APBN KiTa Regional BANTEN Per 31 OKTOBER 2022, (Kinerja & Fakta)

APBN KiTa Regional BANTEN Per 31 OKTOBER 2022, (Kinerja & Fakta)

0
BAGIKAN

Banten, (28/11/2022) – Penguatan pemulihan ekonomi Banten tetap berlanjut di Triwulan III-2022 dengan pertumbuhan sebesar 5,71 persen (YoY).

Tekanan terhadap inflasi masih berlanjut, namun masih moderat. Inflasi di Banten pada bulan September 2022 sebesar 1,12 persen (MtM) terutama dipengaruhi oleh penyesuaian harga BBM.

Selama tahun 2022 tercatat inflasi di bulan September merupakan yang tertinggi. Memasuki  bulan Oktober 2022 inflasi mengalami kontraksi sebesar  0,12 persen (MtM).

Pendapatan Negara masih menunjukkan kinerja yang positif hingga Oktober 2022, tercermin dari pertumbuhannya yang mencapai 29,63 persen (YoY).

Penerimaan Pajak

Akhir tahun 2022 yang menyisakan dua bulan lagi, terpantau penerimaan pajak mencatatkan capaian yang menggembirakan. Jajaran Direktorat Jenderal Pajak Banten berhasil menghimpun penerimaan pajak sebesar Rp54,95 triliun, setara dengan 95,59 persen dari target tahun 2022.

Realisasi penerimaan pajak tersebut tumbuh sebesar 30,43 persen (YoY). Jika dicermati dari bulan ke bulan, kinerja penerimaan pajak  sampai dengan bulan Oktober 2022 secara umum masih kuat. Meskipun demikian, laju pertumbuhan beberapa jenis pajak seperti PPh 22 Impor dan PPN Impor terlihat mengalami perlambatan dibandingkan bulan September 2022.

Sementara itu, pertumbuhan penerimaan pajak kumulatif sampai dengan bulan Oktober 2022 ditopang oleh baiknya kinerja PPh 22 Impor, PPh Badan, dan PPh Final sebagai efek membaiknya kinerja korporasi setelah mengalami tekanan pandemi Covid-19, dinamisasi PPh 25, dan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang mulai berlaku pada awal tahun.

Pertumbuhan penerimaan kumulatif dengan capaian  positif tersebut  tercermin pada kinerja yang tetap terjaga pada masing-masing jenis pajak utamanya.  Capaian realisasi penerimaan PPh Non Migas hingga Oktober 2022 terdokumentasi berada di angka 95,16 persen dari target penerimaannya atau senilai Rp25,52 triliun, dan mengalami pertumbuhan sebesar 42,18 persen (YoY).

Hal yang sama terlihat pada PPN dan PPnBM yang berhasil menyumbang Rp29,12 triliun atau setara 96,08 persen dari target serta tumbuh sebesar 21,87 persen (YoY). Kedua jenis pajak tersebut (PPh Non Migas dan PPN & PPnBM) secara bersama-sama berhasil menyumbang Rp54,64 triliun.

Realisasi keduanya mencapai 95,64 persen dari target penerimaan PPh Non Migas dan PPN & PPnBM. Jenis pajak PBB & BPHTB juga mengalami pertumbuhan positif sebesar 45,83 persen (YoY) dengan capaian sebesar Rp17,79 miliar, setara 89,51 persen dari target.

Sedangkan Pajak Lainnya sampai dengan Oktober 2022 terealisasikan sebesar 86,25 persen dari target atau senilai Rp293,04 miliar dan mengalami pertumbuhan sebesar 6,94 persen (YoY).

Kinerja Penerimaan Sektoral

Secara umum kinerja penerimaan kumulatif dan bulanan secara sektoral tumbuh positif. Namun demikian,  kinerja pertumbuhan bulanan beberapa sektor pada periode Oktober 2022 mengalami pertumbuhan tidak sebaik pertumbuhan kumulatifnya.

