BEM Serang Minta Kejati Usut Tuntas Kasus Korupsi di Lingkungan Kemenag Banten

BEM Serang Minta Kejati Usut Tuntas Kasus Korupsi di Lingkungan Kemenag Banten

0
BAGIKAN

Serang – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Serang menyampaikan beberapa masukan dan dorangan kepada Kejaksaan Tinggi Banten untuk terus mengusut kasus gratifikasi dan pungli yang ada di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten.

Dari hasil Audit Inspektorat Jenderal Kementerian Agama No : 138/B.II/PP.I/2020.telah membenarkan bahwa Kakanwil telah melakukan sejumlah pelanggaran.

Pertama, penyalahgunaan jual beli jabatan dari mulai pengangkatan kepala madrasah, Kepala KUA, Eselon IV dan Eselon III.

Kedua, penyalahgunaan Rekrutmen Petugas Haji.

Ketiga, turut serta kampanye bahkan mengorganisir kekuatan Kemenag untuk memenangkan anaknya menjadi DPR RI Periode 2019-2024 dari PPP.

Keempat, mengkondisikan proyek dari proyek SBSN sampai cetak spanduk, karena anaknya punya perusahaan.

Baca Juga :   HMB Jakarta Tuntut Airin Bersikap Netral

Dari hasil audit tersebut Ketua Presidium BEM Serang , Fakhrur Khafidzi menegaskan tidak ada ruang yang pantas bagi para pelaku KKN di negeri ini, khususnya Provinsi Banten.

“Bahwa bagaimana mungkin sesuatu yang sudah menjadi buah bibir di masyarakat terkait adanya pemotongan bantuan hibah dan lain hal sebagainya belum juga bisa dibuktikan kebenarannya, artinya hanya ada 2 kemungkinan yang pertama hal tersebut hanyalah kebohongan yang tersebar di masyarakat atau yang kedua Kejati Banten lemah dalam melakukan pengusutan dan pembuktian adanya tindakan melanggar hukum di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten,” ujar Khafdzi kepada media setelah audiensi dengan Kejati Banten, Jum’at (06/11/2020).

Disampaikan oleh pihak Kejati Banten bahwa sudah puluhan orang yang diperiksa oleh Kejati Banten dan kami belum menemukan cukup bukti terkait hal tersebut.

Baca Juga :   Taman Baca LSP Gelar Lapak Baca di Desa Pulo Kab. Serang

“Kami BEM Serang menyampaikan bahwa kami akan ikut membantu pihak Kejati banten untuk turun kelapangan melakukan advokasi dalam upaya menemukan bukti yang cukup kuat terkait tindakan korupsi di Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Banten. Kami siap bersinergi dengan Kejati Banten dmi terwujudnya keadilan dan tegaknya hukum di Provinsi Banten”, tegas Hafidz.

“Prinsip kami apabila usul ditolak tanpa ditimbang, suara dibungkam, kritik dilarang tanpa alasan, dituduh subversif dan mengganggu keamanan, maka hanya ada satu kata: lawan!,” tutup Hafidz. (FN)

TINGGALKAN KOMENTAR

one + thirteen =