APBN Kita dan Fiskal Regional Banten : “Konsistensi Peran APBN Yang Bekerja...

APBN Kita dan Fiskal Regional Banten : “Konsistensi Peran APBN Yang Bekerja Keras Untuk Banten Ditengah Ketidakstabilan Ekonomi Global”

0
BAGIKAN

Serang (24/08/2022) – Bertajuk “Konsistensi Peran APBN yang bekerja keras untuk Banten  ditengah ketidakstabilan ekonomi global” Kementerian Keuangan di wilayah Banten melakukan siaran pers nya secara virtual melalui media zoom meeting.

Hadir dalam acara sejumlah stakeholder pada kementerian keuangan dalam wilayah kerja Provinsi Banten yang terdiri dari Direktorat Jenderal  Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal kekayaan Negar, Bea Cukai serta undangan lainnya.

Di lingkungan ekonomi global, saat pandemi Covid-19 memasuki tahun ketiga, situasinya tidak baik-baik saja, yaitu menyebabkan terjadinya disrupsi sisi supply. Artinya produk-produk atau distribusi barang masih belum berjalan dengan lancar, atau belum normal kembali. Akibatnya sisi produksi tidak dapat memenuhi permintaan akan barang yang mulai normal seiring dengan mobilitas masyarakat mulai tinggi.

Ditengah kondisi yang tidak baik-baik saja, ekonomi Banten triwulan II-2022 memperlihatkan kinerja bahwa perekonomian Banten sudah berada pada fase pemulihan terhadap penurunan yang terjadi di dua atau satu setengah tahun terakhir. Di triwulan II tahun 2022 ekonomi Banten tumbuh 5,70 % (year on year), sudah di atas kondisi pra Covid seperti kalau kita lihat di triwulan II tahun 2019 yang tumbuh sebesar 5,35 % (year on year).

Pertumbuhan signifikan di triwulan II tahun 2022 ini di dorong oleh meningkatnya konsumsi masyarakat yang mengalami kenaikan sebesar 4,8 persen (year on year). Ini adalah pertumbuhan yang sangat tinggi, kalau kita bandingkan dengan konsumsi rumah tangga di Banten periode-periode sebelumnya yang terkena pukulan pandemi Covid-19, karena memang adanya pembatasan.

Merespon kondisi pandemi yang masih belum berakhir dan terjadinya konflik geopolitik, APBN sampai dengan 31 Juli 2022 telah membelanjakan sebesar Rp13,72 triliun di wilayah Banten. Jumlah ini setara 52,98 persen dari pagu APBN TA 2022, artinya dari bulan Agustus sampai dengan 31 Desember 2022 dana APBN yang akan dibelanjakan di Banten masih 47,02 persen dari APBN.

Diharapkan kenaikan realisasi belanja dapat meningkat di semester kedua tahun 2022. Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) per 31 Juli 2022 sebesar Rp4,51 triliun atau 45,21 persen dari pagu anggaran. Penyerapan terbesar dan cukup signifikan dari belanja K/L adalah pembayaran komponen belanja pegawai, diantaranya belanja gaji dan tunjangan termasuk gaji ke-13 dan THR berikut 50 persen tunjangan kinerja.

Belanja APBN berikutnya adalah transfer ke daerah dan dana desa yang mencapai Rp9,21 triliun atau 57,85 persen dari alokasi. Realisasi transfer ke daerah ini termasuk didalamnya untuk membiayai operasi sekolah-sekolah di Banten yang sudah mulai pembelajaran secara fisik tatap muka.

Baca Juga :   KKM Untirta di Desa Kalumpang Adakan Workshop Pelatihan dan Praktik Budidaya Ikan Nila Merah

Kinerja dari APBD konsolidasian sembilan Pemda di Banten per 31 Juli 2022 juga menggambarkan pemulihan ekonomi di daerah, yang dapat dilihat pendapatan asli daerah yang meningkat sebesar 9,10 persen (y-o-y). Jenis pajak yang bersifat konsumtif naik cukup tajam, seperti pajak hotel yang tumbuh 31,67 persen, kemudian pajak restoran naik 34,02 persen, dan pajak hiburan naik 25,20 persen, serta pajak parkir tumbuh 15,43 persen (y-o-y).

Kenaikan pajak konsumtif ini dapat menjadi tanda kalau ekonomi di Banten mulai membaik, terlebih kenaikan pajak konsumtif tersebut bukan akibat tarif yang dinaikkan tetapi merupakan pajak-pajak yang dikumpulkan pemerintah daerah karena aktivitas hotel, restoran dan hiburan-hiburan mulai pulih.

Untuk retribusi juga mulai memperlihatkan aktivitas yang mulai menuju pemulihan, seperti ditunjukkan kenaikan retribusi tempat rekreasi dan olah raga yang tumbuh 162,77 persen, dan retribusi pelayanan kesehatan yang tumbuh 191,47 persen (y-o-y). Ini artinya sudah semakin banyak masyarakat yang memanfaatkan sarana olah raga seperti fitness center dan fasilitas layanan yang menunjang kesehatan. Sedangkan retribusi daerah yang mencatatkan penurunan signifikan adalah perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA) lebih rendah 67,11 persen (y-o-y).

