APBN KiTa Regional Banten (Per 30 November 2022)

APBN KiTa Regional Banten (Per 30 November 2022)

0
BAGIKAN

Penguatan pemulihan ekonomi Banten tetap berlanjut di Triwulan III-2022 dengan pertumbuhan sebesar 5,71 persen (YoY). Momentum pertumbuhan ekonomi yang cukup konstan di tiga triwulan selama tahun 2022 menunjukkan pemulihan sudah sesuai jalurnya (on track).

Tekanan inflasi imbas geopolitik global dan kebijakan penyesuaian harga BBM masih berlanjut hingga bulan September 2022 sebesar 1,12 persen (mtm) yang merupakan tertinggi di tahun 2022. Memasuki  bulan November 2022 inflasi di Banten terkontraksi sebesar 0,1 persen (mtm).

Beberapa indikator kesejahteraan masyarakat Banten menunjukkan perbaikan, seperti tingkat pengangguran terbuka  periode Agustus 2022 turun menjadi 8,09 persen dari 8,98 persen pada bulan Agustus 2021.

Kesejahteraan petani dan nelayan di Banten yang diukur dengan NTP dan NTN pada bulan November 2022 tercatat sebesar 100 dan 100,57. Artinya daya beli petani dan nelayan di Banten hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari maupun untuk biaya produksi, tidak terdapat sisa untuk penambahan barang modal.

Jumlah dan persentase penduduk miskin di Banten periode Maret 2022  menurun dibandingkan dengan periode September 2021 dan Maret 2021.

Pendapatan Negara masih menunjukkan kinerja yang positif hingga November 2022, tercermin dari pertumbuhannya yang mencapai 32,89 persen (YoY).

Penerimaan Pajak

Akhir tahun 2022 yang menyisakan satu bulan lagi, terpantau penerimaan pajak mencatatkan capaian yang menggembirakan. Jajaran Direktorat Jenderal Pajak Banten berhasil menghimpun penerimaan pajak sebesar Rp60,80 triliun, setara dengan 105,76 persen melampaui target tahun 2022.

Realisasi penerimaan pajak tersebut tumbuh sebesar 29,33 persen (YoY). Jika dicermati dari bulan ke bulan, kinerja penerimaan pajak  sampai dengan bulan November 2022 secara umum masih kuat. Meskipun demikian, laju pertumbuhan beberapa jenis pajak seperti PPN Impor, PPh 21, PPh Badan dan PPh Final terlihat mengalami perlambatan dibandingkan bulan Oktober 2022.

Sementara itu, pertumbuhan penerimaan pajak kumulatif sampai dengan bulan November 2022 ditopang oleh baiknya kinerja PPN Impor, PPh 21, PPh Badan, PPh Final dan PPh 22 Impor sebagai efek membaiknya kinerja korporasi setelah mengalami tekanan pandemi Covid-19, dinamisasi PPh 25, Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang mulai berlaku pada awal tahun, serta bertambahnya serapan tenaga kerja sejalan dengan pemulihan ekonomi nasional.

Pertumbuhan penerimaan kumulatif dengan capaian  positif tersebut  tercermin pada kinerja yang tetap terjaga pada masing-masing jenis pajak utamanya.  Capaian realisasi penerimaan PPh Non Migas hingga November 2022 terdokumentasi berada di angka 103,60 persen dari target penerimaannya atau senilai Rp27,78 triliun, dan mengalami pertumbuhan sebesar 40,57 persen (YoY).

Hal yang sama terlihat pada PPN dan PPnBM yang berhasil menyumbang Rp32,68 triliun atau setara 107,81 persen dari target serta tumbuh sebesar 21,34 persen (YoY).

Kedua jenis pajak tersebut (PPh Non Migas dan PPN & PPnBM) secara bersama-sama berhasil menyumbang Rp60,46 triliun. Realisasi keduanya mencapai 105,85 persen dari target penerimaan PPh Non Migas dan PPN & PPnBM. Jenis pajak PBB & BPHTB juga mengalami pertumbuhan positif sebesar 12,80 persen (YoY) dengan capaian sebesar Rp19,21 miliar, setara 96,70 persen dari target.

