GELIAT PENYALURAN DANA TRANSFER KE DAERAH (TKD) DI KPPN JAKARTA I

GELIAT PENYALURAN DANA TRANSFER KE DAERAH (TKD) DI KPPN JAKARTA I

0
BAGIKAN

Oleh : Agus Nursetyanto, SE, MM (Kasi Pencairan Dana KPPN Jakarta I)

Amanat Undang Undang nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah adalah menciptakan alokasi sumber daya nasional secara efektif dan efisien. Untuk itu perlu pengaturan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah yang adil, selaras dan akuntabel.

Pengelolaan Transfer Ke Daerah sebagai salah satu ruang lingkup dari undang-undang dimaksud, salah satu prinsip pendanaannya adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta I (KPPN Jakarta I), sebagai salah satu instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan yang memiliki fungsi penyaluran pembiayaan atas beban APBN tentu saja memiliki peran penting dalam dalam implementasi pelaksanaan undang-undang tersebut.

KPPN Jakarta I tahun anggaran 2022 mengelola alokasi pagu APBN sebesar Rp89,2 trilliun. Alokasi tersebut tersebar pada 14 Kementerian/Lembaga di 297 Satuan Kerja. Tentu saja peran tersebut tidak hanya dimiliki dan dijalankan KPPN Jakarta I.

Namun karena satuan kerja yang menjadi wilayah kerjanya bisa dikatakan sebagai “ ring 1” dalam penyelenggaraan bernegara, seperti misalnya Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Luar Negeri dan Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, maka KPPN Jakarta 1 dapat dikatakan sebagai kantor yang mempunyai peran vital dalam skala nasional meskipun wilayah kerjanya terbatas di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Selain menyalurkan APBN pada Kementerian/Lembaga, KPPN Jakarta I juga mengelola alokasi Dana Transfer Ke Daerah sebesar Rp2,01 trilliun. Pagu alokasi tersebut merupakan sebagian dari alokasi dana Transfer Ke Daerah yang harus disalurkan kepada Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Pemda DKI Jakarta).

Besaran alokasi dana transfer dimaksud terdiri dari Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) sebesar Rp37.291.510.000,- dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK Non Fisik) sebesar Rp1.978.274.790.000,-.

Penyaluran DAK Fisik

DAK Fisik tahun anggaran 2022 yang disalurkan melalui KPPN Jakarta I kepada Pemda DKI Jakarta adalah DAK Fisik Reguler Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana. Data terkini disalurkan pada KPPN Jakarta I mencatat realisasi sebesar Rp34.127.101.188.,- (92% dari total alokasi  sebesar Rp.37.291.510.000,-).

Bidang tersebut meliputi 6 sub bidang yang terdiri dari: Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi, Penguatan Percepatan Penurunan Stunting, Kefarmasian, Penguatan Sistem Kesehatan, Keluarga Berencana, Pengendalian Penyakit.

Baca Juga :   Asistensi Dan Pembinaan BLUD Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Banten

Alokasi DAK Fisik yang tersedia pada Rekening Kas Umum Negara KPPN Jakarta I tidak dapat 100% terserap oleh Pemda DKI Jakarta. Beberapa penyebab tidak terserapnya anggaran oleh Pemda DKI Jakarta antara lain sebagai berikut ;

  1. Adanya kewajiban penggunaan produk dalam negeri

Sebagaimana diamanatkan dalam Inpres nomor 2 tahun 2022, maka pengadaan barang dan jasa diupayakan melalui produk nasional. Dengan demikian akan didapatkan harga yang lebih murah tanpa mengurangi kualitas.  Secara otomatis maka akan ada efisiensi dalam penggunaan anggaran.

  1. Hasil negoisasi harga dalam pengadaan barang dan jasa

Mekanisme pengadaan barang dan jasa yang transparan dan akuntabel akan mendapatkan supplier yang berkualitas sekaligus harga yang bersaing. Peran Pejabat Pengadaan sangat penting dalam melakukan negoisasi harga. Sehingga penggunaan anggaran lebih efisien.

  1. Efisiensi pengadaan barang dan jasa yang tidak lagi dibutuhkan

Rencana yang dibuat pada awal tahun anggaran tidak berjalan kaku. Seiring dengan berjalannya waktu dan kondisi maka akan ditemukan beberapa rencana pengadaan yang sesuai fakta dilapangan tidak dibutuhkan lagi. Untuk itu rencana dilakukan evaluasi. Dalam evaluasi ada beberapa pengadaan yang semestinya tidak perlu pengadaan kembali. Hal tersebut akan semakin membuat anggaran lebih efisien.

