APBN 2023 sebagai Pendukung Utama Pemulihan Ekonomi, Optimis dan Tetap Waspada

APBN 2023 sebagai Pendukung Utama Pemulihan Ekonomi, Optimis dan Tetap Waspada

0
BAGIKAN
Foto : djpb.kemenkeu.go.id

Oleh : Ikhwan Noor Hidayat (ASN Kanwil DJPb Provinsi Banten)

Sejak tahun 2019, di saat perlambatan ekonomi global yang dipengaruhi oleh dinamika perang dagang dan geopolitik, penurunan harga komoditas, APBN kita didorong ekspansif dan countercyclical untuk menjalankan peran strategis dalam menjaga stabilitas makroenonomi, mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi domestik serta mendorong laju kegiatan dunia usaha. Kondisi perlambatan ekonomi tersebut berlanjut dan semakin parah akibat serangan pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia sejak 2020 sampai dengan saat ini.

Virus Corona yang masuk ke Indonesia sejak tahun 2020 ini memberikan dampak yang sangat besar, salah satunya bagi pelaku usaha UMKM yang harus gulung tikar. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) kepada media online cnbcindonesia.com (26 maret 2021), bahwa selama tahun 2020 ada 30 juta UMKM yang bangkrut karena Covid-19.

Diketahui jumlah UMKM pada tahun 2019 di Indonesia ada sebanyak 64,7 juta, akibat pandemi Covid-19 jumlah UMKM di Indonesia menjadi 34 juta di 2020. Usaha kecil menengah di sektor pariwisata ditenggarai paling terdampak, berupa tenaga kerja yang harus kehilangan pekerjaannya, seperti pada restoran, hotel/penginapan dan usaha-usaha masyarakat lainnya. Hal ini disebabkan selama pandemi Covid-19 membuat Pemerintah mengeluarkan kebijakan pembatasan sosial guna mengontrol penyebarannya.

Dari sisi penerimaan negara, tren selama masa pandemi menunjukkan terjadi kontraksi penerimaan negara baik pajak maupun PNBP yang mencerminkan perlambatan ekonomi nasional, sekaligus terjadi peningkatan stimulus atau insetif perpajakan yang diberikan Pemerintah dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Sementara dari sisi belanja negara, realisasi belanja pemerintah mengalami peningkatan, baik pada program PEN, penyaluran dana transer ke daerah (TKD), bantuan sosial dan dukungan kepada dunia usaha termasuk usaha kecil mikro dan menengah (UMKM).

Mengingat peran sektor UMKM amat penting dalam pemulihan ekonomi. Sebagai tambahan informasi, sektor UMKM telah memberikan kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan mengalami peningkatan dari tahun 2017 ke tahun 2018 sebesar 57,08% dan 60,34%, dan bertahan di tahun 2019 dan 2020 pada kisaran 60% dan 60,16% terhadap PDB akibat pandemi (Sumber: Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah).

Postur Belanja Negara tahun 2023 ditetapkan sebesar Rp3.061,2 triliun yang terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp2.246,5 triliun dan Transfer ke Daerah sebesar Rp814,7 triliun.

Belanja negara diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, yaitu pertama, melalui belanja pendidikan dan kesehatan untuk membangun SDM unggul dan produktif. Kedua, penyelesaian proyek-proyek strategis nasional dan penguatan hilirisasi industri, dan pengembangan ekonomi hijau untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan.

Selanjutnya, menjaga dan memperkuat jaring pengaman sosial terutama bagi masyarakat miskin dan rentan, menurunkan kemiskinan ekstrem dan mengurangi kesenjangan. Keempat, untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah dalam perbaikan layanan kepada masyarakat dan memajukan perekonomian di daerah. Terakhir, untuk mendukung reformasi birokrasi, penyederhanaan regulasi, dan mendukung persiapan Pemilu 2024.

Baca Juga :   21 Tahun Banten, BEM SI Korda Banten Apresiasi Kinerja WH

APBN 2020 – 2022 merupakan APBN extraordinary dengan level defisit di atas 3 persen dari PDB. Sejalan dengan pemulihan ekonomi, APBN 2023 harus kembali disehatkan dengan level defisit kembali di bawah 3 persen PDB.

APBN tahun 2023 dirancang untuk tetap menjaga optimisme pemulihan ekonomi namun pada saat yang sama dapat meningkatkan kewaspadaan dalam merespons gejolak global yang masih terus berlangsung, dengan harapan defisit 3 persen PDB dapat tercapai di tahun ini.

Tahun 2023 ini adalah tahun ke-empat kita berada pada kondisi yang tidak menguntungkan, tiga tahun pertama Indonesia dan dunia dihadapkan pada tantangan Pandemi Covid-19 yang sungguh luar biasa. Indonesia, dianggap dapat menangani pandemi dan mengelola dampak secara sangat baik dibanding banyak negara di dunia.

Hal ini menyiratkan bahwa peran APBN yang digunakan Pemerintah menjadi instrumen yang sangat penting dan juga dapat diandalkan. APBN 2020 – 2022 telah bekerja keras sebagai instrumen kebijakan menangani pandemi dan memulihkan ekonomi.

Sampai dengan November 2022, realisasi belanja menunjukan tren yang baik, menggambarkan APBN masih terus sebagai instrumen pemulihan ekonomi dan stabilisasi mengatasi gejolak perekonomian. Penyerapan APBN yang baik tidak hanya terjadi untuk belanja Pemerintah Pusat, tetapi juga untuk belanja daerah. Kondisi ini harus dipelihara sampai akhir tahun sehingga memberikan basis yang kokoh untuk pelaksanaan APBN 2023.