Sebagai contoh laju pertumbuhan kumulatif sektor Kegiatan Jasa Lainnya yang memuncaki angka laju pertumbuhan dari keseluruhan sektor tetapi pertumbuhan bulanannya tidak sekuat periode sebelumnya.

Hingga 31 Oktober 2022, pertumbuhan penerimaan kumulatif pada sektor Kegiatan Jasa Lainnya mencapai 222,96 persen (YoY) lebih tinggi dari pertumbuhan penerimaan bulanan sebesar 1,22 persen (YoY), mengalami pelambatan dibandingkan periode sebelumnya.

Pelambatan pertumbuhan penerimaan bulanan juga terjadi pada sektor Perdagangan yang berkontribusi sebesar 24,71 persen terhadap penerimaan pajak di Banten.

Penerimaan Kepabeanan dan Cukai

Hingga tanggal 31 Oktober 2022, realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp10,28 triliun atau 91,61 persen dari target APBN 2022. Apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai naik atau tumbuh sebesar 22,17 persen.

Capaian kinerja positif tersebut didorong oleh kinerja seluruh komponen penerimaan yang mengalami pertumbuhan.

Realisasi penerimaan Bea Masuk (BM) hingga Oktober 2022 sebesar Rp8,33 triliun atau 92,33 persen dari target pada tahun 2022 ini. Kinerja BM mengalami pertumbuhan 20,18 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, di dorong kinerja impor nasional yang semakin membaik.

Kinerja BM di dorong oleh aktivitas impor barang konsumsi, barang modal, minyak mentah, serta bahan baku industri.

Penerimaan Cukai per 31 Oktober 2022 mencapai Rp1,88 triliun atau 88,27 persen dari target, dan mengalami pertumbuhan sebesar 29,54 persen (YoY). Pertumbuhan penerimaan Cukai di dorong oleh kebijakan relaksasi (pembukaan) daerah tujuan wisata, extra effort kegiatan pengawasan di bidang Cukai atau penguatan pengawasan Barang Kena Cukai (BKC) ilegal.

Penerimaan Cukai dikontribusi oleh Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA), Hasil Tembakau (HT), dan Etil Alkohol (EA). Kinerja penerimaan Cukai MMEA hingga 31 Oktober 2022 sebesar Rp1,796 triliun atau 87,37 persen dari target, dan mengalami pelambatan atau tumbuh negatif 5,86 persen (YoY:Oktober 2021).

Penerimaan Cukai MMEA di bulan Oktober 2022 mencapai Rp153,39 miliar, mengalami pertumbuhan negatif 5,86 persen (YoY: Oktober 2021). Penurunan ini diakibatkan adanya gap waktu pemberian fasilitas pembayaran cukai secara berkala kepada Perusahaan MMEA terbesar.

Meskipun penerimaan Cukai MMEA pada bulan Oktober 2022 mengalami penurunan, namun produksi MMEA secara YoY mengalami peningkatan. Selanjutnya realisasi penerimaan Cukai HT Netto hingga akhir Oktober 2022 sebesar Rp74,97 miliar atau 116,30 persen dari target, mengalami pertumbuhan sebesar 124,94 persen (YoY).

Untuk kinerja penerimaan Cukai HT di bulan Oktober 2022 mencapai Rp10,66 miliar dan mengalami pertumbuhan sebesar 585,1 persen (YoY:Oktober 2021). Kenaikan signifikan penerimaan Cukai HT di bulan Oktober ini disebabkan oleh pertumbuhan positif Rokok Elektronik (REL) dimana seluruh penerimaan Cukai HT merupakan penerimaan atas Rokok Elektrik (REL).

Dari sisi penerimaan Cukai atas EA hingga akhir Oktober 2022 mengalami pertumbuhan 9,48 persen (YoY), dengan capaian penerimaan mencapai Rp5,58 miliar atau 93,75 persen dari target. Kinerja penerimaan Cukai EA pada bulan Oktober 2022 mengalami pertumbuhan negatif sebesar 87 persen (YoY:Oktober 2021).