Sedangkan Pajak Lainnya sampai dengan November 2022 terealisasikan sebesar 94,19 persen dari target atau senilai Rp320,03 miliar dan mengalami pertumbuhan sebesar 6,13 persen (YoY).

Kinerja Penerimaan Sektoral

Secara umum kinerja penerimaan kumulatif dan bulanan secara sektoral tumbuh positif. Namun demikian,  kinerja pertumbuhan bulanan beberapa sektor pada periode November 2022 mengalami pertumbuhan tidak sebaik pertumbuhan kumulatifnya.

Sebagai contoh laju pertumbuhan kumulatif sektor Kegiatan Jasa Lainnya yang memuncaki angka laju pertumbuhan dari keseluruhan sektor tetapi pertumbuhan bulanannya tidak sekuat periode sebelumnya. Hingga 30 November 2022, pertumbuhan penerimaan kumulatif pada sektor Kegiatan Jasa Lainnya mencapai 203,72 persen (YoY) lebih tinggi dari pertumbuhan penerimaan bulanan sebesar -5,83 persen (YoY), mengalami pelambatan dibandingkan periode sebelumnya.

Pelambatan pertumbuhan penerimaan bulanan juga terjadi pada sektor Industri Pengolahan, Konstruksi dan Real Estat, Jasa Perusahaan, serta Transportasi dan Pergudangan yang masing-masing berkontribusi sebesar 39,98 persen, 11,51 persen, 3,80 persen, dan 4,28 persen terhadap penerimaan pajak di Banten.

Penerimaan Kepabeanan dan Cukai

Hingga tanggal 30 November 2022, realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp11,63 triliun atau 103,66 persen dari target APBN 2022. Apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai naik atau tumbuh sebesar 23,02 persen. Capaian kinerja positif tersebut didorong oleh kinerja seluruh komponen penerimaan yang mengalami pertumbuhan.

Realisasi penerimaan Bea Masuk (BM) hingga November 2022 sebesar Rp9,41 triliun atau 104,28 persen dari target pada tahun 2022 ini. Kinerja BM mengalami pertumbuhan 21,56 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, di dorong kinerja impor nasional yang semakin membaik.

Kinerja BM di dorong oleh aktivitas impor barang konsumsi, barang modal, dan kebutuhan bahan baku/penolong kebutuhan industri raw sugar.

Penerimaan Cukai per 30 November 2022 mencapai Rp2,15 triliun atau 101,11 persen dari target, dan mengalami pertumbuhan sebesar 27,92 persen (YoY). Pertumbuhan penerimaan Cukai di dorong oleh kebijakan relaksasi (pembukaan) daerah tujuan wisata, extra effort kegiatan pengawasan di bidang Cukai atau penguatan pengawasan Barang Kena Cukai (BKC) ilegal.

Penerimaan Cukai dikontribusi oleh Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA), Hasil Tembakau (HT), dan Etil Alkohol (EA). Kinerja penerimaan Cukai MMEA hingga 30 November 2022 sebesar Rp2,06 triliun atau 100,12 persen dari target, dan tumbuh sebesar 25,67 persen (YoY:November 2021).

Penerimaan Cukai MMEA di bulan November 2022 mencapai Rp262,05 miliar, mengalami pertumbuhan 15,19 persen (YoY: November 2021). Pertumbuhan ini dipengaruhi oleh peningkatan produksi serta mulai meningkatnya permintaan MMEA dari kawasan pariwisata. Selain itu, penerimaan MMEA didorong oleh extra effort dari bidang Pengawasan, yang berimplikasi pada peningkatan permintaan MMEA legal.