Pemerintah juga membelanjakan APBN untuk membantu menjaga daya beli masyarakat di wilayah Banten melalui bansos pada program percepatan pemulihan ekonomi nasional atau PC PEN yang disalurkan melalui APBN Pusat.

Sedangkan bansos yang disalurkan melalui satker K/L dan OPD di Banten berupa BLT Desa dan KIP untuk mahasiswa. Hingga 5 Agustus 2022 belanja bansos dalam rangka PC PEN untuk wilayah Banten mencapai 2,7 triliun, yang dimanfaatkan untuk penanganan kesehatan telah disalurkan sebesar Rp976,2 miliar, perlindungan masyarakat Rp1,52 triliun, dan untuk penguatan pemulihan ekonomi sebesar Rp286,88 miliar.

Selanjutnya APBN dari sisi penerimaan negara per 31 Juli 2022 memperlihatkan pertumbuhan yang sangat impresif. Untuk penerimaan pajak sudah terkumpul Rp39,35 triliun atau 68,46 persen dari target APBN, mengalami pertumbuhan 33,27 persen (year on year).

Penerimaan pajak sebesar Rp39,35 triliun terdiri dari PPh Non Migas mencapai Rp19,18 triliun atau 71,54 persen dari target APBN 2022, PPN &PPnBM sebesar Rp19,97 triliun atau 65,89 persen dari target, PBB & BPHTB sebesar Rp12,20 miliar, dan Pajak Lainnya sebesar Rp186,48 miliar. Kalau dilihat dari jenis pajaknya terlihat bahwa secara kumulatif semua jenis pajak dominan mencatat pertumbuhan positif. PPh Pasal 21 meningkat sejalan dengan pemulihan ekonomi yang berdampak pada peningkatan serapan tenaga kerja.

Berikutnya penerimaan kepabeanan dan cukai sampai dengan 31 Juli 2022 terealisasi Rp7,04 triliun atau 62,70 persen dari target APBN 2022. Capaian ini mengalami pertumbuhan sebesar 23,24 persen dibanding periode yang sama tahun 2021, yang didorong oleh kinerja positif seluruh komponen penerimaan. Bea masuk tercatat tumbuh 21,09 persen (y-o-y) yang di dorong oleh kinerja impor nasional, terutama barang konsumsi dan kebutuhan bahan baku/penolong kebutuhan industri Raw Sugar.

Baca Juga :   Gelar Peresmian Ponpes Shadana dan Harlan NU Ke-95

Penerimaan Cukai tumbuh 29,97 persen yang dipengaruhi implementasi kebijakan (pelunasan cukai) dan pengawasan di bidang Cukai. Dan Bea Keluar juga mengalami pertumbuhan, sebesar 217,96 persen yang didorong oleh tingginya harga produk turunan pengolahan kelapa sawit.

Untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hingga 31 Juli 2022 terealisasi Rp1,3 triliun atau 65,42 persen dari target APBN 2022, dan tumbuh 30,06 persen dibandingkan dengan periode 31 Juli 2021. Realisasi PNBP bersumber dari dua komponen yaitu pendapatan PNBP Badan Layanan Umum (BLU), dan PNBP Lainnya. Capaian realisasi PNBP BLU tercatat 62,37 persen dari total pendapatan PNBP, sisanya diperoleh dari sumber PNBP Lainnya.

Adapun, capaian realisasi PNBP yang dihimpun oleh Kanwil Ditjen Kekayaan Negara Banten sebesar Rp58,28 miliar atau 100,95 persen dari target. PNBP yang dikumpulkan oleh DJKN lingkup Kanwil Banten berasal dari beberapa sumber, antara lain Pokok Lelang yang mencapai Rp791,47 juta atau 56,53 persen dari terget; PNBP Lelang Rp28,99 miliar (76,53 persen terhadap terget); PNBP Pengelolaan Aset terealisasi Rp29,70 miliar atau 146,92 persen dari target; dan PNBP Pengelolaan PN yang menyumbangkan Rp139,28 juta atau 84,76 persen dari target tahunan yang ingin dicapai.

Respon Kebijakan

Seluruh jajaran Kementerian Keuangan di Banten terus mendorong peningkatan kinerja fiskal regional di Provinsi Banten antara lain :

  1. menjaga effort yang kuat di bidang pendapatan negara (perpajakan, kepabeanan dan cukai serta PNBP)
  2. melaksanakan kebijakan realokasi dan refocusing belanja pemerintah dengan mengutamakan belanja perlindungan sosial.
  3. meningkatkan akuntabilitas dan tata kelola aset milik Pemerintah Pusat dan Pemerintah
  4. mendorong percepatan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa
  5. meningkatkan kapasitas fiskal yang berorientasi pada pelayanan publik seiring implementasi tata kelola otonomi khusus sesuai UU Nomor 2 Tahun 2021 dan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang
  6. Memastikan pelaksanaan Undang Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang menunjang iklim investasi dan keadilan bagi masyarakat
  7. Perlu dukungan Pemerintah Daerah, Aparat Penegak Hukum terkait dan masyarakat dalam rangka penegakan hukum di bidang kepabeanan dan cukai khususnya terkait miras, rokok illegal, dan perizinan tempat penjualan
  8. Pemanfaatan klinik ekspor dan dukungan UMKM dalam rangka mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

TINGGALKAN KOMENTAR

seven + 7 =