Dewan Pengupahan Kota Serang Kritisi Kebijakan Walikota Beli Mobil Baru

Dewan Pengupahan Kota Serang Kritisi Kebijakan Walikota Beli Mobil Baru

0
BAGIKAN
Foto: Walikota Serang, Syafrudin / instagram (kang_syafrudin)

Serang – Dewan Pengupahan Kota Serang memprotes kebijakan Walikota Serang yang memilih beli Kendaraan Dinas (randis) atau mobil baru, ketimbang memperbaiki sistem Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial bagi warga.

Klaim Walikota bahwa Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial dianggarkan Pemkot Serang pada APBD Perubahan 2018 sebelum dilantik, menurutnya hanya alasan untuk pembenaran dan biar terlihat wajar – wajar aja.

Dewan Pengupahan Kota Serang menuturkan Pemerintah Kota Serang tidak serius mengatasi persoalan-persoalan warganya, mereka hanya serius menghabiskan anggaran tanpa ada efek manfaat untuk warganya.

“Saya tegaskan sekali lagi Walikota beserta jajarannya nggak serius mengatasi persoalan warga. Fakta bahwa pengangguran terbanyak se-Indonesia di Banten dan sebagai Ibukota Provinsi, Kota Serang angka pengagurannya sangat tinggi, nggak dijadikan salah satu program Pemerintah Kota Serang untuk mengatasi tingginya angka pengangguran,” kata Hidayat Saefullah atau biasa dipanggil Dodoy, Dewan Pengupahan Kota Serang dari Unsur Serikat Pekerja Kamis (21/01/2019).

Baca Juga :   Menanti Kehadiran Sekda Kota Serang yang Anyar

“Bukan angka pengaguran saja, sebagai Ibukota Provinsi upah/UMK-nya terendah ke 3, nggak ada cerminan untuk memperbaiki agar masyarakat yg bekerja formal mendapatkan upah yang layak. Meski kerja bertahun-tahun mayoritas pekerja Kota Serang itu berkutik pada UMK aja, sangat jarang pekerja mendapatkan upah diatas UMK yang seharusnya pemerintah daerah khusus Kota Serang berbenah diri membuat aturan agar masyarakat/warganya mendapatkan kesejahteraan yang meningkat, programnya bukan hanya beli mobil dinas baru,” sambungnya.

Dodoy meminta Bapak Syafrudin selaku Walikota Serang segera memperbaiki sistem ketenagakerjaan di Kota Serang, ketimbang harus membeli mobil baru. Ia melihat Kota Serang ini tidak memiliki mediator dan sangat minim pengawasan ketenagakerjaan, ditambah dengan tingginya pengangguran.

Baca Juga :   Hamas Demo Tuntut TKA di Banten Lebih di Kontrol oleh Pemerintah Daerah

“Meski sempat memberikan pernyataan di media terkait pembelian mobil dinas,  Walikota dianggap tidak mencerminkan keberpihakan kepada warga Kota Serang,” ungkap Dodoy.

Senada dengan Dodoy, Wakil Serikat Pekerja, Adi Satria mengatakan Walikota dan Jajaran di pemerintahan bermewah-mewahan, tapi rakyatnya nganggur dan yang kerja tidak mendapatkan perlindungan sosial dari pemerintah. Mereka itu dibayar dengan uang dari rakyat tapi tidak peduli terhadap rakyatnya.

 

Wartawan: Wandi / Editor: Fitra Nugraha

TINGGALKAN KOMENTAR

8 − seven =