Selanjutnya realisasi penerimaan Cukai HT Netto hingga akhir November 2022 sebesar Rp84,93 miliar atau 131,76 persen dari target, mengalami pertumbuhan sebesar 129,44 persen (YoY). Untuk kinerja penerimaan Cukai HT di bulan November 2022 mencapai Rp9,97 miliar dan mengalami pertumbuhan sebesar 170,0 persen (YoY:November 2021).

Kenaikan signifikan penerimaan Cukai HT di bulan November ini disebabkan oleh pertumbuhan positif Rokok Elektronik (REL) dimana seluruh penerimaan Cukai HT merupakan penerimaan atas Rokok Elektrik (REL). Dari sisi penerimaan Cukai atas EA hingga akhir November 2022 mengalami pertumbuhan 15,75 persen (YoY), dengan capaian penerimaan mencapai Rp6,59 miliar atau 110,78 persen dari target.

Kinerja penerimaan Cukai EA pada bulan November 2022 tumbuh positif sebesar 69 persen (YoY:November 2021).

Kinerja penerimaan Bea Keluar (BK) sampai dengan 30 November 2022 tumbuh signifikan 117,73 persen (YoY) dengan realisasi penerimaan sebesar Rp71,72 miliar atau 100,54 persen dari target. Pertumbuhan BK dipengaruhi oleh fluktuasi harga komoditas kelapa sawit dan produk turunan pengolahannya.

Hingga November 2022, DJBC Banten telah memberikan fasilitas Kepabeanan untuk insentif fiskal impor Alkes, impor vaksin dan dunia usaha dalam rangka penanggulangan Covid-19.  Per 30 November 2022 tercatat fasilitas insentif fiskal impor alkes yang sudah diberikan sebesar Rp42,83 miliar untuk fasilitas bea masuk dan fasilitas pajak sebesar Rp96,66 miliar.

Baca Juga :   KAMMI UIN Gelar Webinar yang Diikuti Ratusan Mahasiswa

Kemudian insentif fiskal untuk dunia usaha telah diberikan nilai pembebasan (KITE) sebesar Rp490,43 miliar dan nilai pengembalian (KITE) sebesar Rp52,76 miliar.

Untuk kondisi ekspor dan impor di Banten hingga 30 November 2022, tercatat ekspor mengalami pertumbuhan positif sebesar 447,9 persen (y-o-y) dengan nilai USD 88,2 miliar. Pertumbuhan positif ekspor di dorong oleh peningkatan ekspor yang sangat signifikan atas komoditi bab 88 (Kendaraan Udara) sebesar 1.513% (y-o-y).

Sedangkan impor hingga 30 November 2022 mencapai USD 36,63 miliar, tumbuh 10,49 persen (y-o-y), didominasi oleh peningkatan impor atas barang modal dan bahan baku.

Neraca Perdagangan Bulan November 2022 Tercatat Defisit USD1,86 Miliar

Neraca Perdagangan (NP) Banten pada bulan November 2022 melemah 102,6% dibandingkan bulan sebelumnya. Penyebabnya akibat penurunan eksportasi barang industri pesawat terbang dan perlengkapannya yang sangat besar dibanding penurunan impor barang industri bahan bakar dari pemurnian dan pengilangan minyak bumi, industri kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi, gas alam, dan  batu bara serta pertambangan gas alam.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Realisasi (PNBP) sampai dengan 30 November 2022 mencapai Rp2,56 triliun atau 129,28 persen dari proyeksi pada APBN 2022,  tumbuh 24,86 persen (yoy). Namun demikian, kinerja PNBP ini lebih rendah dibandingkan per bulan Oktoberber 2022 yang tumbuh 27,08 persen (yoy).

Komponen penerimaan PNBP di Banten bersumber dari  pendapatan PNBP BLU, dan PNBP Lainnya. Porsi  realisasi pendapatan yang berasal dari PNBP BLU mencapai 68,11 persen dari total penerimaan PNBP, atau setara Rp1,75 triliun. Kinerja realisasi PNBP BLU per 30 November 2022 mencapai 122,44 persen dari target, dan tumbuh 12,22 persen (yoy) atau naik sebesar Rp194,61 miliar.

