Ejakulasi Politik dan Marketing Partai

Ejakulasi Politik dan Marketing Partai

0
BAGIKAN
Foto: Ilustrasi

oleh Fathoni, (Penggiat Kelompok Filsafat Jatidiri)

Marketing dan opini publik seperti suami istri yang berjodoh satu sama lain. Keduanya saling melengkapi. Saling terkait dan sangat berdekatan. Dalam kajian bahasa, ada istilah “berkelindan”. Dunia periklanan dan pembentukan opini seringkali tumpang tindih dalam teori dan prakteknya. Hal ini lebih dikarenakan opini publik memang terbangun oleh media yang notabene merupakan sarana pencitraan diri. Dan layaknya sebuah cover, maka opini publik yang dibangun oleh pembuat kebijakan (baca: partai). Seringkali kita sulit membedakan, seseorang berbicara sebagai personalisasi jabatan, atau sebagai kader partai. Di negara ini memang hampir tidak ada yang jelas. Apalagi menjelang Pemilu, ketika “suhu politik” semakin memanas. Opini publik sengaja dibuat sedemikian baik dan rapinya agar “laku” dijual, atau paling tidak: meningkatkan citra. Partai, caleg, capres, cawapres, semua berlomba memajang “citra baik”, “catatan keberhasilan”, meskipun ternyata masyarakat juga tidak amnesia: masyarakat juga mencatat serangkaian kegagalan-kegagalan, kebusukan dan mental koruptif di balik “citra baik” yang terpampang di baliho-baliho, bendera-bendera dan stiker-stiker yang terkadang mengganggu pemandangan.

Ketidakdewasaan politik yang kita saksikan setiap hari seringkali “hanya” ditujukan untuk ejakulasi politik yang sesat. Demi meraup suara rakyat sebanyak-banyaknya, untuk lalu melupakannya. Dalam rangka memahami pembentukan isu, kita perlu masuk ke dalam kajian tentang bagaimana kebijakan dan isu dipresentasikan untuk memanfaatkan informasi yang dihasilkan oleh apa yang saya istilahkan dengan “issue maker”. Isu dan kebijakan kini semakin banyak dikaji dari sudut pandang marketing. Lalu, sejauhmana image menentukan kebijakan yang berorientasi rakyat? Sejauhmana proses politik kita pastikan sebagai sarana jaring asmara? (baca: penjaringan aspirasi masyarakat).

Baca Juga :   Alasan Kita Menguap dan Penyebab Menguap Bisa Menular

Pertanyaannya kemudian, sejauh mana marketing suatu partai atau kandidat bisa membentuk suatu kebijakan? Apakah proses politik semakin ditentukan oleh orang-orang yang justru menafikan suara masyarakat? Lalu untuk apa ada rakyat, yang notabene merupakan alasan pendirian negara yang sama-sama kita cintai ini? Mestinya suara rakyat dikelola sedemikian rupa, sehingga suatu hari—seperti di saat Pemilu—ketika partai “butuh” suara rakyat, rakyat akan sukarela memberikan suaranya tanpa harus ditipu-tipu oleh klaim keberhasilan yang “sayangnya” rakyat sudah tahu dengan tipuan kuno macam itu, seperti trik sulap kuno, dimana pesulap dapat mengeluarkan kelinci dari sebuah topi kosong. Kebijakan, yang notabene merupakan output tarik-menarik kepentingan, mestinya dimenangkan oleh rakyat, karena memang rakyatlah yang paling kuat dalam konstruksi negara demokrasi. Sayangnya, ternyata rakyat hanya “dianggap” ada ketika datang ke TPS, antri sembako di pasar, antri BLT di kantor pos, atau antri di rumah Ponari karena biaya rumah sakit yang gratis ternyata sulit diakses. Terlalu birokratis dan perlu katebelece. Eksistensi rakyat ternyata hanya dalam rangka antri dan antri.

Manipulasi politik dan presentasi kebijakan

Kemajuan teknologi dan semakin derasnya arus informasi telah mengubah pola-pola dan cara para politisi dan pembuat kebijakan dalam memainkan politik. Partai, layaknya sebuah perusahaan, perlu ditata oleh sistem manajerial yang baik agar tidak “kecele” dan gagal memprediksi kemungkinan-kemungkinan “uncertainty” yang merupakan watak khas dari politik itu sendiri. Politik adalah kepentingan, dan dalam kepentingan, yang abadi adalah “kepentingan bersama”, atau—minimal,—kepentingan yang sama walau sementara”.

Baca Juga :   Pesan Lestari

Pembuatan kebijakan publik juga merupakan soal yang problematik, paling tidak karena fakta bahwa area kebijakan yang dianggap penting oleh opini publik juga bervariasi. Dan, karena pembuat kebijakan.harus “mendengarkan suara rakyat”, puncak perhatian isu publik akan berdampak besar terhadap agenda organisasional dari pemerintah. Mereka berpendapat bahwa hubungan antara kemenonjolan isu publik dengan perubahan organisasional menimbulkan “beberapa kelegaan kepada pendukung pemerintahan demokratik yang responsif. Tentu saja dari sudut pandang lain (perspektif yang lebih kristis) perubahan organisasional itu mungkin hanyalah cara bagi pembuat kebijakan untuk melakukan sesuatu agar mereka tampak seolah-olah telah melakukan sesuatu.

Jika kita melihat analisis perubahan organisasional sebagai ukuran atau indikator, maka “agenda kebijakan” dapat dikatakan bisa terjadi pada tahap ketika “suara rakyat” didengarkan. Pada titik ini pemerintah harus dilihat “akan melakukan sesuatu”, “memecahkan problem”, “mengambil keputusan”. Akhirnya, rakyat seperti kita hanya dapat melihat apa yang akan dilakukan oleh “wakil-wakil rakyat” (baca: wakil parpol), apakah akan membumi dan berpihak pada rakyat, atau—justru—melangit dan hanya merupakan stempel kapitalis demi ejakulasi sesaat? Wait and see….

TINGGALKAN KOMENTAR

eighteen − 1 =