BESARAN UMP DI BANTEN PERLU DIREVISI

BESARAN UMP DI BANTEN PERLU DIREVISI

0
BAGIKAN

Kementerian Tenaga Ker­ja (Kemnaker) telah menetapkan ke­nai­kan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2019 sebesar 8,03%. Hal itu tertuang da­lam surat edaran tertanggal 15 Oktober 2018, dengan Nomor B.240/M.NAKER/PHIJSK-UPAH/X/2018, ten­tang Pe­nyam­paian Data Tingkat In­flasi Nasional dan Pertumbuhan Produk Do­mestik Bruto Tahun 2018. Sesuai dengan Pasal 44 Ayat 1 dan 2 PP Nomor 78 Tahun 2015, peningkatan nilai UMP ter­sebut berdasarkan formula penam­ba­han dari pertumbuhan ekonomi nasio­nal (PDB) dan data inflasi nasional.

Penetapan upah minimum 2019 me­rupakan hasil dari penambahan upah mi­ni­mum 2018 dikali tingkat inflasi plus per­tumbuhan ekonomi nasional, sesuai de­ngan Pasal 44 Ayat 1 dan Ayat 2 PP No­mor 78 Tahun 2015. UMP dan UMK yang telah ditetapkan oleh Gubernur se­ba­gaimana yang telah disebut­kan tadi ber­laku terhitung 1 Januari 2019.

Melihat penghitungan yang dilakukan Pemerintah, pada dasar penetapan upah yang mengacu pada PP Nomor 78 Tahun 2015, justru mengabaikan UU Ketenagakerjaan itu sendiri, yang menghapuskannya survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

Dapat diartikan hitungan yang dilakukan Pemerintah dinilai bagi para pengamat dan aktivis buruh mengabaikan kesejahteraan pekerja, yang selalu berselimut pada pertumbuhan dan inflasi di Indonesia, tampak pemerintah tidak benar-benar serius memperbaiki kondisi Pertumbuhan Ekonomi yang mengalami stagnasi dalam tiga tahun belakangan ini.

Baca Juga :   Banjir Menerjang Komplek Untirta

Dengan kebutuhan yang ada, dan persentase yang diberikan, Pemerintah dinilai tidak melihat rasionalitas yang ada, dan Pemerintah pada saat ini hanya melihat pada hitungan makro, dan kurang memperhatikan hitungan mikro, sehingga aktivis buruh menilai apa yang dilakukan Pemerintah dalam menetapkan nilai upah tidak melihat secara gamblang terkaik kebutuhan masyarakat yang sesungguhnya.

Jika melihat nilai inflasi nasional sebesar 2.88% dan pertumbuhan ekonomi 5.15%, serta tren pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini, untuk UMP sebesar 8.03 %, ditambah nilai tukar rupiah yang masih di angka Rp 15.000/Dollar, dirasa perlu adannya kajian ulang di masing-masing daerah dan tidak menerima secara mentah-mentah hasil hitungan dan kajian yang dilakukan oleh pusat, karena pertumbuhan inflasi di masing Kota/Kabupaten cendrung berbeda, sehingga perlu adanya revisi kembali dari masing-masing dewan pengupahan dan Pemerintah daerah untuk menentukan jumlah upah yang di awal sudah ditetapkan.

Berkaca pada Provinsi Banten, dengan mengambil sampel UMP Kota Serang, secara hitungan sebesar Rp 3,116,675, dinilai kecil bila mengacu pada inflasi di Kota Serang sebesar 2.38 %. Hal serupa berlaku juga untuk seluruh Kota/Kabupaten Se Provinsi Banten, sehingga perlu adanya perubahan penetapan UMP yang dilakukan oleh dewan pengupahan Provinsi dan Pemerintah terkait.

Baca Juga :   Ketua KAMMI Banten : Jangan sampai ketua KPK Mencederai Komitmennya untuk mengungkapkan Kebenaran Kepada Masyarakat

Sehingga (SK) Nomor 561/Kep.299-Huk/2018 yang sebelumnya sudah ditandatangani oleh Gubernur Banten, Wahidin Halim, perlu dikaji kembali, untuk mendapatkan besaran yang layak, sesuai dengan tingkat inflasi di masing-masing Kota/Kabupaten di Provinsi Banten.

Bila hal itu tidak dilakukan, Pemprov Banten abai dan tidak melindungi kesejahteraan nasib para pekarja yang ingin menaikan UMP meraka, dengan melihat tingginya inflasi di masing-masing daerah, dan dipengaruhi juga, oleh beban ekonomi yang semakin meninggi.

Pemprov Banten harus benar-benar serius dan mendorong kesejahteraan pekerja, mengingat Banten merupakan daerah industri dan ritel yang cukup besar, dan merupakan Provinsi penyangga Ibu Kota. Dengan hal tersebut, seharunya dalam penilaian yang dilakukan Pemprov Banten terhadap UMP perlu mengadakan kajian ulang untuk menetukan jumlah upah yang sesuai dengan kondisi ekonomi dan inflasi di masing-masing daerah, sehingga asas kesejahteraan dan perlindungan pekerja dapat segera terasa. (MRF)

 

 

TINGGALKAN KOMENTAR

three + 10 =