APBN tahun 2023 dirancang untuk tetap menjaga optimisme pemulihan ekonomi namun pada saat yang sama dapat meningkatkan kewaspadaan dalam merespon gejolak global yang masih terus berlangsung.

Sebagai kebijakan yang diambil Pemerintah, banyak dari kita yang masih asing dengan istilah counter cyclical. Counter cyclical artinya “mengambil pendekatan sebaliknya”, yaitu mengurangi pengeluaran dan menaikkan pajak selama ekonomi sedang booming, atau meningkatkan pengeluaran dan memangkas pemungutan pajak ketika sedang dalam masa resesi. Yang kedua inilah kondisi yang terjadi di Indonesia. Dengan kebijakan counter cyclical ini digunakan untuk penanganan dampak pandemi baik untuk bidang kesehatan, membantu masyarakat yang paling rentan, membantu usaha kecil menengah, membantu dunia usaha dan tetap menjaga kegiatan ekonomi masyarakat.

Langkah-langkah pemerintah melalui instrumen APBN tersebut bertujuan untuk dapat mengurangi kontraksi yang dalam pada konsumsi rumah tangga, sehingga APBN menjadi pendukung utama terhadap proses pemulihan ekonomi.

Dalam mewujudkan arah kebijakan dalam pemulihan ekonomi nasional tersebut, Pemerintah bersama DPR merumuskan kebijakan dan respon APBN menangani pandemi dan memulihkan ekonomi dan menghasilkan APBN yang responsif, tepat waktu, serta fleksibel namun tetap efektif dan akuntabel dalam menghadapi tantangan pandemi, mengawal dan mempercepat proses pemulihan ekonomi yang kompleks dan menghadapi gejolak ekonomi global yang menantang saat ini.

Baca Juga :   Semangat Berbangsa Dalam Kekayaan NKRI

Wujud keseriusan pemerintah pusat tersebut dengan kegiatan penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) TA 2023 kepada Menteri Negara/Pimpinan Lembaga dan para Gubernur dilakukan sebelum Tahun Anggaran 2023 dimulai, yakni pada tanggal 1 Desember 2022 yang lalu oleh Presiden RI, Joko Widodo di Istana Negara.

Kegiatan serupa juga dilakukan di daerah oleh para Gubernur, Bupati dan Walikota bekerjasama dengan wakil Menteri Keuangan di daerah, melalui Kantor Wilayah DJPb maupun KPPN. Di Provinsi Banten dilaksanakan tanggal 5 Desember 2022 di Pendopo Gubernur KP3B Serang. Penyerahan dilakukan oleh Pj. Gubernur didampingi oleh Plt. Kakanwil DJPb Provinsi Banten.

Menteri Keuangan selaku Chief Financial Officer juga telah menerbitkan surat kepada para Menteri/ Pimpinan Lembaga yang berisi langkah-langkah strategis pelaksanaan anggaran tahun anggaran 2023, antara lain:

  1. Meningkatkan kualitas perencanaan;
  2. Meningkatkan kedisiplinan dalam melaksanakan rencana kegiatan;
  3. Melakukan akselerasi pelaksanaan program/kegiatan/proyek;
  4. Melakukan percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa (PBJ);
  5. Meningkatkan akurasi dan percepatan penyaluran Dana Bantuan Sosial (Bansos) dan Bantuan Pemerintah (Banper);
  6. Meningkatkan kualitas belanja melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja (value for money);
  7. Meningkatkan monitoring dan evaluasi.

Ketujuh langkah tersebut dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan serta untuk mewujudkan belanja pemerintah yang lebih berkualitas (spending better) dan mendukung pemulihan ekonomi.

Melihat pentingnya Langkah-langkah tersebut, Menteri Keuangan meminta Menteri/Pimpinan Lembaga segera memerintahkan seluruh Satuan Kerja (Satker) di lingkup masing-masing untuk melaksanakan, sehingga menjadi kesatuan gerak pemerintah di pusat maupun di daerah.

Mengutip arahan Presiden pada acara penyerahan DIPA TA 2023 di Istana Negara, bahwa kondisi ekonomi Indonesia dan ekonomi global saat ini tidak pada posisi normal dan tidak sedang pada keadaan yang baik, karenanya kita harus memiliki sense of crisis dan siap atas segala berbagai kemungkinan yang mungkin terjadi.

Oleh karena itu, diperlukan strategi besar yang harus dilaksanakan secara konsisten. Sementara itu, Menteri Keuangan menambahkan, bahwa kebijakan dan respon APBN harus tepat, fleksibel namun tetap efektif dan akuntabel di dalam menghadapi tantangan yang luar biasa, pandemi dan konsekuensinya, serta mengawal dan mempercepat proses pemulihan ekonomi yang sangat kompleks dan menghadapi gejolak-gejolak ekonomi global baru yang menantang saat ini.

Harapannya adalahagar DIPA K/L dan Daftar Alokasi TKD tahun 2023 dapat ditindaklanjuti dengan penuh tanggung jawab dan tepat sasaran serta dilaksanakan segera di awal tahun, sehingga masyarakat dan perekonomian dapat merasakan manfaat secara maksimal.

TINGGALKAN KOMENTAR

one × 1 =