Kontributor utama realisasi PNBP BLU sekitar 89,69 persen bersumber dari pendapatan jasa pelayanan pendidikan, disusul pendapatan dari pelayanan BLU yang bersumber dari entitas pemerintah pusat dalam satu Kementerian Negara/Lembaga, dan Pendapatan jasa layanan perbankan BLU masing-masing 3,30 persen.

Sedangkan penerimaan PNBP diluar dari BLU atau yang bersumber dari PNBP Lainnya sebesar Rp817,07 miliar atau 315,58 persen dari target, dan tumbuh 62,93 persen dibandingkan periode 31 Oktober 2021.

Kontributor utama pada PNBP Lainnya seperti bulan sebelumnya masih  berasal dari pendapatan pelayanan pertanahan sebesar Rp129,09 miliar atau 15,80 persen dari total penerimaan PNBP Lainnya. Berikutnya pendapatan jasa kepelabuhanan sebesar Rp100,99 miliar atau 12,36 persen dan Pendapatan Paspor sebesar Rp62,44 miliar atau 7,64 persen dari total penerimaan PNBP Lainnya.

Untuk PNBP yang dihimpun oleh Ditjen Kekayaan Negara (DJKN) Banten hingga 30 November 2022 tercapai Rp89,2 miliar atau 153,05 persen dari target sebesar Rp58,28 miliar. Realisasi PNBP berasal dari PNBP Lelang sebesar Rp48,5 miliar atau 127,84 persen dari target, PNBP Pengelolaan Aset sebesar Rp40,58 miliar atau 200,72 persen dari target 2022, dan PNBP Pengelolaan Piutang Negara (PN) sebesar Rp169,02 juta atau 102,86 persen dari target.

Kinerja PNBP Pengelolaan Aset memperlihatkan tren peningkatan dari tahun ke tahun sejak 2019. Tercatat PNBP Pengelolaan Aset pada tahun 2019 sebesar Rp15,93 miliar, naik menjadi Rp32,57 miliar di tahun 2020, kemudian di tahun 2021 tumbuh menjadi sebesar Rp27,71 miliar, dan Rp35,46 miliar per 30 November 2022. Peningkatan tersebut turut diikuti dengan capaian sertifikasi aset sebesar 171 bidang tanah.

Selain capaian kinerja di atas, DJKN juga  meluncurkan Pojok SMV (Special Mission Vehicle). Pojok SMV merupakan bentuk kolaborasi antara SMV Kementerian Keuangan (khususnya BUMN di bawah pembinaan dan pengawasan DJKN) serta DJKN untuk membentuk sebuah ruang komunikasi antara SMV dengan stakeholder di daerah melalui representasi Kantor Wilayah DJKN.

Untuk wilayah Provinsi Banten, pihak yang bertanggung jawab adalah Kanwil DJKN Banten. Adapun SMV dimaksud terdiri dari PT. Sarana Multigriya Finansial, dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) Indonesia Eximbank.

Capaian kerja Pojok SMV LPEI Indonesia Eximbank adalah pelatihan daring dan luring 40 UMKM siap dan mahir ekspor (2-3 November 2022), serta pelapasan ekspor perdana 26 ton produk UMKM ke India (20 Desember 2022).

Sedangkan SMV PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) antara lain berkoordinasi dengan OJK untuk mengkaji strategi penyelamatan beberapa bank daerah, salah satunya Bank Daerah, dan mengagendakan kegiatan sosialisasi ke seluruh OJK daerah pada bulan Februari 2023.

Selain capaian kinerja diatas, DJKN melalui Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) dalam mendukung Proyek Strategis Nasional (PSN) diberikan penugasan untuk melakukan pendanaan tanah atas infrastruktur PSN diwilayah provinsi Banten dengan realisasi di bulan November 2022 sebesar Rp38,75 miliar.