Kinerja penerimaan Bea Keluar (BK) sampai dengan 31 Oktober 2022 tumbuh signifikan 117,18 persen (YoY) dengan realisasi penerimaan sebesar Rp71,53 miliar atau 100,28 persen dari target. Pertumbuhan BK dipengaruhi oleh fluktuasi harga komoditas kelapa sawit dan produk turunan pengolahannya.

Baca Juga :   Tingkatkan Semangat Berbangsa dan Bernegara, MPR RI Gelar Sosialisai 4 Pilar

Hingga Oktober 2022, DJBC Banten telah memberikan fasilitas Kepabeanan untuk insentif fiskal impor Alkes, impor vaksin dan dunia usaha dalam rangka penanggulangan Covid-19.  Per 31 Oktober 2022 tercatat fasilitas insentif fiskal impor alkes yang sudah diberikan sebesar Rp41,94 miliar untuk fasilitas bea masuk dan fasilitas pajak sebesar Rp95,15 miliar.

Kemudian insentif fiskal untuk dunia usaha telah diberikan nilai pembebasan (KITE) sebesar Rp420,04 miliar dan nilai pengembalian (KITE) sebesar Rp52,04 miliar.

Untuk kondisi ekspor dan impor di Banten hingga 31 Oktober 2022, tercatat ekspor mengalami pertumbuhan positif sebesar 515,66 persen (y-o-y) dengan nilai USD 87,09 miliar. Sedangkan impor hingga 31 Oktober 2022 mencapai USD 33,61 miliar, tumbuh 15,03 persen (y-o-y).

Neraca Perdagangan Bulan Oktober 2022 Tercatat Surplus USD72,53 Miliar

Neraca Perdagangan (NP) Banten pada bulan Oktober 2022 mencapai USD 72,53 miliar, naik 2.961 persen (MtM). Surplus NP di bulan Oktober 2022 memutus rentetan defisit sejak dua tahun lalu pada bulan Januari 2020.

Nilai surplus NP bulan Oktober 2022 mengalami peningkatan dibandingkan bulan sebelumnya disebabkan oleh peningkatan eksportasi industri pesawat terbang dan perlengkapannya yang sangat besar (FOB USD74,89 miliar), serta adanya penurunan importasi industri kapal dan perahu, pertanian gandum, serta industri bahan farmasi.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Realisasi (PNBP) sampai dengan 31 Oktober 2022 mencapai Rp2,43 triliun atau 121,83 persen dari proyeksi pada APBN 2022. Capaian ini tumbuh 27,08 persen (YoY) lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2021. Namun demikian, kinerja PNBP ini lebih rendah dibandingkan per bulan September 2022 yang tumbuh 34,11 persen (YoY).

Komponen penerimaan PNBP di Banten bersumber dari  pendapatan PNBP BLU, dan PNBP Lainnya. Porsi  realisasi pendapatan yang berasal dari PNBP BLU mencapai 69,78 persen dari total penerimaan PNBP, atau setara Rp1,69 triliun. Kinerja realisasi PNBP BLU per 31 Oktober 2022 mencapai 118,79 persen dari target, dan tumbuh 15,16 persen (YoY) atau naik sebesar Rp222,82 miliar.

Kontributor utama realisasi PNBP BLU sekitar 91,15 persen bersumber dari pendapatan jasa pelayanan pendidikan yang dihimpun melalui potongan Surat Perintah Membayar (SPM). Sedangkan penerimaan PNBP diluar dari BLU atau yang bersumber dari PNBP Lainnya sebesar Rp733,36 miliar atau 130,36 persen dari target, dan tumbuh 66,98 persen dibandingkan periode 31 Oktober 2021.

