017, yang menunjukkan bahwa bertambahnya tingkat kemiskinan dan pengangguran terbuka di provinsi banten, sehingga banten menjadi sorotan nasional untuk dua hal ini.

Baca Juga :   Bahasa Kekerasan dalam Anatomi Manusia

Selanjutnya soal pendidikan gratis ditingkat SMA/SMK hanya sebatas dongeng belaka, karena buktinya masih banyak sekolah ditingkat SMA/SMK yang belum mendapatkan pendidikan gratis, kemudian kesehatan gratis dengan menggunakan KTP kini hanya janji politik yang mampu membius seluruh masyarakat banten, lantaran brobat gratis yang diharapkan untuk meringankan masyarakat dalam memproleh kesehatan gratis sudah diintegrasikan dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), lalu kemudian soal pembangunan jalan 100 KM yang akan dilakukan pada tahun 2018 itu belum pada proses pelaksanaan yang artinya hanya sekedar wacana saja.

Selanjutnya keterlibatan Sekretaris Daerah (SEKDA) sebagai eselon I pejabat teringgi ditingkat Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Provinsi Banten dalam melakukan kegiatan politik praktis tentu menciderai netralitas pegawai, sehingga hasil Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang menyatakan, bahwa hasil penyelidikanya terbukti adanya pelanggaran yang dilakukan SEKDA dengan melanggar PP Nomor 42 tahun 2004 terkait safari politiknya, “lalu setelah terbukti melanggar, apa tindakan dari gubernur?” ini menunjukan bahwa WH-Andika tidak mempunyai ketegasan dan keberanian terhadap pegawainya yang jelas terbukti melakukan kegiatan politik praktis. Sehingga komitmen yang dibangun diawal untuk mewujudkan Reformasi Birokrasi yang rasional hanya sebatas omong kosong, kemudian beberapa bulan yang lalu Inspektorat Provinsi Banten sebagai lembaga pengawas internal mengeluarkan hasil audit tujuan tertentu (ATT) ke beberapa organisasi prangkat daerah (OPD) yang mengindikasikan adanya penyelewengan anggaran negara di tubuh OPD, maka apa tindak lanjut dari ATT itu yang hanya terjadi di kepemimpinan WH-andika? Lantas di mana letak komitmenya dalam pemberantasan korupsi di tanah jawara. Kalau pun ada maka yang disebut dengan lembaga publik itu harus diketahui oleh publik (transparan). Dari sekian persoalan rakyat di atas maka jelas gubernur dan wakil gubernur banten hanya membangun cerita fiksi di provinsi banten. (RB)

Baca Juga :   Elegi Perdamaian Untuk Suriah

Oleh. Fakih Helmi (Aktivis KMS 30)

TINGGALKAN KOMENTAR

four × 4 =