Digitalisasi Penyaluran APBN

Digitalisasi Penyaluran APBN

0
BAGIKAN

Oleh : Warno (ASN Kementerian Keuangan, bertugas di KPPN)

Informasi merupakan bagian terpenting dalam pelayanan publik. Bila informasi tersampaikan dengan jelas, maka akan tercipta pelayanan publik yang berkualitas, yang berimplikasi pada kepuasan pengguna layanan.

Teknologi informasi semakin berkembang terutama dalam revolusi industri saat ini. Dengan adanya teknologi informasi, aktivitas sehari-hari lebih dimudahkan untuk mendukung berbagai aktifitas, baik dalam pekerjaan perkantoran maupun rumah tangga. Perkembangan ini berdampak terhadap pola kerja, gaya hidup, hingga cara bersosialisasi.

Salah satu perkembangan teknologi informasi yang punya pengaruh paling besar saat ini adalah internet. Internet membuat pertukaran informasi menjadi sangat cepat tanpa dibatasi oleh jarak. Dengan internet, pengguna dapat langsung bertransaksi seperti belanja online​​ dari rumah.

Sebuah tren yang memudahkan pekerjaan sehingga pengguna tidak perlu keluar rumah untuk bertransaksi termasuk mempromosikan produk melalui media sosial. Oleh karena itu, penyediaan internet dengan kecepatan akses yang memadai adalah hal yang esensial, karena internet adalah jantung dari teknologi informasi.

Sebelum berkembangnya teknologi informasi yakni masih mengutamakan kehadiran fisik dan dokumen kertas. Hal ini tentunya membutuhkan lebih banyak waktu, tenaga dan biaya sehingga tidak efisien. Tren pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan informasi menuntut pelayanan publik agar melakukan perubahan.

Dari yang semula berbasis kertas ​menjadi internet, semula tatap muka ​​menjadi virtual. Dengan adanya perkembangan teknologi informasi, operasional pelayanan pada suatu organisasi berkembang menjadi secara elektronik. Teknologi meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

Ditengah masa pandemi virus Corona (Covid-19) ini menuntut masyarakat banyak melakukan adaptasi di kehidupan sehari-hari, termasuk juga penyelenggaraan pelayanan publik. Kebijakan pemerintah untuk mencegah menyebarnya virus berdampak pada standar pelayanan publik dan menjadi upaya dalam pencegahan penyebaran.

Untuk memastikan pelayanan publik tetap terselenggara dan dengan memperhatikan keamanan penyelenggara maupun pengguna layanan, setiap instansi pemerintah melakukan beberapa hal seperti melakukan penyederhanaan proses bisnis, Prosedur Operasi Standar pelayanan dan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Perubahan tersebut terjadi di seluruh sektor, tidak terkecuali pemerintahan. Sebagai penyelenggara negara, pemerintah tentu tidak boleh absen dalam melayani warganya. Pelayanan publik tetap wajib berjalan sebagaimana mestinya namun dengan menerapkan protokol kesehatan.

Baca Juga :   Pendidikan Bukan Alat Untuk Menghasilkan Robot Industri

Dengan demikian pada akhirnya publik merasa terlayani, sekaligus aman dan kualitas pelayanan pun terjaga. Dengan adanya protokol kesehatan tersebut juga mengubah pola pelayanan instansi/lembaga pelayanan publik, baik instansi pemerintah maupun swasta. Salah satu perubahan pelayanan yang terjadi adalah perubahan dari pelayanan tatap muka ke Dalam Jaringan (daring).

Walaupun ada kebijakan pembatasan pelayanan publik, penyelenggara pelayanan publik tetap harus mematuhi standar pelayanan minimal dengan tetap memperhatikan hak dan kewajiban masing-masing pihak, baik penyelenggara maupun masyarakat.

Oleh karena itu sebagai elemen penyelenggara pelayanan publik harus segera melakukan transformasi, baik transformasi dalam hal kebijakan, metode dan unsur-unsur lainnya yang dianggap tidak berkesesuaian dengan kondisi pandemi.

Transformasi pelayanan publik salah satunya adalah dalam penyaluran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang melayani instansi pemerintah. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) selaku Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) di daerah, adalah salah satu elemen terpenting dalam penyaluran APBN.

Sebagai kantor vertikal Kementerian Keuangan, KPPN tentu perlu bertransformasi dalam memberikan pelayanan. Layanan pencairan dana yang selama ini dilakukan dengan tatap muka, kini berubah dengan adanya kondisi tatanan hidup baru yaitu melalui pelayanan online.