Kontributor utama pada PNBP Lainnya seperti bulan sebelumnya masih  berasal dari pendapatan pelayanan pertanahan sebesar Rp115,19 miliar atau 15,71 persen dari total penerimaan PNBP Lainnya. Berikutnya pendapatan jasa kepelabuhanan sebesar Rp93,13 miliar atau 15,71 persen dan Pendapatan Paspor sebesar Rp54,34 miliar atau 7,41 persen dari total penerimaan PNBP Lainnya.

Untuk PNBP yang dihimpun oleh Ditjen Kekayaan Negara (DJKN) Banten hingga 31 Oktober 2022 tercapai Rp84,62 miliar atau 145,19 persen dari target sebesar Rp58,28 miliar. Realisasi PNBP berasal dari PNBP Lelang sebesar Rp45,9 miliar atau 121,11 persen dari target, PNBP Pengelolaan Aset sebesar Rp38,56 miliar atau 190,70 persen dari target 2022, dan PNBP Pengelolaan Piutang Negara (PN) sebesar Rp163,49 juta atau 99,50 persen dari target.

Kinerja PNBP Pengelolaan Aset memperlihatkan tren peningkatan dari tahun ke tahun sejak 2019. Tercatat PNBP Pengelolaan Aset pada tahun 2019 sebesar Rp15,93 miliar, naik menjadi Rp32,57 miliar di tahun 2020, kemudian di tahun 2021 tumbuh menjadi sebesar Rp27,71 miliar. Peningkatan tersebut turut diikuti dengan capaian sertifikasi aset sebesar 296 bidang tanah.

Belanja Negara hingga Oktober 2022 terealisasi sebesar 80,52 persen.

Realisasi Belanja APBN di Banten sampai dengan 31 Oktober 2022 mencapai Rp21,28 triliun atau sebesar 80,52 persen dari yang  dianggarkan. Kinerja realisasi belanja tersebut  meningkat 0,61 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2021. Belanja negara pada APBN di Banten terdiri dari Belanja K/L atau Belanja Pemerintah Pusat (BPP), dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).

Belanja Pemerintah Pusat (Belanja K/L)

Hingga 31 Oktober 2022 tercatat realisasi belanja  BPP mencapai Rp6,98 triliun atau sudah terserap 66,63 persen terhadap pagu APBN TA 2022. Realisasi belanja K/L utamanya dimanfaatkan untuk pembayaran gaji dan tunjangan termasuk THR dan gaji ke-13 serta pendanaan atas kegiatan operasional K/L. Alokasi belanja K/L juga diperuntukkan pengadaan peralatan/ mesin, jalan, irigasi, dan bansos.

Belanja pegawai terealisasi sebesar Rp2,95 triliun atau 81,04 persen dari pagu yang digunakan untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN/TNI/Polri termasuk gaji ke-13 dan THR. Realisasi belanja pegawai hingga Oktober 2022 lebih rendah 2,24 persen bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2021.

Realisasi belanja barang  hingga 31 Oktober 2022 mencapai Rp2,99 triliun atau 63,79 persen dari pagu APBN TA 2022. Apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2021, realisasi belanja barang tersebut tumbuh 7,30 persen (YoY).

Berikutnya realisasi belanja modal yang tinggal menyisakan dua bulan lagi hingga akhir tahun 2022 tercatat baru terealisasi 48,14 persen dari pagu  atau sebesar Rp1,03 triliun. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar 25,91 persen dibanding periode per 31 Oktober 2021.

Dalam kontek IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran) target penyerapan belanja modal sampai dengan triwulan adalah 70 persen sehingga kinerja realisasi belanja modal sampai Oktober masih jauh dari target.

Untuk belanja bantuan sosial hingga 31 Oktober 2022 dari pagu Rp13,7 miliar telah terealisasi sebesar Rp 12,2 miliar atau 89,2 persen, tumbuh 82,41 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Realisasi belanja bantuan sosial sebesar 99,86 persen diperuntukan bagi bantuan pendidikan tinggi, sedangkan sisanya bantuan pendidikan dasar dan menengah.

