FPI Dilarang, KAMMI Banten : Pemerintah Pusat Gagal Paham!

FPI Dilarang, KAMMI Banten : Pemerintah Pusat Gagal Paham!

0
BAGIKAN

Kota Serang (30/12/2020) – Ketua Umum PW KAMMI Banten, Wardian Dwi Fresha menyayangkan atas sikap yang telah diambil oleh pemerintah pusat terhadap pembubaran ormas Front Pembela Islam (FPI). Ia mengatakan bahwa adanya jurang yang semakin lebarnya antara masyarakat dengan pemerintah saat ini.

Alih-alih, kata Wardian, menyuarakan jargon persatuan bangsa, justru penguasa istana yang merobek kebhinekaan.

“Apakah sudah tidak ada lagi media dialog di negeri ini? Bagaimana mungkin negara yang menjunjung tinggi demokrasi tapi berlaku otoriter,” ujar Wardian dalam rilis tertulis, Rabu (30/12/2020).

Belum usai pagebluk yang melanda Indonesia, kini masyarakat kembali digaduhkan atas keputusan pemerintah yang melarang seluruh aktivitas keorganisasian FPI.

Baca Juga :   Enam Menteri Baru, Jokowi Resmi Otak-Atik Kabinet Indonesia Maju

Seperti yang kita ketahui, beberapa bulan belakangan, apalagi setelah pimpinan FPI, Habib Rizieq Shihab pulang ke Tanah Air, kondisi politik nasional seperti tak terkendali. Hingga puncaknya adalah di peristiwa KM 50 yang sampai sekarang belum usai diusut.

“Rakyat sudah bosan dengan drama yang ditampilkan penguasa dalam mengelola negara, sila ke 4 tentang musyawarah dan mufakat tidak lagi dipegang teguh dan dijadikan prinsip dalam mengambil kebijakan,” tandasnya.

Kendatipun berbeda pendapat antara pemerintah dengan FPI dalam hal ini, Wardian mengungkapkan bahwa itu merupakan sebuah kemewahan.

“Niat untuk menjahit persatuan tidak diperlihatkan oleh negara, sudahilah semua pertikaian ini. Bangsa ini besar karena banyak perbedaan, ini adalah sebuah kemewahan dalam negara demokrasi, jangan dijadikan sebuah palu permusuhan bagi siapa saja yang berbeda pendapat dengan penguasa. Negara jangan sampai gagal paham!,” pungkas Wardian.

Baca Juga :   Sekolah Guru Indonesia Dompet Dhuafa Kota Cilegon Luncurkan Buku Teacher’s Journey

Perlu diketahui, konferensi pers yang memutuskan pelarangan FPI dipimpin oleh Mahfud Md selaku Menko Polhukam yang didampingi beberapa petinggi negara seperti Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Idham Aziz, Ka-BIN Budi Gunawan, Menkumham Yasonna Laoly, Mendagri Tito Karnavian, Kepala KSP Moeldoko, Menkominfo Johnny G Plate, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar dan Kepala PPATK. (MAS)

TINGGALKAN KOMENTAR

seventeen − five =