Demokrasi Riba

Demokrasi Riba

0
BAGIKAN
Foto: Ilustrasi

oleh Fathoni (Pegiat Kelompok Filsafat Jatidiri)

Jika kita mendengar, atau membaca kata “Riba”, sontak alam pikir kita akan sampai pada atmosfer bank, rentenir, kredit, kecurangan, bunga berlipat ganda. Namun, diakui atau tidak, Riba itu memainkan dua peran sekaligus: dibenci dan dicinta. Bahkan, kita hidup bersamanya. Lalu, apa hubungannya dengan demokrasi? Literatur tentang politik ketatanegaraan menginformasikan kepada kita bahwa demokrasi adalah salah satu bentuk  pemerintahan yang percaya bahwa kedaulatan suatu negara berada di tangan rakyat. Antitesanya adalah Teokrasi yang percaya bahwa kedaulatan berada pada kehendak Tuhan.

Dunia modern kemudian menggabungkan keduanya, sehingga muncul adagium sebagai mantra ajaib yang menjadi sintesa bahwa Vox populi, vox dei. Ungkapan dalam bahasa Latin ini terjemahannya adalah, “suara rakyat adalah suara Tuhan.” Dengan demikian, suara rakyat “dipercaya” sebagai manifestasi suara Tuhan. Demokrasi yang konon bermula di negeri Yunani yang dahulu merupakan negara kota, menerapkan demokrasi langsung. Artinya, rakyat menentukan langsung siapa yang berhak menjadi pemimpin mereka dengan mekanisme yang disepakati.

Mekanisme itu, kita kini menyebutnya sebagai demokrasi prosedural yang tanpanya proses demokrasi akan cacat. Kemudian dibentuklah lembaga yang mengurusi jalannya demokrasi terutama pada tahapan pemungutan suara. Pada hakikatnya, lembaga ini semacam panitia yang menyelenggarakan proses pemungutan suara sampai ditetapkannya pengumpul suara terbanyak. Dalam siklus Polybius (Polybius Cycle), Demokrasi adalah salah satu keadaan pasca Tirani. Aristoteles, pemikir Yunani justru berpendapat bahwa Demokrasi merupakan bentuk kedaulatan terburuk. Mengapa demikian, karena dalam demokrasi, siapa saja dapat menjadi apa saja, asalkan berhasil mengumpulkan suara terbanyak. Apalagi, setiap suara bernilai sama dalam demokrasi. Kredonya, one man one vote. Satu orang satu suara. Demokrasi tidak dapat membedakan antara permata dan kerikil. Semuanya adalah batu dalam kacamata demokrasi.

Baca Juga :   Jokowi, Jangan Curi Ilmu Ahok

Nah, ketakutan Aristoteles jadi beralasan. Dan inilah pintu masuk dari “Demokrasi Riba” itu. Kata “Riba” itu sendiri, tidak bisa tidak, kita harus menelusurinya dari khasanah kitab suci. Barangkali kata ini, atau yang memiliki persamaan makna dengannya ada dalam semua kitab suci. Sejauh pemahaman penulis, kata Riba ada dibahas dalam beberapa ayat al-qur’an. Banyak ayat yang menerangkan tentang Riba terkait dengan kegiatan utang piutang. Riba sendiri maknanya adalah “tambahan (ziyadah)”. Ilustrasinya begini, jika Anda pinjam uang seribu dengan perjanjian pengembaliannya adalah seribu seratus, maka kelebihan seratus itulah Ribanya. Berbeda dengan jual beli, dalam Riba tidak komoditas yang dijual. Komoditasnya adalah uang itu sendiri. Dalam perdagangan, selisih harga beli dan harga jual adalah halal sebagai keuntungan, sedang dalam utang piutang, selisihnya adalah Riba yang diharamkan.

Penulis hendak melakukan ekstensifikasi makna tentang Riba ini. Dalam fiqh, tentu ini tidak diperkenankan. Namun, penulis hendak meminjam kata “Riba” ini dan mengaitkannya dengan wacana demokrasi. Mudahnya begini, penulis memang tidak begitu percaya demokrasi sebagai cara terbaik menentukan pemimpin, tapi karena itu adalah kesepakatan kenegaraan—yang juga diambil keputusannya dengan mekanisme demokrasi–, maka penulis ikut saja suara terbanyak. Pendek kata, demokrasi yang kini sedang berlangsung adalah demokrasi riba.

Demokrasi Riba yang dimaksud disini adalah bahwa semestinya demokrasi tidak seperti ini jalannya. Dalam ilustrasi diatas, demokrasi yang sedang sama-sama kita jalani ini bukan demokrasi yang seribu, tapi demokrasi seribu seratus. Ada kelebihan (selisih). Demokrasi yang berlansung masih kurang prasyaratnya, yaitu ilmu menentukan pilihan. Ini semestinya menjadi tugas partai politik untuk mengedukasi warga. Meminjam kekhawatiran Aristoteles, ini demokrasi suara terbanyak. Demokrasi voting.

Baca Juga :   Banten Feminist in Western Education 1895-1929

Ilmu untuk menentukan pilihan yang dimaksud penulis adalah pemahaman warga yang akan memilih tentang calon yang akan dipilih. Tentu ini tidak dapat dilaksanakan dengan instan. Semua butuh proses, perlu kesadaran. Fenomena yang terjadi, pengenalan kepada warga hanya melalui baliho, poster, iklan, dan debat visi misi. Ada juga perkenalan melalui minyak goreng, kaos, amplop, beras, demi mempengaruhi pilihan warga, yang kesemuanya tidak memberikan pendidikan politik yang baik bagi warga. Itulah Demokrasi Riba yang dimaksud penulis, yaitu demokrasi yang tidak seharusnya. Kalau mau agak ekstrem, sebut saja demokrasi semu, atau sekalian “bukan demokrasi”. Bila ini yang terjadi, maka ketentuan Q. S. Al-Baqarah: 275 akan berlaku, yaitu: “orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

Semoga demokrasi yang berlangsung ini, bukan seperti demokrasi yang penulis tuduhkan. Selamat memilih pemimpin di 27 Juni 2018 mendatang bagi 171 daerah di Indonesia. Sebelum masuk TPS, rapalkan ajian “jika pemimpin yang kupilih menyalahi janjinya, semoga diberi hidayah, lalu menepati janji”. Semoga takdir terbaik untuk Indonesiaraya. Tabik

 

TINGGALKAN KOMENTAR

5 × 1 =