Baca Juga :   Sekolah Guru Indonesia Dompet Dhuafa Kota Cilegon Luncurkan Buku Teacher’s Journey

Dari perspektif organisasi, realisasi belanja K/L  sampai dengan 31 Oktober 2022 utamanya disumbang oleh Satker K/L dengan pagu terbesar seperti Universitas Terbuka dengan pagu Rp1,67 triliun terealisasi sebesar Rp926,52 miliar (55,51 persen), UIN Maulana Hasanuddin dengan pagu terbesar kedua RpRp319,54 miliar terealisasi Rp187,70 miliar (56,85 persen) dan pagu terbesar ketiga yaitu  Kanwil Kementerian Agama sebesar Rp319,54 miliar merealisasikan belanjanya mencapai Rp205,23 miliar (64,23 persen).

Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD)

Penyaluran TKDD sampai dengan 31 Oktober 2022 sebesar Rp14,31 triliun atau 89,64 persen dari pagu, dan mengalami peningkatan sebesar 2,49 persen di banding periode yang sama tahun 2021.

  1. Dana Transfer ke Daerah

Penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) hingga 31 Oktober 2022 mencapai Rp1,84 triliun atau 110,61 persen dari pagu. Kinerja penyaluran DBH  mengalami peningkatan sebesar 44,55 persen dibanding per 31 Oktober 2021 yang dipengaruhi adanya penyaluran sebagian kurang bayar dan lebih bayar DBH definitif sesuai PMK 127/PMK.07/2022.

Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) per akhir Oktober 2022 telah mencapai Rp7,24 triliun atau 91,60 persen dari pagu  APBN. Jumlah tersebut menunjukkan adanya peningkatan sebesar 0,11 persen (YoY) yang disebabkan kepatuhan daerah dalam menyampaikan syarat salur yang lebih baik.

Penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik hingga 31 Oktober 2022 mencapai Rp406,48 miliar atau 63,58 dari pagu, mencatat adanya penurunan sebesar -18,31 persen (YoY) sehubungan dengan adanya proses perubahan/penyesuaian nama RKUD dan penurunan pagu 2022 lebih rendah dari tahun 2021.

Sampai dengan 31 Oktober 2022, DAK Non Fisik yang telah disalurkan sebesar Rp3,74 triliun  atau 84,41 persen dari pagu, dan turun sebesar -1,95 persen (YoY). Penyaluran DAK Non Fisik 2022 di picu pagu dana peningkatan kapasitas koperasi dan usaha kecil dari semula Rp30,78 miliar menjadi Rp7,3 miliar.

Hingga akhir Oktober 2022, Dana Insentif Daerah (DID) atas kinerja tahun sebelumnya dan tahun berjalan terealisasi sebesar Rp75,80 miliar atau 84,10 persen dari pagu Rp90,13 miliar, pagu DID TA 2022 ini turun drastis dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp367,98 miliar.

Penurunan tajam pagu DID berakibat realisasi secara nominal turun -71,51 persen dibandingkan periode 31 Oktober 2021.

Dana Desa (DD)

Sampai dengan 31 Oktober 2022, Dana Desa telah disalurkan sebesar Rp998,94 miliar atau 81,44, mengalami pertumbuhan sebesar 14,57 persen (YoY). Peningkatan penyerapan dana desa hingga Oktober 2021 disebabkan telah banyaknya pemerintah daerah yang menyampaikan pengajuan persyaratan penyaluran dana desa dibandingkan periode yang sama tahun 2021.

Penggunaan dana desa masih diarahkan untuk pemulihan ekonomi di desa berupa pemberian BLT Desa yang telah disalurkan ke rekening kas desa mencapai Rp424,7 miliar. Pemerintah tahun ini memberikan relaksasi kebijakan terkait pemberian BLT Desa melalui PMK nomor 128/PMK.07/2022, dimana salah satunya bahwa KPM BLT Desa dapat menerima bantuan sosial yang bersumber dari APBD.

