Bem Nusantara Banten Desak Gubernur Banten Bertindak Tegas Kepada Siapapun Oknum yang...

Bem Nusantara Banten Desak Gubernur Banten Bertindak Tegas Kepada Siapapun Oknum yang Menyalahgunakan Anggaran di Lingkungan Pemprov Banten

0
BAGIKAN
Foto: Mad Hapip / BEM Nusantara Banten

Serang – Korda BEM Nusantara Banten, Mad Hapip  mendesak Gubernur Banten Wahidin Halim untuk bertindak tegas kepada siapapun yang terlibat kasus korupsi atau penyalahgunaan anggaran di lingkungan Pemprov Banten. Ini semua dilakukan agar tidak mengganggu kinerja pemprov Banten dan mencederai WTP yang diberikan BPK baru-baru ini.

“Kita harus mendorong Gubernur Banten untuk bersikap tegas ,
Kami berharap Gubernur tetap mempertahankan komitmen anti korupsi seperti kepemimpinannya selama ini yang hasilnya sudah nyata dan terbukti dalam menciptakan pemerintahan yang baik. Bila masih ada bawahan atau aparatur yang melakukan pelanggaran agar diberi sanksi tegas. Hal ini akan mengganggu kinerja Gubernur Banten yang sudah mendapat peringkat WTP dari BPK,” ucapnya, Senin (31/05/2021).

Baca Juga :   Gelar Diskusi Publik, BEM KBM FKIP Untirta Mengundang Aktivis ’98 dan ASPEK Banten

“Saya Melihat, Gubernur Perlu membuka data ke publik, di antaranya soal perilaku aparatur yang melanggar aturan, dan para oknum diluar Pemprov Banten yang sering mengintervensi sehingga mengganggu kinerja Pemprov Banten, agar masyarakat tahu siapa saja yang bermain dalam anggaran ini seperti Dana Bantuan Sosial di Dinas Sosial hingga korupsi masker di Dinas Kesehatan yang mencederai misi kemanusiaan dalam hal ini menekan laju pandemi,” lanjutnya.

Sebelumnya Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten menahan paksa tiga tersangka kasus dugaan korupsi masker di masa Pandemi Covid-19 pada Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Banten. Ketiga tersangka yakni tersangka berinisial WF dari PT RAM dan tersangka AS yang menerima subkon pengadaan masker.

Baca Juga :   Janji Politik Wahidin Halim, Berobat Gratis Bermodalkan KTP Belum Jalan

Satu tersangka lain berinisial LS merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pengadaan masker di Dinkes Provinsi Banten sebanyak 15.000 pcs bersumber dari dana Belanja Tidak Terduga (BTT) tahun 2020.

Tak luput kita juga Mendesak aparat penegak hukum, baik kepolisian maupun kejaksaan untuk tetap bersikap adil, transparan dan profesional dalam menangani kasus dugaan korupsi dan tidak mudah diintervensi oleh pihak manapun. Serta membersihkan internal lembaga penegak hukum dari oknum-oknum polisi dan jaksa yang merusak integritas lembaga seperti yang diduga bermain proyek-proyek di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD). (W)

TINGGALKAN KOMENTAR

20 + eighteen =