  1. Kebijakan dari Pemerintah Pusat

Pada beberapa kasus tertentu Kementerian Teknis pada bidang tertentu memberikan masukan kepada Kementerian Keuangan untuk tidak melanjutkan program yang ada. Berdasar pertimbangan dimaksud, maka alokasi yang tersedia tentu saja tidak jadi disalurkan.

Penyaluran DAK Non Fisik

DAK Non Fisik yang yang disalurkan melalui KPPN Jakarta I terdiri dari : Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler (BOS Reguler) dengan alokasi pagu sebesar Rp1.847.831.060.000,-; Dana Bantuan Operasional Sekolah Kinerja (BOS Kinerja) Rp26.295.000.000 dan Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi (BOS Afirmasi) sebesar Rp104.148.730.000,-, yang terdiri dari Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD Rp.71.972.930.000,- dan BOP Kesetaraan Rp.32.175.800.000,- .

Dana BOS Reguler tahun 2022 telah tersalur secara bertahap sejumlah Rp1.621.694.320.959,- (88% dari pagu alokasi). Realisasi tersebut untuk tahap I diperuntukan bagi 4.320 sekolah dengan jumlah siswa penerima 1.520.303 , tahap II untuk 3.851 sekolah bagi siswa penerima 1.310.561 dan tahap III untuk 3.904 sekolah dengan jumlah siswa penerima 1.358.808.

Baca Juga :   Hambatan Implementasi Kartu Kredit Pemerintah Dalam Meningkatkan Produktivitas Uang Persediaan

Dana BOS Kinerja juga sudah terealisasi  Rp21.535.000.000 ( 82% dari pagu alokasi ) untuk 231 sekolah. Sedangkan BOS Afirmasi Rp98.532.442.000,- . ( 95% dari pagu alokasi ).

Data tersebut menunjukkan bahwa Dana BOS tidak dapat terserap 100% oleh Pemda DKI Jakarta. Hal dimaksud terjadi karena beberapa sebagai berikut :

  1. Terdapat beberapa sekolah yang menolak menerima

Hal tersebut terindikasi adanya retur / pengembalian Dana BOS yang disalurkan oleh KPPN Jakarta I melalui rekening sekolah yang bersangkutan. Setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut, ternyata sekolah berkenaan memang menolak transfer tersebut.

  1. Terdapat Sekolah yang sudah tidak lagi beroperasi

Hal demikian teridentifikasi setelah penerima BOS tidak dapat segera melengkapi syarat penyaluran. Setelah penelusuran lanjutan diketahui bahwa sekolah tersebut sudah tidak beroperasi.

Dana Transfer Ke Daerah bukanlah sumber utama pendapatan daerah Pemda DKI Jakarta, karena hanya sekitar Rp16,88 triliun (20% dari total Pendapatan Daerah).

KPPN Jakarta I berperan menyalurkan dana dimaksud sebesar Rp2,01 trilliun. Jumlah Nominal yang tidak besar bagi provinsi sekaligus berkedudukan sebagai ibukota negara.

Namun alokasi tersebut memiliki sarat makna. DKI Jakarta boleh memiliki kemampuan mandiri dalam pengelolaan keuangan, tapi dengan alokasi dana transfer mengisyaratkan ada hubungan keterikatan bersama pemerintah pusat.

Berapapun jumlah alokasi tentu berguna bagi Pemda DKI Jakarta. Meski dalam realisasi penyerapan masih dibawah 100%. Namun dana transfer dimaksud cukup membantu menyelesaikan beragam masalah sosial, kesehatan maupun pendidikan di Jakarta. Salah satu kunci utama dana transfer dapat bermanfaat optimal adalah kecepatan dan ketepatan penyaluran.

Oleh karena itu perlu beberapa pembenahan dan perbaikan dalam pengelolaannya. Pemda DKI Jakarta harus melakukan beberapa pembenahan. Hal yang harus dilakukan antara lain :

  1. Perbaikan data administrasi
  2. Perencanaan kegiatan yang lebih baik
  3. Sinergi dan koordinasi yang lebih baik antar Dinas/Instansi terkait
  4. Pengawasan dan pendampingan kegiatan
  5. Pembuatan buku petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan
  6. Sosialisasi program dan kegiatan lebih massif dan terbuka
  7. Disiplin dalam pelaksanaan anggaran maupun kegiatan
  8. Peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia

Upaya Pemda DKI Jakarta akan seiring dengan langkah KPPN Jakarta I sebagai Kuasa Bendahara Umum di Daerah. Laksana gayung bersambut, sinergi dan kerjasama yang makin solid dari 2 institusi tersebut akan menjadi berkah bagi warga DKI Jakarta untuk semakin maju.

TINGGALKAN KOMENTAR

12 + two =