Kinerja APBD Konsolidasian hingga 31 Oktober 2022 sisi Pendapatan mengalami pelemahan

APBD Konsolidasian adalah proses penggabungan antara akun-akun yang diselenggarakan oleh suatu entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya, dengan mengeliminasi akun-akun timbal balik agar dapat disajikan sebagai satu entitas pelaporan konsolidasian (Perdirjen Perbendaharaan nomor 34/PB/2017).

Realisasi Pendapatan APBD konsolidasian

sembilan Pemda se-Banten s.d 31 Oktober 2022 sebesar Rp28,61 triliun, mengalami penurunan sebesar 12,85 persen dibanding  periode 31 Oktober 2021. Penyumbang terbesar realisasi pendapatan APBD Konsolidasian adalah Transfer dari Pemerintah Pusat yang mencapai hampir 50 persen dari total pendapatan daerah.

Realisasi pendapatan transfer hingga 31 Oktober 2022 sebesar Rp14,31 triliun, tumbuh 2,5 persen (YoY). Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga 31 Oktober 2022 sebesar Rp14,07 triliun, mengalami penurunan sebesar 21,15 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2021.

Meskipun PAD mengalami penurunan, tetapi beberapa jenis pajak asli daerah yang bersifat konsumtif masih menunjukkan peningkatan, menggambarkan ekonomi di Banten menuju pertumbuhan setelah pandemi Covid-19. PAD yang berasal dari pajak hotel tumbuh 2.758,27 persen (YoY), pajak restoran tumbuh 50,76 persen (YoY), dan pajak hiburan tumbuh 393,1 persen (YoY).

Kinerja belanja APBD Konsolidasian hingga 31 Oktober 2022 tercatat sebesar Rp35,77 triliun, tumbuh signifikan dibanding periode yang sama tahun sebelumnya yaitu mencapai 34,10 persen.

Realisasi belanja pegawai yang diantaranya dimanfaatkan untuk membayar gaji dan tunjangan serta insentif untuk PNS Pemda, pimpinan dan anggota DPRD, serta Kepala dan Wakil Kepala Daerah, mengalami penurunan sebesar 8,11 persen (YoY).

Realisasi belanja barang dan jasa yang sebagian besar dibelanjakan untuk keperluan operasional/jasa kantor OPD, juga mengalami penurunan sebesar 8,40 persen (YoY).

Mendekati akhir tahun anggaran 2022, realisasi belanja modal hingga 31 Oktober 2022  mengalami pertumbuhan yang sangat tajam yaitu sebesar 471,33 persen, ditopang oleh pertumbuhan realisasi belanja modal tanah yang tumbuh 698,88 persen (YoY), belanja modal peralatan dan mesin tumbuh 636,73 persen (YoY), kemudian belanja modal gedung dan bangunan tumbuh 403,74 persen (YoY) dengan porsi 98 persen digunakan  pembangunan bangunan gedung tempat kerja.

Komponen belanja berupa Belanja tak terduga (BTT) sampai dengan 31 Oktober 2022 terealisasi sebesar Rp90,25 miliar, mengalami penurunan sebesar 70,44 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.

Pemberdayaan UMKM

Untuk memberdayakan UMKM di wilayah Provinsi Banten, telah dibentuk Sekretariat Bersama UMKM untuk Kemenkeu Banten dengan tujuan agar kegiatan pemberdayaan UMKM dapat dilakukan secara kolaboratif mendukung Kemenkeu Satu.

Dalam rangka pemberdayaan UMKM Kemenkeu Satu dengan branding nama program “UMKM Financing Empowerment (U-Fine)”, Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan Kanwil DJKN Provinsi Banten telah mengadakan Pelatihan Pelelangan, Pembukuan dan Perpajakan pada tanggal 13 September 2022. Pelatihan kepada UMKM dengan nara sumber dari PKN STAN dan Kanwil DJKN Banten.

TINGGALKAN KOMENTAR

twelve − 7 =