Total realisasi capaian proyek strategis nasional LMAN sampai dengan bulan November 2022 sebesar Rp15,29 triliun dengan rincian sebagai berikut : Jalan Tol sebesar Rp13,89 triliun; Bendungan sebesar Rp1,35 triliun; dan Penyediaan Air Baku sebesar Rp44,34 miliar.

Belanja Negara hingga November 2022 terealisasi sebesar 86,98 persen.

Realisasi Belanja APBN di Banten sampai dengan 30 November 2022 mencapai Rp23,19 triliun atau sebesar 86,98 persen dari yang  dianggarkan. Kinerja realisasi belanja tersebut  lebih rendah 0,81 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2021. Belanja negara pada APBN di Banten terdiri dari Belanja K/L atau Belanja Pemerintah Pusat (BPP), dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).

Belanja Pemerintah Pusat (Belanja K/L)

Hingga 30 November 2022 tercatat realisasi belanja  BPP mencapai Rp8,04 triliun atau  terserap 75,24 persen terhadap pagu APBN TA 2022. Realisasi belanja K/L utamanya dimanfaatkan untuk pembayaran gaji dan tunjangan termasuk THR dan gaji ke-13 serta pendanaan atas kegiatan operasional K/L. Alokasi belanja K/L juga diperuntukkan pengadaan peralatan/ mesin, jalan, irigasi, dan bansos.

Realisasi belanja K/L pada bulan November 2022 tercatat sebesar Rp1,06 triliun, meningkat 15,26 persen dibanding bulan Oktober 2022. Realisasi BPP atau belanja K/L pada bulan November 2022 merupakan yang tertinggi sejak Januari 2022.

Belanja pegawai terealisasi sebesar Rp3,22 triliun atau 88,68 persen dari pagu yang digunakan untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN/TNI/Polri termasuk gaji ke-13 dan THR. Realisasi belanja pegawai hingga November 2022 lebih rendah 1,63 persen bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2021.

Realisasi belanja barang  hingga 30 November 2022 mencapai Rp3,54 triliun atau 72,68 persen dari pagu APBN TA 2022. Apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2021, realisasi belanja barang tersebut tumbuh 12,10 persen (YoY). Berikutnya realisasi belanja modal yang tinggal menyisakan satu bulan lagi hingga akhir tahun 2022 tercatat baru terealisasi 58,37 persen dari pagu  atau sebesar Rp1,27 triliun.

Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar 20,35 persen dibanding periode per 30 November 2021. Dalam kontek IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran) target penyerapan belanja modal sampai dengan triwulan adalah 70 persen sehingga kinerja realisasi belanja modal sampai November masih jauh dari target.

Untuk belanja bantuan sosial hingga 30 November 2022 dari pagu Rp13,7 miliar telah terealisasi sebesar 100 persen, tumbuh 13,17 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Realisasi belanja bantuan sosial sebesar 99,87 persen diperuntukan bagi bantuan pendidikan tinggi, sedangkan sisanya bantuan pendidikan dasar dan menengah.

Baca Juga :   FKIP UNBAJA Gelar Kuliah Umum Pendidikan Era 4.0

Dari perspektif organisasi, realisasi belanja K/L  sampai dengan 30 November 2022 utamanya disumbang oleh Satker K/L dengan pagu terbesar seperti Universitas Terbuka dengan pagu Rp1,8 triliun terealisasi sebesar Rp1,2 triliun (64,14 persen), UIN Maulana Hasanuddin dengan pagu terbesar kedua RpRp330,19 miliar terealisasi Rp248,54 miliar (75,27 persen) dan pagu terbesar ketiga yaitu  Kanwil Kementerian Agama sebesar Rp416,18 miliar merealisasikan belanjanya mencapai Rp397,41 miliar (95,49 persen).

Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD)

Penyaluran TKDD sampai dengan 30 November 2022 sebesar Rp15,15 triliun atau 94,83 persen dari pagu, dan mengalami penurunan sebesar 1,26 persen di banding periode yang sama tahun 2021.

