Adakan Acara Halal Bi Halal, DPP Speed Undang Bhima Yudhistira dan Hj....

Adakan Acara Halal Bi Halal, DPP Speed Undang Bhima Yudhistira dan Hj. Netty Prasetiyani

0
BAGIKAN
Foto: Screnshoot kegiatan halal bi halal Speed / FN

Depok – Dewan Pengurus Pusat Serikat Pengemudi Daring (DPP Speed) mengadakan acara halal bi halal secara virtual, Kamis (04/06/2020). Dilakukan secara virtual karena virus corona yang masih mewabah membuat semua aktivitas yang mengumpulkan massa beralih ke digital atau virtual.

Acara digelar dalam rangka silaturahim pengurus dan anggota Speed se-Indonsesia. Digelar secara virtual menggunakan aplikasi Zoom dan kanal Facebook.

Bang Iwant, Ketua DPP Speed mengatakan halal bihalal ini menjadi kesempatan kita untuk saling bermaaf-maafan, sekaligus konsolidasi pengurus dan anggota.

Dalam kesempatan yang berharga ini, DPP mengundang Bhima Yudhistira Adhinegara, Penelitian Kebijakan Ekonomi dan Keuangan INDEF dan Dr. Hj. Netty Prasetiyani, M.Si. Anggota Komisi IX DPR-RI Fraksi PKS Dapil Jawa Barat VIII

Bersama Ketua Speed, narasumber yang sangat berbobot ini diundang untuk membahas tema Keberpihakan Negara Terhadap Pengemudi Online di Era Pendemi. Dipandu oleh moderator Budiman Sudardi ketua Bidang Organisasi dan Kaderisasi DPP Speed.

Baca Juga :   Wapres JK Tegaskan Universitas Kembangkan Teknologi

Bhima menyampaikan tidak seperti negara Singapura dan Malaysia yang hadir untuk menjamin para pengemudi online, negara kita sangat kurang keberpihakannya. Lebih banyak janji ketimbang bukti.

Sebelum pendemi, Ojol dianggap penyelamat ekonomi Indonesia. Semua yang digital dikasih panggung. Tetapi hubungannya sebatas hubungan elit dan politis terutama saat hajatan politik.

Beberapa kebijakan seperti relaksasi kredit ternyata tidak menjawab keresahan pengemudi online.

Bhima menambahkan, aplikator sendiri tidak memiliki kebijakan yang berpihak kepada para pengemudi. Seharusnya dimasa pendemi ini dimana mendapatkan order sangat sulit, aplikator dapat memberikan keringanan potongan pada pengemudi ketika mendapatkan order.

Menyinggung status mitra para pengemudi online, Bhima berseloroh bahwa status penyebutan mitra sepertinya agar pengemudi online merasa senang aja. Karena terbukti pengemudi online sangat lemah terhadap kebijakan aplikator.

Sementara Hj. Netty menyampaikan tentang potret kebijakan ketenaga kerjaan saat ini, dimasa pendemi, pemerintah justru memberikan karpet merah kepada pekerja asing dengan alasan kopetensinya dibutuhkan pada proyek strategis nasional.

Baca Juga :   Kembangkan Desa Wisata, UNBAJA Gandeng Kemenpar dan Kemendes

Menyambung apa yang disampaikan Bhima, Hj. Netty menyampaikan bahwa ada relasi tidak seimbang antara pekerja dan pemberi kerja. Pemberi kerja seolah superior dan pekerja sebagai sub ordinat. Sehingga ketimpangan inilah yang membuat ada ketidak seimbangan kekuasan dalam menentukan regulasi mengenai pekerjaan.

Pemerintah sendiri saat ini terlihat sedang banyak berakrobat, melakukan atraksi. Seperti komunikasi yang buruk, kebijakan komplikasi dan tumpang tindih, regulasi yang cepat berubah.

Dari anggaran 405,1 T jika basis penanganan covid adalah kesehatan, maka tidak menggambarkan keberpihakan menyelesaikan pendemi. Hanya 18% dialokasikan untuk pendemi covid.

Khusus untuk perjuangan pengemudi online, Hj. Netty menyarankan berbagai pihak terutama Speed untuk terus bersuara lantang memperjuangkan relasi yang harmonis antara pemberi kerja dan pekerja.

Bersama pihak lain senantiasa dikaji dari aspek hukum dan kebijakan untuk sama-sama diperjuangkan bersama pihak Komisi IX. (FN)

TINGGALKAN KOMENTAR

fifteen + four =