Hal ini memang harus dilakukan guna mencegah penyebaran Covid-19 ke area yang lebih luas termasuk melindungi pegawai dan stakeholder. Selain dapat menghemat waktu dan biaya untuk mendatangi KPPN, juga untuk menghindari kontak langsung dan kerumunan massa, sehingga layanan daring merupakan suatu keharusan.

Pandemi ini mengubah sistem pelayanan KPPN. Jika sebelum pandemi Covid-19 yang diberikan adalah keramahan di ruang Front Office, maka di masa pandemi dan sesudahnya adalah kemudahan dan kecepatan penyelesaian layanan. Salah satunya adalah perbaikan penyampaian Surat Perintah Membayar (SPM) sesuai dengan protokol kesehatan yaitu dengan menggunakan sarana elektronik.

Pada saat awal pandemi pengiriman SPM dilaksanakan melalui email, kemudian menggunakan e-SPM. Kemudahan dan kenyamanan bagi satuan kerja (satker) dalam menyampaikan SPM sangat dirasakan karena dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun serta meniadakan keharusan untuk mendatangi KPPN. Oleh karena itu diharapkan kondisi ini mampu menjaga kepuasan satker atas layanan KPPN.

Dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, penyampaian SPM satker menjadi lebih efektif dan efisien lagi melalui aplikasi Sakti yang menggunakan sistem online yang dapat digunakan melalui browser ​di laptop maupun smartphone.​

Baca Juga :   Raport Merah Setahun Covid-19: Dampak Positif dan Negatif Pandemi Covid-19 Terhadap Lingkungan

Oleh karena itu urgensi transformasi pelayanan publik sebagai respons dari efek pandemi ini juga tidak ketinggalan dalam penyaluran APBN. Kondisi ini membuat kemajuan yang signifikan dalam proses pelayanan dengan menerapkan digitalisasi dan modernisasi layanan dengan implementasi Fresh Office.

Perubahan itu sebuah keharusan dan sesuatu yang tidak bisa dihindari dan harus dihadapi. Namun demikian dengan mengikuti perkembangan teknologi informasi tersebut, eksisitensi penyaluran APBN tetap menjaga esensi​. Teknologi informasi hanya alat bantu namun yang lebih penting adalah pengguna aplikasi benar-benar pejabat perbendaharaan yang bersangkutan.

Melalui aplikasi Sakti tahapan penerbitan SPM dilakukan dengan One Time Password (OTP) pada Handphone (HP) pejabat perbendaharaan sehingga benar-benar dilaksanakan dari yang berwenang. Yang selanjutnya akan menggunakan Digital Stamp (DS) dan akan tersertifikasi Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sehingga terpenuhi transaksi elektronik sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Alur pelaksanaan pengeluaran negara, pada setiap tahapan diperlukan proses perekaman, pemeriksaan, dan wewenang persetujuan di aplikasi. Proses check and balances dilaksanakan dalam proses tersebut oleh para pejabat perbendaharaan sesuai tugas dan wewenangnya masing-masing termasuk verifikasi hardcopy dokumen.

Sebelum memerintahkan pembayaran atas beban pengeluaran negara, mereka wajib melakukan pengujian tagihan dan meyakini kebenaran material dan formal atas tagihan tersebut.

Dengan implementasi aplikasi Sakti, maka pelaksanaan seluruh tugas dan fungsi di bidang perbendaharaan di satker memiliki keamanan informasi berbasis protokol internet yang akan tercatat oleh BSSN. Dengan demikian pengujian formal perintah pembayaran oleh KPPN yakni dengan melakukan pengujian kebenaran dan keabsahan serta meneliti kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan terwakili dan terbantu dengan OTP dan DS pada aplikasi Sakti tersebut.

Walaupun dimungkinkan pengoperasian aplikasi hanya dilakukan oleh satu orang atau ‘Kuasa Penguna Aplikasi’ namun dengan adanya kode OTP yang didalam juga memuat informasi nilai dan nomor invoice/SPP/SPM yang dikirim langsung melalui SMS ke nomor HP pejabat perbendaharaan bersangkutan maka setiap pengeluaran negara telah diketahui dan telah dilakukan persetujuan oleh pejabat perbendaharaan tersebut.

TINGGALKAN KOMENTAR

thirteen − two =