  1. Dana Transfer ke Daerah

Penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) hingga 30 November 2022 mencapai Rp1,85 triliun atau 111,17 persen dari pagu. Kinerja penyaluran DBH  mengalami peningkatan sebesar 27,64 persen dibanding per 30 November 2021 yang dipengaruhi adanya penyaluran sebagian kurang bayar dan lebih bayar DBH definitif sesuai PMK 127/PMK.07/2022.

Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) per akhir November 2022 telah mencapai Rp7,76 triliun atau 98,18 persen dari pagu  APBN, turun sebesar 0,41 persen (yoy).

Penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik hingga 30 November 2022 mencapai Rp459,28 miliar atau 71,84 dari pagu, mencatat adanya penurunan sebesar -17,08 persen (yoy) sehubungan dengan pagu DAK Fisik TA 2022 lebih rendah dibanding tahun 2021.

Sampai dengan 30 November 2022, DAK Non Fisik yang telah disalurkan sebesar Rp3,92 triliun  atau 88,42 persen dari pagu, dan turun sebesar -5,08 persen (yoy). Penyaluran DAK Non Fisik 2022 yang turun salah satunya disebabkan turunnya alokasi dana peningkatan kapasitas koperasi dan usaha kecil dari semula Rp30,78 miliar menjadi Rp7,3 miliar.

Hingga akhir November 2022, Dana Insentif Daerah (DID) atas kinerja tahun sebelumnya dan tahun berjalan terealisasi sebesar Rp90,13 miliar atau 79,65 persen dari pagu Rp113,15 miliar, pagu DID TA 2022 ini turun drastis dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp367,98 miliar. Penurunan tajam pagu DID berakibat realisasi secara nominal turun -75,51 persen dibandingkan periode 31 Oktober 2021.

  1. Dana Desa (DD)

Sampai dengan 30 November 2022, Dana Desa telah disalurkan sebesar Rp1,07 triliun atau 87,55 persen dari pagu, mengalami pertumbuhan sebesar 1,75 persen (yoy). Peningkatan penyerapan dana desa hingga November 2021 disebabkan telah banyaknya pemerintah daerah yang menyampaikan pengajuan persyaratan penyaluran dana desa dibandingkan periode yang sama tahun 2021.

Penggunaan dana desa TA 2022 masih diarahkan untuk pemulihan ekonomi di desa berupa pemberian BLT Desa yang telah disalurkan sebesar 40,27 persen dari total realisasi dana desa, atau senilai Rp432,45 miliar (per November 2022). Pemerintah tahun ini memberikan relaksasi kebijakan terkait pemberian BLT Desa melalui PMK nomor 128/PMK.07/2022, dimana salah satunya bahwa KPM BLT Desa dapat menerima bantuan sosial yang bersumber dari APBD.

Kinerja APBD Konsolidasian hingga 30 November 2022 sisi Pendapatan mengalami pelemahan

APBD Konsolidasian adalah proses penggabungan antara akun-akun yang diselenggarakan oleh suatu entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya, dengan mengeliminasi akun-akun timbal balik agar dapat disajikan sebagai satu entitas pelaporan konsolidasian (Perdirjen Perbendaharaan nomor 34/PB/2017).

Realisasi Pendapatan APBD konsolidasian sembilan Pemda se-Banten s.d 30 November 2022 sebesar Rp30,98 triliun, mengalami penurunan sebesar 13,93 persen dibanding  periode 30 November 2021. Penyumbang terbesar realisasi pendapatan APBD Konsolidasian adalah Transfer dari Pemerintah Pusat yang mencapai 48,92 persen dari total pendapatan daerah. Realisasi pendapatan transfer hingga 30 November 2022 sebesar Rp15,15 triliun, lebih rendah 1,26 persen (yoy).

Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga 30 November 2022 sebesar Rp15,54 triliun, mengalami penurunan sebesar 20,42 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2021. Meskipun PAD mengalami penurunan, tetapi beberapa jenis pajak asli daerah yang bersifat konsumtif masih menunjukkan peningkatan, menggambarkan ekonomi di Banten menuju pertumbuhan setelah pandemi Covid-19.

PAD yang berasal dari pajak restoran tumbuh 85,52 persen (yoy), pajak hiburan tumbuh 466,54 persen (yoy), dan pajak parkir tumbuh 142,19 persen (YoY). Sumber pajak daerah yang berkontribusi lebih dari 65 persen dari PAD selama periode sampai dengan November 2021 lalu, pada tahun 2022 ini mengalami penurunan diantaranya pajak kendaraan bermotor turun 42,99 persen, bea balik nama kendaraan bermotor turun 36,93 persen, pajak bahan bakar kendaraan bermotor turun 42,51 persen, kemudian pajak rokok dan pajak hotel turun masing-masing sebesar 52,64 persen dan 90,48 persen.

Kinerja belanja APBD Konsolidasian hingga 30 November 2022 tercatat sebesar Rp23,94 triliun, turun 21,65 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2021. Realisasi belanja pegawai yang diantaranya dimanfaatkan untuk membayar gaji dan tunjangan serta insentif untuk PNS Pemda, pimpinan dan anggota DPRD, serta Kepala dan Wakil Kepala Daerah, mengalami penurunan sebesar 8,39 persen (yoy).

Realisasi belanja barang dan jasa yang sebagian besar dibelanjakan untuk keperluan operasional/jasa kantor OPD, juga mengalami penurunan sebesar 9,07 persen (yoy). Realisasi belanja modal yang sampai dengan 31 Oktober 2022 lalu tumbuh tajam 471,33 persen (yoy),  hingga 30 November 2022  mengalami penurunan 14,12 persen.

Komponen belanja berupa Belanja Tak Terduga (BTT) sampai dengan 30 November 2022 terealisasi sebesar Rp123,26 miliar, mengalami penurunan sebesar 58,62 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.

Pemberdayaan UMKM

  1. Dalam rangka pemberdayaan UMKM Kemenkeu Satu dengan branding “UMKM Naik Kelas, Ekonomi Tancap Gas”, Perwakilan Kementerian Keuangan Banten bersama dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Impor (LPEI) telah mengadakan Pelatihan Ekspor secara daring dan luring untuk UMKM Siap dan Mahir Ekspor pada tanggal 02 s.d. 03 November 2022 dan 08 November 2022 yang diikuti oleh 40 UMKM.
  2. Kegiatan Pemberdayaan UMKM ini juga dilanjutkan pada bulan November 2022, Kemenkeu Satu Banten bekerja sama dengan Indonesia Eximbank (LPEI) mengadakan Coaching Program New Exporter (CPNE) For UMKM Provinsi Banten, yang diselenggarakan dalam dua hari secara luring di Kantor Wilayah DJBC Banten dan KPKNL Tangerang II.

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung ditetapkan berdasarkan PP No. 26 Tahun 2012 dengan luas sebesar 1.500 ha. Core Business yang dibangun dalam KEK Tanjung Lesung adalah bidang pariwisata dengan target investasi pada tahun 2025 sebesar Rp92,4 Triliun dan target tenaga kerja sebesar 85.000 orang.

Kegiatan yang telah dilakukan terkait fasilitas kepabeanan dan cukai di KEK Tanjung Lesung:

  1. Kantor Wilayah DJBC Banten telah melakukan kunjungan kerja sekaligus peninjauan lapangan dalam rangka pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung bersama dengan KPPBC TMP Merak sebagai kantor pengawas dan PT Banten West Java sebagai Perusahaan Pengembang KEK Tanjung Lesung pada tanggal 7 Oktober 2021;
  2. Kantor Wilayah DJBC Banten telah menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Fasilitas Kepabeanan dan Perpajakan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung bersama Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus pada tanggal 25 Juli 2022.

TINGGALKAN KOMENTAR

seventeen − ten =